Menagih Janji Agus Rahardjo

0
296

Nusantara.news, Jakarta – Sembilan belas tahun sudah bangsa Indonesia menapaki era reformasi. Selama itu pula pemerintah menikmati perubahan politik. Fase perubahannya terasa begitu drastis. Baik itu perubahan pada sistem ketatanegaraan dengan amandemen UUD 1945, kebebasan pers, kebebasan beraspirasi, pemilihan umum secara langsung, dan lain sebagainya.

Memang, reformasi sudah melahirkan rezim demokratis, keterbukaan dan kebebasan berpolitik. Tapi, apakah hasil kerja reformasi sudah membawa kemaslahatan, perubahan nyata dan substantif bagi rakyat? Jawabannya: belum! Pemerintah sebagai penyelenggara negara masih belum mampu mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran dan kemandirian rakyat. Bahkan, bisa disebut malah gagal.

Sebagai bukti dan parameter mencolok adalah angka ketimpangan antara kaya dan miskin di negeri ini justru semakin parah. Jurang kemiskinan malah semakin menganga. Bayangkan saja, di balik kekayaan sumber daya yang melimpah ruah di pelosok Nusantara, ternyata aset-asetnya hanya dikuasai beberapa segelintir orang saja. Alhasil, empat kekayaan konglomerat setara dengan 100 juta penduduk miskin. Benar-benar ironis bukan?

Persoalan lainnya yang tak kalah mengerikan perihal korupsi. Sejak 1998 rezim orde baru Soeharto tumbang hingga digantikan rezim-rezim baru era reformasi, wabah penyakit sosial korupsi masih tetap akut. Itu bisa diamati sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada 2002 lalu. Berkas penindakan kasus korupsi justru semakin menumpuk.

Sepanjang keberadaannya, KPK telah menangani ratusan kasus korupsi. Termasuk kasus mega-korupsi yang banyak melibatkan nama-nama besar sebagai dalang atau aktornya. Entah itu dimulai dari pucuk pimpinan lembaga negara, menteri, ketua partai politik, komandan korps lalu lintas, pejabat tingkat direktorat jenderal, sampai kepala daerah.

Dalam penanganan kasus mega-korupsi, hingga saat ini KPK tidak hanya sedang menyoroti skandal kasus pengadaaan e-KTP. Namun, ternyata masih ada kasus baru yang lebih besar lagi. Indikasi kerugian negara bahkan ditaksir lebih besar dari korupsi proyek e-KTP. Hal itu dikatakan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam acara diskusi panel di auditorium Perbanas Institute, Jakarta Selatan, Rabu (15 Maret 2017) lalu.

Tak bisa disangkal jika kendala pengumpulan alat bukti kuat dan politisasi kasus korupsi kerap mengiringi langkah KPK untuk menjerat para tersangka. Belum lagi politik sandera juga sering membayangi ketika nama-nama besar ikut terindikasi kasus korupsi. Oleh sebab itu, KPK yang dibentuk sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi harus tetap didukung agar bisa bersikap independen dan profesional dalam posisinya. Maka patut ditunggu janji Agus Rahardjo menuntaskan perkara korupsi dan mengungkap fakta kebenaran beberapa nama-nama besar di Tanah Air yang diduga ikut tercemar dalam kasus korupsi berikut ini. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here