Menagih Janji Penurunan Pajak 200%

0
170
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang mengkaji pemberian super deductible tax atau diskon pajak hingga 200% kepada dunia usaha untuk relaksasi.

Nusantara.news, Jakarta – Dunia usaha menyambut hangat rencana pemerintah untuk memberikan diskon pajak (super deductible tax) hingga 200%. Tujuannya agar terjadi relaksasi sehingga dunia usaha bisa memaksimalkan investasi, namun hingga kini diskon pajak itu tak kunjung terealisasi. Dunia usaha pun menagih janji.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan rencana pemerintah merombak aturan pajak penghasilan badan usaha. Menurutnya kini hal tersebut masih sedang dipelajari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan.

"Itu (deductible tax) lagi dipelajari Menko dan Menteri Keuangan di bidang apa pajak itu dikurangkan. Karena juga pengurangan ini meningkatkan investasi, tapi di lain pihak kalau terlalu cepat penerimaan negara kurang maka pembangunan akan menurun. Nah keseimbangannya harus dijaga," ungkap Wapres usai membuka Indonesia Industri Summit 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Senin beberapa waktu lalu.

Jusuf Kalla menilai soal diskon pajak perlu dikaji karena di lain pihak bisa saja apabila terburu-buru dalam kajiannya malah menurunkan penerimaan negara. Maka dari itu dia mengatakan pihaknya masih mengkaji agar hal tersebut tidak terjadi.

Wapres menjelaskan lebih rinci mengenai rencananya, ibarat perusahaan mendapatkan untung dengan pajak yang kecil maka pengusaha akan makin bergairah untuk melakukan investasi. Bisa dihitung berapa perbandingannya, kalau pajak diturunkan investasi bisa naik, kalau perusahaan untungnya 100 kemudian pajak dikurangi perusahaan bisa investasi banyak lagi.

Mengenai super deductible tax sendiri rencananya akan dikeluarkan pada semester I tahun ini. Menurut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, aturan untuk insentif ini sedang dalam proses harmonisasi.

"Super deductible tax kemarin sudah dibahas sidang kabinet paripurna. Pak Presiden sudah diminta insentif ini direalisasikan memang sekarang dalam proses administrasi, tapi super deductible tax untuk vokasi maupun inovasi, Insya Allah akan segera diluncurkan," kata Airlangga.

Besaran insentif pajak tersebut sebesar 200%. Misal, sebuah perusahaan investasi peralatan di sebuah SMK dengan nilai Rp1 miliar. Nantinya, perusahaan itu akan mendapat potongan pajak dua kali dari yang ia investasikan.

Pemerintah akan mengeluarkan insentif kepada industri berupa super deductible tax. Insentif ini diberikan kepada pelaku usaha yang turut serta mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerangkan, insentif ini bakal dikeluarkan pada semester I tahun ini. Saat ini, aturan untuk insentif ini sedang dalam proses harmonisasi.

"Super deductible tax kemarin sudah dibahas sidang kabinet paripurna. Pak Presiden sudah diminta insentif ini direalisasikan memang sekarang dalam proses administrasi, tapi super deductible tax untuk vokasi maupun inovasi, Insya Allah akan segera diluncurkan," katanya belum lama ini.

Airlangga menerangkan, besaran insentif pajak tersebut sebesar 200%. Ia pun menjelaskan cara kerja insentif tersebut.

Misal, sebuah perusahaan investasi peralatan di sebuah SMK dengan nilai Rp1 miliar. Nantinya, perusahaan itu akan mendapat potongan pajak dua kali dari yang ia investasikan.

"Investasi, misal yang ikut program link and match dia investasikan untuk SMK tertentu. Dia bantu SMK Rp1 miliar, pemerintah akan memberikan potongan pajak sebesar Rp2 miliar dalam periode tertentu," ujarnya.

Airlangga tak menerangkan secara rinci kapan insentif tersebut keluar. Dia hanya bilang, akan rilis pada semester I dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Itu sebabnya kalangan dunia usaha kembali menagih janji agar cepat direalisasi. Itu sebabnya Menkeu Sri Mulyani pun buka suara.

Menkeu mengatakan sejatinya tarif PPh diatur dalam Undang-Undang (UU). Proses untuk revisi sedang dibahas bersama DPR.

"Jadi penurunan tarif hanya dimungkinkan kalau melakukan revisi UU PPh yang sekarang sudah dipersiapkan oleh kita. Kita tentu masukan dalam daftar legislasi di DPR. Di DPR sekarang sesudah ini akan fokus bisa jalankan fungsi legislasi secara lebih cepat sehingga kita bisa segera bahas," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah masih terus membahas revisi UU tersebut dengan DPR. Sri mengatakan semua masih dalam proses.

"Kita menyiapkan RUU-nya dan kita terus berdiskusi untuk supaya proses legislasi yang sekarang sedang di DPR. kami masih ada RUU KUP dan kemarin RUU PNBP sudah selesai. Kita berharap untuk DPR menyelesaikan," tuturnya.

Sikap Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang mengkaji terlalu lama, sempat dikomplain Presiden Jokowi.

“Saya sudah minta dikaji lebih cepat agar dunia usaha bisa bergulir lagi. Bisa investasi lagi,” kata Presiden.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here