Menagih Janji Menkeu yang Akan Tambal Defisit BPJS

0
58
Hasil audit keuangan BPJS Kesehatan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah rampung, tinggal sekarang Menkeu Sri Mulyani akan mengambil langkah penyelamatan seperti apa.

Nusantara.news, Jakarta – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru saja menyelesaikan audit atas keuangan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah menerima tembusan hasil audit BPKP tersebut, seperti apakah detilnya?

Menkeu mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji hasil audit guna menyesuaikan bauran kebijakan yang tengah disiapkan.

“Audit BPKP sangat cepat, mereka melihat secara keseluruhan tagihan dan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan selama tujuh bulan sampai Juli 2018, potensi arus tagihan dari Agustus-September 2018,” demikian pernyataan Menkeu hari ini.

Menurut Sri Mulyani, dari hasil audit tersebut ada beberapa pos anggaran yang ternyata mengalami penurunan terutama dari pos pusat kesehatan. Nilainya disebut cukup signifikan.

Guna menutup defisit BPJS Kesehatan, pemerintah akan melakukan bauran kebijakan antara Kemenkeu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPJS Kesehatan.

“Ada yang berasal dari APBN, ada yang berasal dari BPJS Kesehatan sendiri di dalam melakukan tata kelola, membangun sistem, dan mengendalikan dari sisi cost maupun manajemen tagihan dan dari sisi policy di Kemenkes bersama BPJS Kesehatan untuk bersama sama apakah dari sisi procurement dan lain-lain,” demikian Sri Mulyani.

Bauran kebijakan tersebut, menurut Menkeu, dilakukan untuk mencapai pengelolaan BPJS Kesehatan yang berkelanjutan dan bertata kelola baik.

Pemerintah sebelumnya berencana menambal defisit BPJS Kesehatan melalui transfer langsung dari APBN. Padahal, sebelumnya pemerintah sempat mewacanakan bakal menambal defisit melalui pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Bagaimana hasil audit?

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada 2014 defisit BPJS Kesehatan tercatat sebesar Rp3,31 triliun. Pada 2015, angka defisit membengkak menjadi Rp9,07 triliun.

Pada 2016, angka defisit BPJS Kesehatan sedikit turun menjadi Rp8,56 triliun. Sementara defisit pada 2017 tercatat sebesasr Rp9,75 triliun, sehingga total defisit sampai akhir 2017 sebesar Rp25,5 triliun. Pada 2018 defisit keuangan BPJS diperkirakan mencapai Rp10 triliun.

Sebelumnya BPJS Kesehatan sendiri menghitung bahwa pada 2014 total defisit BPJS tercatat sebesar Rp3,31 triliun. Pada 2015 BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp5,85 triliun. Kemudian di 2016 sekitar Rp7 triliun, lalu pada 2017 membesar menjadi Rp9,75 triliun. Setiap tahun, pemerintah mengucurkan dana untuk menambal defisit tersebut.

Dari gambaran di atas terlihat ada perbedaan data defisit setiap tahunnya, namun total defisit selama empat tahun terakhir nyaris sama, kalau menurut versi Kementerian Keuangan Rp25,50 triliun, maka versi BPJS Kesehatan tercatat sebesar Rp25,91 triliun. Atau dengan kata lain terdapat selisih Rp410 miliar.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief berharap pemerintah mengalirkan dana dari cukai rokok untuk menyeimbangkan arus keuangannya. Sebab pada 2018 ini diperkirakan anggaran keuangan BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp16,5 triliun.

Sehingga perkiraan total defisit BPJS Kesehatan hingga akhir tahun 2018 mencapai Rp42,41 triliun.

“Kami berharap masalah cukai rokok menguat kembali untuk jadi bagian membiayai kita,” demikian saran Budi kepada Menkeu beberapa waktu lalu.

Sembilan alternatif

Pada dasarnya persoalan yang dihadapi BPJS Kesehatan pembayaran premi atau iuran yang terlalu rendah dan klaim yang sangat tinggi. Tanpa adanya perbaikan dari sisi iuran dan mekanisme klaim, maka BPJS Kesehatan, akan terus membutuhkan suntikan dana dari pemerintah.

Dari sisi klaim, klaim terbesar berasal dari penyakit katastropik yang kebanyakan diderita peserta mandiri, bukan klaim dari perserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Total klaim dari peserta PBI yang mencapai 110 juta, nyatanya justru lebih kecil dibandingkan peserta mandiri.

Pasalnya, kendati jumlah perserta mandiri terbilang belum banyak, rata-rata peserta mandiri menggunakan fasilitas BPJS untuk pengobatan penyakit katastropik, seperti jantung, stroke, ginjal, kanker yang menyedot biaya besar. Jadi sumber klaim yang besar itu berasal dari PBI.

Oleh karena itu, ada beberapa solusi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan ke depan. Pertama, BPJS Kesehatan perlu menaikkan iuran bagi peserta mandiri. Selain itu, BPJS Kesehatan juga perlu menerapkan cost sharing (pembagian biaya) kepada peserta, khususnya peserta mandiri untuk pengobatan jenis penyakit katastropik.

Kedua, pemanfaatan pungutan pajak rokok yang didapat dari cukai hasil tembakau. Ini merupakan kompensasi bagi perokok terhadap program kesehatan.

Ketiga, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang khusus diperuntukkan untuk program JKN.

Keempat, pembagian beban biaya yang lebih efektif dan efisien ke asuransi pemerintah, PT Jasa Raharja (Persero) atau BPJS Tenaga Kerja.

Kelima, peninjauan beban pembiayaan penyakit akibat kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

Keenam, membenahi tata kelola BPJS Kesehatan terutama terkait klaim dana manajemen sakit apa saja yang boleh dan tidak boleh berobat dengan BPJS.

Ketujuh, membangun sistem dan pengendalian biaya agar beban klaim tidak terlalu berlebihan.

Kedelapan, manajemen tagihan dan kebijakan BPJS Kesehatan yang lebih berhati-hati dan lebih akurat.

Kesembilan, sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat anggota BPJS, soal bagaimana mengelola kesehatan di tengah keterbatasan anggaran BPJS Kesehatan, sehingga tidak terjadi klaim yang berlebihan.

Sebagai sebuah niatan yang baik, tentu saja hasil audit BPKP dapat dijadikan rujukan bagi para pengambil keputusan agar pelayanan kesehatan tidak terganggu. Termasuk agar rumah sakit sebagai mitra utama BPJS tidak ikut harus menanggung kerugian akibat lebih besar pasak daripada tiang BPJS Kesehatan.

Yang jelas, bola sekarang ada pada Menkeu Sri Mulyani, tinggal masyarakat menagih janji sang Menkeu terbaik di dunia dalam membanahi benang kusut defisit BPJS Kesehatan.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here