Memompa Perekonomian, Memompa Pertumbuhan

0
58
Perlu inovasi dan pompa ekonomi baru guna menggenjot pertumbuhan yang lebih bertenaga dalam dua tahun ke depan.

Nusantara.news, Jakarta – Perekonomian Indonesia selama tiga tahun terakhir terjebak dalam pertumbuhan yang stagnan di kisaran 5%. Penyebabnya, karena pilihan pembangunan infrastruktur yang digarap tidak ada kaitan langsung dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Artinya, ada yang belum tepat dalam hal pemilihan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK. Karena itu perlu sebuah inovasi baru dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih bertenaga, agar kualitas pertumbuhan ekonomi yang tercipta lebih baik. Tidak flat seperti tiga tahun terakhir.

Adalah mantan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Rizal Ramli mengusulkan lima  konsep bagaimana memompa perekonomian Indonesia di tengah terjadi kelesuan ekonomi dunia pada 2018.

Rizal mengatakan terkait soal penurunan daya beli, pertumbuhan yang stagnasi, dan penurunan ekonomi global perlu segera diatasi dengan cara yang benar. Mengingat para menteri ekonomi Jokowi saat ini tidak sungguh-sungguh memulihkan ekonomi.

“Mereka malah terkesan menjerumuskan Presiden Jokowi dalam masalah utang luar negeri, utang dalam negeri dan konsep tidak kreatif lainnya. Makanya saya tawarkan konsep kreatif memompa ekonomi pada 2018,” kata Rizal beberapa waktu lalu.

Rizal menegaskan, Pemerintah harus meninggalkan rumus-rumus lama yang ditawarkan Bank Dunia, seperti penumpukkan utang, pengetatan anggaran, dan perburuan pajak. Rasio pembayaran utang (debt service ratio) terhadap ekspor Indonesia saat ini sudah di lampu kuning (39%), jauh di atas batas aman sebesar 25%.

Karena itu, ide pemotongan anggaran untuk program pemerintah yang inefisien memang bagus, tapi bukan untuk memotong program-program yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pada saat ingin ekonomi bertumbuh cepat, pajak seharusnya dilonggarkan. Nanti, pada saat ekonomi sudah kencang, baru pajak dapat kembali dikejar.

Sebenarnya, menurut Rizal, ada solusi-solusi untuk Indonesia agar perekonomiannya dapat atau setidaknya menyamai laju rata-rata negara Asia, yaitu di kisaran 6,5%. Dia mengatakan setidaknya terdapat lima pompa untuk mencapainya.

Pertama, pompa fiskal non-APBN (budget). Budget negara sebaiknya memang hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa. Selaras dengan semangat Presiden tentang Indonesia-sentris. Sementara, untuk pembangunan infrastruktur di pulau Jawa, karena daya beli masyarakatnya yang sudah tinggi, sebaiknya menggunakan pola pembiayaan yang non-APBN.

Pola–pola pembiayaan seperti revaluasi aset, sekuritisasi aset, Build Operate Transfer (BOT), dan Build Operate Own (BOO), sebaiknya lebih diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan proyek di Jawa. Sebagai contoh, hasil dari revaluasi aset tahun 2016, yang dilakukan secara parsial (dari total 118 BUMN, baru 79 BUMN yang melakukan revaluasi aset) oleh Pemerintah, berhasil menambah nilai aset BUMN Rp845 triliun.

Akibatnya, pendapatan pajak (4%) negara dari revaluasi aset mencapai Rp33,8 triliun. Seandainya 118 BUMN yang lakukan revaluasi, aset BUMN akan bertambah Rp2.500-an triliun, dengan menghasilkan pendapatan pajak lebih dari Rp100 triliun.

Kedua, pompa kredit. Menurut Data Bank Indonesia (BI) kredit perbankan pada Oktober 2017 baru bertumbuh sebesar 8%. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6,5%, pertumbuhan kredit harus berkisar antara 15% hingga 17% per tahun. Alokasi kreditnya pun harus lebih fokus kepada kelompok pengusaha menengah yang akan tumbuh, bukan kepada pengusaha besar (yang infonya sekarang sedang jenuh dengan kredit). Ini juga demi memperbaiki ketimpangan struktur ekonomi Indonesia seperti “gelas anggur” (penjelasan: 100-an keluarga pengusaha terkaya terlalu gemuk seperti cawan gelas anggur, sementara lapisan pengusaha menengahnya sangat kurus setipis gelas anggur).

