Menakar Kriteria Cawapres 2019

0
685

Nusantara.news, Jakarta – Siapa cawapres yang akan mendampingi Joko Widodo (Jokowi) ataupun Prabowo di Pilpres 2019? Hingga saat ini masih terus menimbulkan spekulasi. Beberapa nama yang digadang-gadang menjadi calon RI-2, mengemuka baik dari perbincangan di media maupun simulasi lembaga-lembaga survei. Penjajakan cawapres pun telah dilakukan Jokowi dan Prabowo bersama timnya masing-masing. Namun, tampaknya menentukan cawapres jauh lebih sulit dan alot ketimbang memilih capres.

Memilih cawapres memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, pemilihan bukan hanya mengkalkulasi persoalan sejauh mana misalnya pengalaman, kompetensi, dan integritas, melainkan juga mesti memperhitungkan dukungan parpol selain daya ungkit elektabilitas. Oleh karenanya, sudah pasti akan ada kerumitan serta berbagai konflik kepentingan yang bakal mengitari.

Kita tinggalkan dulu nama-nama di bursa cawapres. Mari beralih untuk menggali seberapa jauh kriteria sosok cawapres bagi Jokowi dan Prabowo. Sebab selama ini publik, termasuk media, lebih banyak heboh pada nama-nama yang berpotensi jadi cawapres. Apalah sebuah nama, jika tak melekat atribut dan kriteria ideal seorang cawapres. Dan, kriteria itu hendaknya menjadi dasar seorang capres dan timnya memilih cawapres. Bukan semata-mata “instruksi” ketua parpol, menyenangkan anggota koalisi, titipan oligarki, lebih-lebih karena ada uang di balik pencalonan.

Paling tidak ada tiga kriteria yang layak dipertimbangkan Jokowi dan Prabowo dalam memilih pendamping di Pilpres 2019 mendatang.

Pertama, memahami tantangan zaman. Tokoh yang dipilih tentu harus memiliki wawasan ke depan, khususnya untuk periode 2019-2024 adalah bagaimana Indonesia diproyeksikan. Misalnya, soal ledakan informasi, tren ekonomi-politik global,  fenomena milenial, dan lainnya. Ini karena tantangan ke depan bukan makin mudah, melainkan kian pelik dan rumit, sehingga membutuhkan cawapres yang peka terhadap tantangan zaman. Sosok cawapres demikian tentu akan menjadi nilai plus serta menambal kekurangan dalam menjalankan roda kepemimpinan jika nanti terpilih.

Kedua, kepemimpinan. Kebutuhan ideal mengenai sosok cawapres dilihat dari pengalaman, integritas, dan chemistry, merupakan kriteria yang tak bisa dinafikan. Ini karena kepemimpinan efektif tidak akan lahir dari pasangan yang dipaksakan, tetapi karena memahami pengalaman, integritas, dan memiliki persamaan pandangan.

Dengan demikian, harapannya akan terjadi duet kepemimpinan yang saling mengisi dan bisa bersinergi dalam mewujudkan cita-cita founding father. Betapa gaduhnya, jika misalnya presiden dan wakil presiden kerap tidak sejalan sehingga menciptakan pemerintah yang tidak efektif. Karena itu, soal pengalaman, integritas, dan chemistry mesti menjadi pertimbangan sehingga bisa melahirkan kepemimpinan yang efektif bekerja melayani masyarakat.

Ketiga, kebutuhan politis. Dengan tingkat elektabilitas di bawah 50 persen sebagaimana dirilis oleh berbagai lembaga survei, Jokowi tentu belum bisa dikatakan aman. Pun begitu dengan Prabowo, antara 20-30 persen. Sehingga, cawapres yang dipilih juga harus punya daya ungkit elektabilitas sebagai vote getter mendulang dukungan pemilih. Sosok cawapres yang dipilih harus dipastikan dapat menambah dukungan suara dan memperbesar ceruk suara. Ia bisa dari tokoh parpol atau tokoh non-parpol tetapi mesti sosok yang marketable sehingga menambah nilai jual dalam menggandakan dukungan.

