Menakar Kelayakan Partai Bulan Bintang Ikut Pemilu 2019

0
179
Kami akan bergabung dengan kader-kader dari daerah lainnya untuk mengawal keputusan Bawaslu,” ujar Sekjen DPW PBB Jatim, Rizal Aminudin (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Menurut Said Aqil Siradj, Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan Partai Islam yang moderat dan toleran kepada kemajemukan. PBB juga bukan partai atau gerakan radikal. Sosok Ketua Umumnya, Yusril Ihza Mahendra juga sangat moderat, karena itu dia menegaskan mendukung Yusril dan keberadaan PBB, ikut Pemilu 2019.

“Pak Yusril sangat moderat, karena itu saya dukung beliau dan PBB. Keberadaan PBB sebagai aset umat Islam harus dijaga. PBB itu sejak lama sudah ada dan ikut Pemilu sejak 1999, masa tidak lolos verifikasi,” tegas Aqil.

Namun, ternyata langkah PBB untuk melenggang menjadi partai peserta Pemilu 2019 menemui ganjalan, KPU RI menyebut Partai berlambang Bulan dan Bintang itu dinyatakan tidak memenuhi ketentuan saat verifikasi, benarkah?.

Kader PBB Jatim Gerudug Jakarta

Mendapati partainya (PBB) diperlakukan (menurutnya) tidak adil, puluhan orang kader Partai Bulan Bintang (PBB) Jawa Timur berangkat ke Jakarta. Mereka akan dengan setia dan serius mengawal dan mengikuti jalannya sidang Putusan Bawaslu hari ini Minggu (4/3/2018).

Sebelum berangkat ke ibu kota, di depan Kantor DPW PBB Jawa Timur, Surabaya, mereka memanjatkan doa dan bersama mengepalkan tangan pertanda siap melawan kedholiman yang dilakukan oleh saja, utamanya yang memberangus keberadaan PBB, sebagai partainya orang Islam.

Mereka juga menanamkan keyakinan kepada semua kader PBB, bahwa sengketa yang digelar di Bawaslu RI, yang menyangkut atas keputusan KPU RI soal verifikasi nasional yang tidak meloloskan PBB, bakal dipatahkan Bawaslu.

“Keberangkatan perwakilan pengurus serta sejumlah kader partai PBB Jatim ini merupakan bentuk dari dukungan yang diberikan kader maupun pengurus atas keputusan KPU RI yang tidak meloloskan PBB. Kami akan bergabung dengan kader-kader dari daerah lainnya untuk mengawal keputusan Bawaslu,” ujar Sekjen DPW PBB Jatim, Rizal Aminudin, Sabtu (3/3/2018) saat persiapan berangkat ke Jakarta.

Kader PBB dari berbagai daerah di Jatim itu tidak akan rela ada ‘tangan kotor’ yang sengaja akan memberangus partai Islam, termasuk PBB untuk mengikuti Pemilu 2019.
“Kami siap melawan kedholiman, lawan.. lawan…,” teriak mereka.

“Kami tidak rela ada ‘tangan kotor’ yang sengaja akan memberangus partai Islam, termasuk PBB untuk mengikuti Pemilu 2019. Kami siap melawan kedholiman, lawan.. lawan…!! (Foto: Tudji)

Yusril Optimistis PBB Memenangi Gugatan

Sebelumnya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sempat berorasi di depan kantor KPU RI. Dalam orasinya, Yusril menyelipkan kalimat optimistis partai yang dipimpinnya memenangi gugatan sengketa di Bawaslu RI.

“Keputusannya akan disampaikan oleh Bawaslu Minggu jam 16.00 WIB, keputusan itu insyaallah akan memenangkan PBB,” tegas Yusril di Jakarta.

Yusril menyebut, jika Bawaslu memenangkan PBB, KPU harus menerima dengan lapang dada. Dan dia berharap tak ada gugatan balik dari KPU nantinya.

“Kalau sudah dimenangkan PBB, mudah-mudahan KPU berjiwa besar dan tidak mengajukannya lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Masalahnya akan berlarut-larut, dan saya kira mungkin akan lebih banyak demo lagi kalau itu terjadi. KPU harus berjiwa besar, ini bukan urusan pribadi, ini adalah urusan negara,” ujarnya.

Yusril juga berharapa Bawaslu tidak mendapat intervensi dalam pengambilan keputusan soal nasib PBB. Dia menyebut, jika keputusan nanti berbeda dengan fakta sidang, Bawaslu harus bertanggung jawab kepada rakyat.

