Menakar Efektivitas Permentan No. 16/2017 Membendung Kartel Bawang Putih

0
53
Komoditi bawang putih di Ranu Pani, Lumajang sempat menjadi primadona sebelum serbuan barang impor meluber. Permentan Nomor 16 Tahun 2017 diharapkan bisa mengembalikan kejayaan salah satu sentra holtikultura Jawa Timur ini

Nusantara.news, Surabaya – Beberapa produk komoditi agraris yang sempat melambungkan Indonesia sebagai negara eksportir di masa lalu, nasibnya kini ibarat dongeng indah menjelang tidur bagi anak bangsa. Sehingga butuh kebijakan strategis yang punya payung hukum kuat dari pemerintah untuk mengembalikan kisah kejayaan itu. Beberapa di antaranya sudah mulai diimplementasikan di Kementerian Pertanian.

Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16/Permentan/HR.060/5/Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH). Dalam pasal 30 ayat 1, ada ketentuan importir wajib melakukan pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri. Sayangnya, ketentuan itu tidak diikuti keharusan bermitra dengan kelompok tani. Artinya, pemegang RIPH bawang putih bisa menanam sendiri kendati ada kewajiban harus membuka lahan baru minimal 5 persen dari kuota impornya.

Karena itu, rencana 2 importir bawang putih membuka lahan di Lumajang dengan melibatkan empat kelompok tani (Poktan) setempat, harus diapresiasi tanpa meninggalkan pengawasan. “Sesuai dengan regulasi, importir diwajibkan menanam bawang putih minimal 5 persen dari total kuota impornya sesuai dengan SK Dirjen Hortikultura tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Bawang Putih Oleh Pelaku Usaha Impor Produk Hortikultura,” kata Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Lumajang Donny Ananto di Lumajang, Senin (22/1/2018).

Dua importir itu yakni PT Aman Buana Putera (ABP) dan CV Bawang Mas 99 yang masing-masing akan menanam di lahan seluas 25 hektar. Sedangkan 4 Poktan yang dilibatkan adalah Poktan Argotani, Poktan Tengger makmur, Poktan Subur Makmur dan Poktan Putra Tengger. Kabupaten Lumajang sesuai keputusan Direktorat Jenderal (Ditjen) Holtikultura Kementan dipilih karena geografisnya mendukung untuk pengembangan bawang putih. Bersama Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo yang terletak di lereng Pegunungan Bromo-Tengger, ketiga daerah itu selama ini memang dikenal sebagai sentra bawang putih Jawa Timur.

Hanya saja di banding komoditi holtikultura lainnya, kebutuhan bawang putih nasional tiap tahunnya masih minus sekitar 500 ribu ton. Padahal Menteri Pertanian Amran Sulaiman beberapa waktu lalu menyatakan, Indonesia ditarget swasembada bawang putih pada 2019. Kekurangan ini yang membuat opsi impor selalu diambil.

Karena itu, muncul pertanyaan seberapa efektifkah Permentan Nomor 16 ini membendung laju impor. Mengingat margin antara harga bawang putih lokal dengan hasil panen negara lain cukup tinggi. Terutama dari China yang sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, mendominasi porsi impor lebih dari 90 persen.

Besarnya keuntungan ini dijadikan celah oleh sebagian pihak untuk menguasai distribusi bawang putih. Termasuk indikasi memainkan harga akibat ketidakberdayaan produksi nasional. Pada 2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahkan merilis ada 19 perusahaan yang mendominasi pasokan bawang putih impor dan diputuskan terlibat kartel. Tidak tanggung-tanggung, praktik kartel yang dilakukan menguasai sekitar 53 persen pasar dalam negeri.

Setidaknya, regulasi itu akan berdampak pada dua sisi. Yang pertama, bisa mereduksi ancaman kartel sebab mekanisme sudah dilepas ke pasar dan membuka peluang jumlah importir bertambah. Sedangkan yang kedua, bisa jadi pasokan bawang putih impor kian tidak terkendali dan menghambat produksi nasional karena biaya untuk membuka lahan baru 5 persen dari kuota impor, bukan ongkos yang terlalu sulit untuk dihabiskan pada setiap musim tanam.

Andalkan Komitmen

Terkait dampak yang bertolak belakang itu, Kepala Dinas Pertanian Paiman mengatakan sudah mengantisipasi. Salah satunya dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 2 importir. Isinya, penanaman bawang putih dilakukan tidak sekadar untuk menggugurkan kewajiban tanam sebagaimana dipersyaratkan dalam rekomendasi impor produk hortikultura namun juga harus dibarengi dengan pemberdayaan petani.

“Saya optimistis apa yang dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha importir adalah wujud ekspresi dari komitmen kami semua untuk membangkitkan semangat menanam bawang putih di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Ia mengatakan perlu kerja sama yang mantap dalam arti kerja ada barangnya dan mantap tidak ada proses hukum dikemudian hari, sehingga pihaknya akan mengecek langsung melalui digitasi di lapangan atau “potret satelit” dan ada fungsi edukasinya.

Direktur Pelaksana PT ABP, Aman Buana beberapa waktu lalu meneguhkan komitmen mengikuti regulasi dari Permentan tersebut. “Kita selalu mendukung program pemerintah, kan untuk swasembada bawang putih,” katanya. Pelibatan swasta dalam mendukung visi Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045 dan swasembada bawang putih pada 2019, dinilainya sebagai bentuk kepedulian terhadap NKRI. Dukungan ini bahkan tak hanya dilakukan di Jawa Timur saja. “Kami juga merealisasikan kewajiban itu di Lombok,” tambahnya kepada media.

Semangat untuk memperkuat ketahanan pangan memang harus terus ditingkatkan. Tak hanya dari pemerintah namun juga swasta sebagai pemutar roda ekonomi di tengah gelombang perdagangan bebas. Sekali lagi, pengawasan harus terus dilakukan agar petani lokal yang beberapa dekade lalu sempat berjaya, tidak kembali terhimpit akibat hanya jadi obyek dalam pelaksanaan visi tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here