Menakar Enam Teori Transfer Dana WNI Rp18,9 Triliun

0
308
Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku sudah bertemu dengan pihak Stanchart dan membicarkaan mengenai SPT atas pemilik dana Rp18,9 triliun

Nusantara.news, Jakarta – Otoritas keuangan di Eropa dan Asia sedang menyelidiki Standard Chartered (Stanchart) Plc. atas transfer senilai U$1,4 miliar aset klien bank swasta dari Guernsey ke Singapura. Klien tersebut diketahui warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki jaringan bisnis internasional.

Apakah motif transfer dana besar tersebut? Adakah proses transfer itu terkait Pilpres 2019? Ataukah hanya sebatas penghindaran pajak? Atau justru sebuah kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)?

Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore–MAS) dan Komisi Jasa Keuangan Guernsey melihat ke dalam pergerakan aset pada akhir tahun 2015 tepat sebelum Pulau Channel menerapkan peraturan global baru untuk bertukar informasi pajak.

Di bawah peraturan negara akan setuju untuk secara otomatis membagikan laporan tahunan tentang rekening milik orang-orang yang dikenai pajak di setiap negara anggota.

Inggris, Guernsey dan Singapura diketahui telah menandatangani perjanjian tersebut namun Guernsey menerapkan peraturan tersebut di atas negara kota Asia Tenggara.

Komisi Jasa Keuangan dan regulator yang menaungi Standard Chartered, Financial Conduct Authority (FCA), menolak berkomentar mengenai cerita tersebut sementara MAS tidak menanggapi permintaan komentar di luar jam kerja.

Penyelidikan kasus tersebut pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg, yang mengutip sumber anonim yang mengatakan bahwa Standard Chartered melaporkan masalahnya kepada regulator. Dikatakan sumber itu, regulator melihat ke dalam proses Standard Chartered, namun tidak menyarankan bank tersebut berkolusi dengan klien untuk menghindari pajak.

Standard Chartered mengatakan tahun lalu bahwa pihaknya akan menutup operasi perwaliannya di Guernsey dan memusatkan sebagian bisnisnya di Singapura.

Tentu saja kasus ini telah memukul reputasi Standard Chartered yang saat ini justru sedang dibangun oleh CEO William T. Winters gegara transfer dana yang ekuivalen dengan Rp18,9 triliun dengan kurs Rp13.500 per dolar AS itu. Kalau saja kasus ini tidak meledak, mungkin proses transfer masih berlanjut dan melibatkan angka yang lebih besar.

Koordinasi dengan DJP

 Sementara Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Stanchart terkait temuan itu. Bahkan Stanchart sudah bersikap kooperatif dengan meminta perbaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak badannya.

“Mereka lapor kok, Stanchart ke kita, kasih tahu suruh ikut betulin SPT-nya,” ujar Ken di Bursa Efek Indonesia (BEI), pekan lalu.

Hanya saja, Ken tak bersedia mengungkap siapa jati diri nasabah tersebut. Yang jelas, Ken mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Stanchart.

Sementara itu, Direktur P2 Humas Pajak, Hestu Yoga Saksama, menambahkan Ditjen Pajak akan merespons laporan pihak Stanchart itu.

“Tentu akan kita tindak lanjut,” tutur Hestu. Namun, dia menegaskan, belum bisa membeberkan apa motif dibalik transfer dalam jumlah besar yang terjadi di akhir 2015 itu.

“Belum ada penjelasan lebih lanjut apapun soal indikasinya. Segera dikabarkan,” pungkas Hestu.

Persoalan-persoalan semacam ini ke depan, terutama pada saat menjelang diberlakukannya Authomatic Exchange of Information (AEoI) yang efektif berlaku sejak 2018, akan sering terjadi.

Paling tidak ada 200 konglomerat di Indonesia berkepentingan mengamankan asetnya agar terhindar dari sasaran pajak terkait dengan program AEoI. Terutama konglomerat yang menyembunyikan asetnya di Singapura, Hong Kong, British Island, Caymand Island, Bahama Island, Mauritius Island, dan sejumlah negara safe haven lainnya.

Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus transparan dalam menangani kasus ini. Jangan lantaran yang terlibat seorang jenderal misalnya, atau pejabat penting negara, kasus ini ditutup-tutupi hingga akhirnya dipetieskan.

Masuk enam teori

Jika melihat modus operandi di atas, apa sebenarnya yang salah dengan WNI tersebut? Memang sulit menjelaskan hitam di atas putih kesalahan mentransfer dana US$1,4 miliar dari Stanchard Guernsey ke Singapura. Tapi setidaknya ada enam teori yang bisa menjelaskan kemungkinan yang terjadi.

Pertama, teori tax fraud atau kejahatan pajak. Paling tidak teori ini digagas oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga intelijen keuangan ini mengaku telah menganalisis dan menyampaikannya ke DJP.

“Hasil analisis kami menyimpulkan, selain memiliki hubungan dengan oknum militer, ada indikasi keterlibatan sejumlah perusahaan dan pengusaha asal Indonesia dalam skandal tersebut. Kami sudah lama memantaunya, ini terkait dengan praktik kejahatan pajak (tax fraud),” kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae.

Dia menyerahkan semua sesuai dengan hasil investigasi DJP sebagai otoritas yang berwenang untuk menyelidiki kasus tersebut.

Kedua, teori transfer of pricing, atau transaksi barang (dalam hal ini mungkin senjata) dan jasa di luar negeri, untuk mendapatkan pemotongan pajak yang lebih ringan atau bebas pajak sama sekali. Transfer of pricing ini awalnya terjadi pada produk-produk komoditas, namun karena semakin berkembang semua transaksi yang bisa dilakukan di luar negeri dengan pajak lebih ringan maka transaksi itu pun dilakukan.

Modusnya dilakukan dengan menurunkan harga barang agar basis pengenaan pajaknya lebih rendah. Kalau oknum WNI itu melakukan transaksi jual beli senjata atau jasa di dalam negeri, maka bisa saja pajaknya besar.

Ketiga, teori pencucian uang. Boleh jadi sang WNI mencoba mencuci dana itu hasil korupsi dan coba dicuci di luar negeri untuk menghilangkan jejak. Kalau ini benar yang tejadi, maka bisa dikenakan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tapi semua kasus ini masih gelap, masih terlalu prematur data yang terkumpul dan pernyataan resmi dari DJP maupun PPATK. Lain halnya jika kedua lembaga ini mau buka-bukaan, maka semuanya akan terang benderang.

Keempat, teori penghindaran pajak (tax evasion). Modus ini adalah suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal) seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.

Cara ini biasanya dipakai oleh para eksportir ataupun importir guna menghindari pengenaan pajak yang lebih besar.

Kelima, teori mark up transaksi. Tranksi ini sempat disebut-sebut ada kaitannya dengan militer, yakni pembelian senjata atau alutsista, sehingga biasa terjadi mark up dan sekaligus untuk menghindari pajak.

Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi tentang hal ini. “Tentu akan kita tindaklanjuti, tetapi saya belum bisa berkomentar untuk masalah tersebut,” kata Hestu Yoga.

Keenam, terkait teori kudeta. Dalam dunia militer, jika ada jejak senjata yang tidak bisa dilacak secara teori dapat digunakan untuk melakukan kudeta atau makar politik. Seperti pernah terjadi pada 1965, dimana Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan kudeta militer berdarah dengan membunuh secara keji para jenderal Angkatan Darat.

Apakah situasi ini bisa terulang? Wacananya memang sempat mengemuka, tapi memang belakangan kendur lagi.

Dari keenam teori di atas, manakah yang paling mendekatai atau yang secara eksak benar-benar terjadi? Tentu DJP yang tahu persis apa dan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dalam teori komunikasi, jika suatu kasus ditutup rapat-rapat, biasanya melibatkan orang-orang besar atau konglomerat besar. Makin ditutup-tutupi, biasanya kasus itu melibatkan orang maha penting.

Itu sebabnya kita kembalikan kepada DJP untuk secara bijak mengungkap siapa sebenarnya agar tidak terjadi fitnah di masyarakat. Jangan ada dusta di antara kita…![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here