“Kita doakan Bawaslu bebas dari intervensi dari pihak mana pun, putuskan secara objektif. Kita merekam seluruh persidangan Bawaslu. Kalau keputusannya itu jauh beda dari fakta-fakta yang terungkap itu nanti juga akan menjadi pertanggungjawaban kepada rakyat. Harapan kita, KPU akan berjiwa besar, Bawaslu juga akan objektif, bebas dari segala intervensi,” pungkasnya.

KPU Sebut PBB Tidak Memenuhi Syarat

Kelihatannya aneh, jika KPU menyatakan PBB tidak memenuhi syarat untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2019. Menurut KPU, PBB tidak memenuhi syarat keanggotaan pada tahap verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.

Padahal Ketua KPU Papua Barat, Amus Atkana menyatakan bahwa 16 partai politik-termasuk PBB-memenuhi syarat verifikasi kabupaten/kota di Papua Barat. Pernyataan itu ada dalam rapat pleno yang dihelat 12 Februari lalu. Namun, dalam salinan lampiran berita acara, PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat. Lampiran berita acara itu tidak diberikan pada rapat pleno, melainkan keesokan harinya, 13 Februari, di saat rapat pleno telah selesai dan disepakati.

“Kami jelas membantah soal pernyataan KPU yang menyebut PBB tidak memenuhi syarat keanggotaan pada tahap verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Padahal Ketua KPU Papua Barat, Amus Atkana menyatakan bahwa 16 partai politik-termasuk PBB-memenuhi syarat verifikasi kabupaten/kota di Papua Barat. Ada apa ini dengan KPU RI, jelas ini pendholiman. Karena saat itu PBB meminta untuk dilakukan verifikasi ulang, tapi KPU RI tidak mau,” tegas Sekjend DPW PBB Jatim, Rizal Aminuddin.

Ada apa dengan KPU RI, jelas ini pendholiman. Karena saat itu PBB meminta dilakukan verifikasi ulang, tapi KPU tidak mau” (Foto: Tudji)

PBB Tawarkan Verifikasi Ulang, KPU Menolak

Kembali ke Yusril, menurutnya KPU pusat seharusnya meloloskan PBB sebagai peserta Pemilu 2019, itu merujuk dari ucapan Ketua KPU Papua Barat saat dalam rapat pleno, bukan dari salinan berita acara. “Harusnya, ucapan saat rapat yang terbuka untuk umum itu yang berlaku,” tegas Yusril.

Sebelum berlanjut ke persengketaan sidang, sebelumnya PBB telah mengajukan permohonan untuk dilakukan mediasi dengan Bawaslu. Selanjutnya, kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah.
PBB menawarkan KPU melakukan verifikasi ulang terhadap anggotanya di Manokwari Selatan, Papua Barat. Akan tetapi, KPU menolak.

“Saat itu, kita (PBB) menawarkan untuk dilakukan verifikasi ulang, tetapi KPU RI menolak, ada apa ini?,” ucap Rizal saat berbincang dengan Nusantara.news.

Karena tidak ada kesepakatan, dan tidak ada upaya bijak dari KPU RI untuk menerima atau melayani verifikasi ulang, kemudian berlanjut ke sidang adjudikasi antara PBB dan KPU, itu akan diputus pada 5 Maret mendatang.

Ketum PBNU Aqil Sirodj Doakan PBB

Ketua Umum PB NU KH. Aqil Sirodj, saat menerima Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) di kantornya di Jakarta. Juga ikut nendoakan kepada PBB agar Bawaslu RI mengabulkan gugatan PBB melawan KPU.

Yusril serta pengurus DPP PBB, sengaja mendatangi Aqil Sirodj, untuk tausiyah sekaligus memohon doa kepada para ulama, agar persoalan yang dihadapi PBB terselesaikan dengan baik.

“Pak Aqil adalah ulama yang mukasyafah, yang doanya diijabah Allah SWT, sehingga saya sowan mohon doa kepada beliau. Kami ini orang yang dizalimi, kami yakin permohonan doa orang yang dizalimi akan dikabulkan Allah SWT,” ucap Yusril usai melakukan pertemuan.

Sementara, Aqil menegaskan kelau Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra adalah sahabatnya sejak lama. “Saya mendukung agar gugatan PBB dikabulkan Bawaslu sehingga PBB bisa ikut Pemilu 2019. Saya tahu banyak warga NU yang bergabung ke PBB, selain di PKB, PPP dan partai-partai lain,” kata Aqil.

