Menagih Utang KPK

0
78

Nusantara.news, Jakarta – Meski tetap dipercaya publik sebagai andalan dalam memerangi korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan berarti tak mendapatkan kritik. Banyaknya kasus yang masih mangkrak menjadi noda bagi lembaga antirasuah tersebut. Beberapa kasus yang belum terselesaikan itu telah mengendap lebih dari setahun. Bahkan, terdapat kasus yang merupakan ‘warisan’ dari pimpinan KPK periode sebelumnya.

Sejumlah kasus itu diantaranya, kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II, RJ Lino, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, kasus dugaan korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjerat Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif, Nur Alam, kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), korupsi Sumber Waras, Reklamasi, dan sejumlah kasus lainnya.

Belum ada keterangan resmi terbaru mengenai jumlah pasti tunggakan kasus yang menumpuk di KPK. Pernyataan terakhir diungkapkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo awal tahun ini bahwa lembaganya memiliki 180 kasus besar masih ditangani. Entah kini. Sangat mungkin jumlah kasus yang belum tuntas, atau belum sampai vonis pengadilan, makin menumpuk.

Logikanya, kalau memang sudah memiliki cukup alat bukti setiap kali menetapkan tersangka, KPK tak perlu berlama-lama untuk membawanya ke pengadilan. Wajar jika kemudian ada persepsi bahwa KPK menganut prinsip ‘menindak dulu, kelengkapan bukti kemudian’. Kasus-kasus yang menggantung itu sekaligus ujian profesionalitas KPK. Sebab, peniadaan kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan alias SP3 yang diberikan secara istimewa kepada KPK, dimaksudkan agar mereka ekstrahati-hati dalam menangani setiap kasus korupsi. Tak sembarangan menggarap perkara.

Eksponen gerakan mahasiswa 77-78 mendesak KPK tuntaskan kasus mangkrak

Karena itu, publik rasanya belum saatnya memberikan applaus atau tepuk tangan pada KPK, sekalipun kini sedang mengungkap megakorupsi e-KTP dan menyeret Ketua DPR Setya Novanto jadi tersangka. Bahkan mungkin sebaliknya, masih perlu dikritisi tentang adanya kasus-kasus yang mulai mengundang kecurigaan masyarakat: KPK tebang pilih, ada pengaruh “orang kuat”, bahkan tudingan ikut berpolitik.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengaku pihaknya membutuhkan waktu menuntaskan tunggakan kasus-kasus lama ini. Febri berdalih hal ini lantaran setiap kasus memiliki kerumitan masing-masing.”Penanganan sebuah perkara tentu butuh waktu. Dan itu tergantung kerumitan perkara tersebut,” kata Febri, Oktober lalu.

Alasan KPK tentu dapat dimengerti, tetapi bukankah hambatan serupa juga pernah diungkapkan para pimpinan KPK periode sebelumnya? Jika KPK belajar dari kelemahannya dan serius mengatasi persoalan tersebut, kasus yang mangkrak seharusnya tak semakin menumpuk seperti saat ini.

Sebagian kalangan menduga, persoalan krusial yang kemungkinan menghambat KPK menuntaskan kasus adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebab, di luar itu tampaknya tak ada kendala. Dalam hal posisi dan kewenangannya sudah lengkap diatur dalam UU KPK. Saking lengkapnya, lembaga ini disebut superbody.

Terkait SDM, Saut Situmorang, salah satu pimpinan KPK pernah menyebut, idealnya KPK punya 20.000 atau paling sedikit ada 8.000 pegawai. Sementara saat ini total jumlah pegawai tidak sampai 1.000. Sehingga, KPK pada tahun ini menambah personelnya lewat rekruitmen dengan target menjaring 400 pegawai. Sebelumnya, KPK juga telah menjaring 131 pegawai baru. Tujuannya, menutupi keterbatasan SDM dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi yang makin massif, termasuk untuk menangani kasus-kasus lama.

Pun demikian, jumlah pegawai harus diikuti pula oleh kualitas. Para penyidik terpilih adalah mereka yang diharapkan tidak akan tergoda oleh godaan harta, tahta, wanita, atau narkoba. KPK harus menjaga pandangan dan kepercayaan rakyat dengan menghadirkan para pegawai dan penyidik yang mumpuni, teruji kapabilitas, intelektualitas, dan moralitasnya.

Dan, tunggakan kasus korupsi yang selama ini menggantung atau mangkrak, menjadi pertaruhan bagi marwah dan kredibilitas KPK.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here