Ketiga, pompa daya beli. Karena konsumsi rumah tangga menyumbang 55% dari Produk Domestik Bruto (PDB), maka peningkatan daya beli masyarakat menengah dan bawah sangat penting bagi terpacunya pertumbuhan PDB. Program industri padat karya dengan cash transfer yang sedang dirancang Pemerintah untuk diterapkan awal tahun depan sudah bagus.

Keempat, pompa kebijakan. Inovasi kebijakan sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan baru dalam ekonomi. Kebijakan pemerintah Jokowi sejak 2015 menggalakkan industri pariwisata dengan memunculkan Bali-Bali baru (yang lahirkan Program 10 Destinasi Pariwisata, dst) sudah benar. Buktinya, devisa sektor pariwisata yang mencapai US$13,6 miliar pada tahun 2016, berhasil menempati peringkat kedua dari puncak yang masih diduduki sektor perkebunan yang sebesar US$16 miliar.

Kelima, memangkas anggaran yang tak berhubungan langsung dengan laju pertumbuhan ekonomi seperti balanja militer bisa dipangkas agar bisa terjadi efisiensi. Sementara untuk anggaran yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi bila perlu ditambah.

Contoh lainnya adalah seperti apa yang dilakukan pemerintah era Gus Dur pada tahun 2000, yaitu dengan kebijakan membuka persaingan di antara maskapai penerbangan. Akibat kebijakan inovatif ini, muncul banyak maskapai baru dalam persaingan, sehingga berhasil menurunkan harga tiket pesawat hingga 60%. Masyarakat umum pun mulai dapat mengakses moda transportasi ini. Sejak tahun 2000 hingga saat ini, jumlah penumpang pesawat sudah mencapai 7 kali lipatnya.

Ide Rizal sangat kental beraroma strukturalis, tapi kebanyakan ekonom strukturalis memberi solusi yang tokcer dengan biaya yang sangat irit. Berbeda dengan resep kaum neolib, biasanya menawarkan solusi ekonomi dengan biaya yang sangat mahal.

Ekonom senior bermazhab strukturalis Hartojo Wignjowijoto (alm) juga pernah menawarkan konsep efek beragun aset (EBA) atau asset back securities (ABS). Dimana pemerintah menerbitkan efek dengan back up pulau-pulau di Indonesia yang jumlahnya belasan ribu.

Jadi pemerintah bisa menjual surat efek ke publik atau ke investor global dengan agunan pulau-pulau di Indonesia. Ide Hartojo yang digulirkan pada 1998 ini serta merta ditolak, karena mayoritas para ekonom yang ikut membenahi krisis bermazhab neolib.

Mungkinkah diterima?

Persoalannya, apakah ide Rizal Ramli akan diterima dan dieksekusi oleh Presiden Jokowi? Tentu saja tidak mudah, karena Jokowi sekarang ini dikelilingi para ekonom bermazhab neolib yang menyandarkan diri pada Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.

Sementara usulan Rizal Ramli berwatak strukturalis, sebagaimana mazhab ekonomi Rizal Ramli. Karena itu ide Rizal benar-benar berseberangan dengan ide para ekonom neolib, disamping juga seberapa besar kepercayaan Jokowi yang pernah mempercayakan Kementerian Maritim kepada Rizal.

Jika Jokowi percaya, tentu saja akan kembali merekrut Rizal sebagai Menko Perekonomian sehingga ide beliau bisa dieksekusi untuk menyelamatkan perekonomian yang serba tanggung ini.

Namun melihat kedekatan Presiden Jokowi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang semakin erat, sepertinya agak sulit ide Rizal dieksekusi.

Tapi siapa bisa menduga kalau pada awal 2018 Presiden Jokowi melakukan reshuffle, dan kembali mengundang Rizal untuk masuk gelanggang pemulihan ekonomi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here