Bahkan, Aqil juga menyarankan kalau para kiai yang belum tergabung partai lain untuk bergabung ke PBB. Dikatakan, PBB merupakan Partai Islam yang moderat dan toleran kepada kemajemukan. PBB bukan partai atau gerakan radikal.

“Pak Yusril sangat moderat, karena itu saya dukung beliau dan PBB. Keberadaan PBB sebagai aset umat Islam harus dijaga. PBB itu sejak lama sudah ada dan ikut Pemilu sejak 1999, masa tidak lolos verifikasi,” tegas Aqil.

Semoga saja, di negeri yang Adil dan Beradab, di negeri majemuk Nusantara ini yang katanya menjunjung tinggi dan menghilangkan perbedaan untuk kesetaraan tidak ada lagi arogansi atau kesewenangan, dengan dalih apapun. Kebebasan berserikat, menyampaikan pendapat termasuk berkiprah melalui partai politk tidak dipandang sebelah mata, apalagi dicurigai sehingga harus dipatahkan dan dihancurkan.[]

Partai Bulan Bintang (PBB)

KPU pusat seharusnya meloloskan PBB sebagai peserta Pemilu 2019, itu merujuk dari ucapan Ketua KPU Papua Barat saat dalam rapat pleno, bukan dari salinan berita acara (Foto: Tudji)

Partai Bulan Bintang (PBB) telah ikut pemilu selama empat kali yaitu pada Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pada Pemilu tahun 1999, PBB mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara di Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.

Partai ini sebelumnya diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tokoh yang pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara di massa Presiden SBY, Yusril juga dikenal sebagai tokoh yang memelopori Amendemen Konstitusi Pasca Reformasi, di tengah tuntutan Federalisme dari beberapa tokoh. Berikutnya MS Kaban dipilih sebagai ketua umum pada 1 Mei 2005. MS Kaban ketika itu menjabat Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.

Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, partai ini memeroleh suara sekitar 1,8 juta yang serata dengan 1,7% yang berarti tidak mampu meraih perolehan suara melebihi parliamentary threshold 2,5% sehingga berakibat pada tidak memiliki wakil seorang pun di DPR RI , meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Anggota DPR RI. Dalam pemilu legislatif 2014, PBB meraih suara sebesar 1 sampai 2 persen yang dianggap tidak lolos bersama PKPI.

Namun, partai yang memperjuangkan syari’at Islam masuk dalam sistem hukum di Indonesia sebagai icon perjuangannya ini, masih memiliki sekitar 400 Anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sejak Muktamar ke-3, April 2010, di Medan partai ini telah menetapkan kembali MS Kaban sebagai Ketua Umum Sedangkan BM Wibowo Hadiwardoyo mantan Sekjen Organisasi massa Islam Hidayatullah diangkat sebagai Sekretaris Jenderal dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. sebagai Ketua Majelis Syura sedangkan DR. Fuad Amsyari sebagai Ketua Dewan Kohormatan Partai.

PBB kemudian lolos sebagai peserta pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14.

Pada 26 April 2015, Yusril Ihza Mahendra terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang di Muktamar IV PBB[1] menggantikan MS Kaban. Ia terpilih terpilih secara aklamasi setelah calon lainnya Rhoma Irama tidak datang ke arena muktamar pada pemilihan ketua umum.

Susunan pengurus PBB, Periode 2015–2020

Ketua Umum : Yusril Ihza Mahendra
Ketua Harian : Jamaluddin Karim
Ketua Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Infrastruktur Partai : Dwianto Ananias

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan : Muhanto
Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama dan Luar Negeri : Taufik Rahman
Ketua Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah : Yusuf Khasani
Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika : Harjono Padmono Putro
Ketua Bidang Hukum dan HAM : Fachmi
Ketua Bidang Politik dan Pembangunan Daerah : Afriansyah Noer

Ketua Bidang Pemuda dan Mahasiswa : Abdul Halim
Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Perempuan : Ramdhyana Nuzul Qadrina
Ketua Bidang Keadilan Ekonomi dan Pembangunan : Mawardi Abdullah
Ketua Bidang Lingkungan Hidup, Maritim, dan Infrastruktur : Nawawi Lubis
Ketua Bidang Pendidikan dan Aksi Sosial Kemasyarakatan : Zulkifli
Ketua Bidang Pengembangan Wakaf Zakat dan Sadaqah : Henry Tanjung
Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : Achmad Bachtiar Amin
Sekretaris Jenderal : Jurhum Lantong. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here