Memikir Ulang Reformasi

0
193

BESOK, tepat 20 tahun Tragedi Trisakti 1998. Lusa, genap pula dua dasawarsa Kerusuhan Mei 1998. Dua peristiwa itu yang dulu memaksa Orde Baru berlalu ke balik ufuk sejarah negeri ini. Hanya dalam tempo sepekan setelah peristiwa tersebut, Pak Harto menyatakan berhenti sebagai Presiden Indonesia, 21 Mei 1998. Lalu dimulai babak baru Indonesia: Era Reformasi.

Galibnya sebuah era yang menyudahi suatu rejim –apalagi rejim seperkasa Orde Baru—perjalanannya sangat terjal, dan penuh darah. Dalam Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, empat mahasiswa gugur. Korban Kerusuhan Mei lebih banyak lagi, tapi tak ada jumlah yang pasti. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa 13-15 Mei 1998 menemukan data korban yang berbeda-beda. Dalam laporan akhirnya, TGPF menyebutkan, “data Tim Relawan 1190 orang meninggal akibat terbakar, 27 orang akibat senjata/dan lainnya, 91 luka-luka. Sementara Polda Metro Jaya mencatat 451 orang meninggal, korban luka-luka tidak tercatat”.

Setiap memperingati jatuhnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi, soal korban inilah yang senantiasa dikenang dengan kemarahan. Sebab, hingga detik ini tak ada satu pihak pun yang dinyatakan bertanggungjawab atas malapetaka yang merengggut banyak nyawa itu. Semua proses hukum menemui jalan buntu.

Negara memang gagal menegakkan hukum dalam perkara ini. Kegagalan itu diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Ketika berpidato memperingati peristiwa tersebut tahun lalu, Presiden mengatakan, peristiwa tersebut adalah noda gelap dalam sejarah perjalanan bangsa kita dan menjadi pembuka jalan bagi angin reformasi dan demokrasi.

“Selama sembilan belas tahun, saya mengakui belum ada langkah kongkret dari negara untuk memenuhi hak-hak para korban dan keluarganya. Sembilan belas tahun lalu, saya hanya bisa menyaksikan bagaimana para mahasiswa ditembak, kota-kota lain termasuk Surakarta tempat saya tinggal, terbakar dan panas oleh amuk massa dan para aktivis dihilangkan secara paksa. Namun, saat ini, saya memegang posisi yang sangat menentukan untuk menguak tabir tragedi-tragedi itu,” katanya.

Kalimat terakhir Presiden ini harus dicatat: Bahwa dia memegang posisi yang sangat menentukan untuk menguak tabir tragedi tersebut. Dan harus dicatat pula, hingga detik ini belum ada langkah konkret apa pun untuk menguak malapetaka itu. Kita tidak tahu apakah di tengah kesibukan di tahun politik ini Presiden masih punya waktu untuk memerintahkan pengusutan kejadian tersebut. Kelihatannya perkara ini akan terus menjadi “utang abadi” negara dalam menegakkan keadilan.

Mengusut siapa yang bertanggungjawab atas banyaknya nyawa yang hilang dalam proses peralihan kekuasaan itu, baru satu soal.  Tanpa mengecilkan pentingnya arti penuntasan masalah ini, ada persoalan lain yang juga sama pentingnya: Yakni mengukur kembali pencapaian reformasi. Sebab, tercapainya target reformasi itulah yang akan memberi arti atas gugurnya sekian nyawa. Apakah mereka mati sia-sia, atau –seperti baik sajak “Diponegoro”-nya Chairil Anwar—“Sekali berarti, sudah itu mati”?

Sudah waktunya memperkaya topik pembicaraan setiap peringatan tragedi di penghujung Orde Baru itu dengan mempertanyakan apakah reformasi ini memang punya arti.

Tujuan reformasi sudah pasti perbaikan substansial dalam segala hal. Korupsi yang kronis diharapkan bisa terkikis. Kebebasan berpendapat terbelenggu diharapkan menciptakan kedewasaan berpolitik. Demokratisasi tidak bermuara pada lepasnya buhul-buhul integrasi nasional. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, kesejahteraan harus benar-benar dirasakan.

Persoalannya, apakah itu bisa diwujudkan oleh rezim-rezim lima presiden pasca Orba? Belum! Pemerintahan di era reformasi masih berkutat mencari resep paling pas untuk menyembuhkan berbagai penyakit itu. Dan sampai sekarang, harus diakui, belum ditemukan resep yang tepat.

Tetapi, di sisi lain, masyarakat juga tidak sabar dengan lamanya proses perbaikan. Apalagi proses itu memakan biaya sosial dan politik yang mahal pula. Pemberantasan korupsi ternyata masih jauh panggang dari api. Harga melambung berkali lipat, sementara ekonomi belum pulih. Secara kasat mata, memang harus diakui, beban yang dipikul rakyat lebih berat dibanding masa Orba.

Keterlambatan –kalau tak hendak dikatakan, kegagalan—pemerintah memperbaiki keadaan inilah yang memicu kerinduan kepada Orba itu. Sebab, masyarakat berpikir tentang hari ini. Mereka belum berani memikirkan masa depan, karena persoalan hari ini saja belum sanggup diatasi.

Inilah yang harus dijawab oleh pemerintah era reformasi ini. Reformasi harus dimaknai dengan kaitan langsung pada kepentingan dasar rakyat. Rakyat tidak terlalu perlu pemaknaan yang “sophisticated” dan melangit, selama hajat hidup yang riil belum teratasi dengan baik.

Pemerintah harus membuktikan bahwa reformasi itu memang untuk rakyat. Tapi, setelah 20 tahun, sekarang nyaris terlambat![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here