Namun secara khusus, Prabowo dan Jokowi pun membutuhkan kriteria tambahan yang lebih spesifik untuk megimbangi kelemahan dan keunggulan keduanya. Prabowo, misalnya, perlu cawapres yang mampu melengkapi dirinya yang cenderung meledak-ledak, kurang familiar di generasi milienial, tergolong tua, dan kerap “ditelikung” oleh kawan ataupun lawan politiknya. Sebaliknya, Prabowo yang militer, nasionalis tulen, tegas, dan kuat secara finansial, bisa menjadi penyempurna pasangannya.

Karena itu, kriteria cawapres yang dibutuhkan Prabowo adalah sosok yang berpengalaman di pemerintahan sipil, tokoh muda yang memiliki kapasitas dan menjadi magnet suara bagi pemilih milenial, ahli ekonomi, bersahaja, luar Jawa (opsional), serta seorang nasionalis-religius.

Selain itu, rasanya tak berlebihan jika duet Prabowo dengan bakal cawapresnya diserupakan dengan kombinasi dwitunggal Soekarno-Hatta. Soekarno yang tipe solidarity maker tak jauh beda dengan Prabowo yang juga berwatak solidarity maker. Sehingga, Prabowo butuh cawapres tipe administrator maker seperti Bung Hatta. kombinasi dua tipikal kepemimpinan ini dianggap ideal bagi Indonesia. Tipe solidarity maker lebih mengedepankan strategi retorik guna mengumbar gelora dan penyatuan solidaritas dengan memainkan simbol-simbol identitas. Sedangkan administrator lebih mengedepankan kecakapan administratif guna kelancaran implementasi visi dalam jejaring aparatus negara.

Sementara Jokowi, dia butuh cawapres menutupi kekurangannya yang terkesan lemah (dicap presiden boneka dan petugas partai oleh lawan politiknya), bahasa tubuh dan komunikasi publik yang tak elegan, berkinerja buruk dari segi ekonomi dan penegakan hukum, serta dianggap terlalu banyak melakukan kerja-kerja teknis (di luar kewajaran): bagi-bagi sembako, sepeda, sertifikat, dan aksi-aksi gimmick politik (politainment). Dia juga kerap dihantam dengan isu agama, kriminalisasi ulama, hingga tuduhan komunis.

Sebab itu, pendamping Jokowi selayaknya seorang yang ahli ekonomi, representasi umat Islam, dari luar Jawa, sosok yang elegan dan cerdas, atau yang berlatar militer. Jika perlu, memilih pendamping dari pihak seberang sekalipun, sebab dengan itu potensi keterbelahan bangsa akibat “seteru abadi” di Pilpres 2014 bisa diakhiri. Terlebih, hampir empat tahun pemerintahan sipil Jokowi-JK, kondisi politik selalu diombang-ambing kegaduhan dan permusuhan politik.

Selanjutnya, yang terpenting bagi keduanya, mereka harus mampu keluar dari kotak persepsi bahwa pendukungnya hanya segmented (corak itu-itu saja) dan memahami politik sebagai kontestasi ide, bukan sebuah “peperangan” dengan nasfu saling meniadakan sesama anak bangsa dan saling “beternak” pendukung fanatik-primordial.

Prabowo ataupun Jokowi harus mematahkan persepsi tersebut dengan memperluas basis pendukung dari kalangan kiri, tengah, kanan, anak muda milenial, serta memproduksi narasi-narasi kemajemukan. Salah satu cara barangkali dengan menggaet koalisi politik yang beda warna, bahkan cawapres yang dipilih merepresentasikan corak dari lawan politik. Namun dengan catatan: lewat komunikasi politik dan manuver yang sejuk, penuh sportivitas, dan beretika.[]

Tulisan berikutnya: Jabatan Wapres, Mengapa Selalu Jadi “Ban Serep”?

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here