Menakar Plus Minus Penghapusan Status Persero BUMN

0
203
Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo berencana akan menghapus status Persero pada 3 BUMN pertambangan, mendapat respon pro dan kontra

Nusantara.news, Jakarta – Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo berencana menghapus tatus Persero pada tiga Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) pertambangan. Apakah ini motif memaksimalkan value atau justru upaya menjual ketiga BUMN tersebut?

Rini mengungkapkan pemerintah berencana merampungkan pembentukan induk perusahaan (holding) BUMN pertambangan pada 2017. Sementara lima holding lainnya—perbankan, konstruksi, jalan tol, pangan dan perumahan–akan dituntaskan pada 2018.

Terkait holding pertambangan, ada tiga BUMN yang kebetulan sudah melantai di bursa, yakni PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk dengan kode saham PTBA, PT Timah (Persero) Tbk dengan kode saham TINS, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dengan kode saham ANTM.

“Kita itu pada dasarnya mengambil kekayaan dari tanah atau bumi. Tentunya yang harus coba kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan nilai seoptimal mungkin,” kata Rini beberapa waktu lalu.

Selama ini, peningkatan nilai (value creation) dari BUMN sektor tambang masih lemah. Selain itu, proses hilirisasi juga tidak terjadi. Dengan demikian, BUMN tambang ini melakukan penambangan sendiri-sendiri. Rini mengungkapkan, holding akan membuat efisiensi dalam penambangan.

“Kemudian yang utama bahwa holding company harus melakukan hilirisasi. Seperti bauksit itu bahan baku dari aluminium, nah kalau aluminium diproses dan kemudian jadi, umpamanya jadi frame pintu atau komponen mobil, nilai tambah bisa 32 kali,” kata Rini.

Rini menyebut, instansinya mesti terus melakukan sosialisasi pembentukan holding company kepada masyarakat. Khususnya kepada karyawan dan manajemen perusahaan BUMN tersebut. Rini menegaskan tidak akan ada perbedaan yang terjadi setelah perusahaan tergabung dengan lainnya.

Justru holding company membuat biaya semakin efisien. Selain itu, Rini berharap, holding company dapat semakin meningkatkan keuntungan.

“Inilah yang kami lakukan, sosialisasi dan ini sudah terselesaikan, semua sudah sangat mendukung. Dari sisi regulator, masyarakat, maupun dari dalam (internal),” kata Rini.

Rini sebelumnya menginginkan adanya 6 holding BUMN. Yakni holding energi, tambang, perbankan, perumahan, pangan, dam konstruksi.

Rini menginginkan holding energi dan tambang yang terbentuk terlebih dahulu dibanding yang lainnya. Sebab, holding tambang juga ditugaskan mengambil alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Pembentukan holding pertambangan dengan menghilangkan status Persero menimbulkan pro dan kontra.

Membentuk sinergi

Adapun tujuan pembentukan holding company adalah membentuk sinergi antar-anak perusahaan melalui koordinasi, pengendalian, serta pengelolaan yang dilakukan oleh induk perusahaan.

Ekonom yang juga akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rofikoh Rokhim mengungkapkan pembentukan holding company di antara perusahaan BUMN akan menghasilkan value creation, efisiensi, dan menambah kapasitas.

Proses pembentukan holding company itu berbeda beda tergantung kondisi BUMN, apakah melalui functional holdingoperational holdinginvestment holding, atau strategic holding. Dapat juga melalui bentukan vertikal, horizontal, konglomerasi, atau dapat berupa keterlibatan dalam berbisnis, ekuitas atau pengambilan keputusan, kata Rofikoh.

Dengan demikian, perlu pemetaan masing-masing perusahaan BUMN sebelum membentuk holding company. Sebab, tiap BUMN memiliki kondisi yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaannya, sudah ada holding company yang berhasil dijalankan.

Pembentukan holding semen yang dimulai dari operational dan functional holding, sekarang menjadi strategic holding, misalnya PT Semen Indonesia Tbk. Hasilnya industri semen kuat dan bahkan bisa mengembangkan pabrik di luar negeri, Thang Long Cement.

Contoh lainnya adalah holding sektor pariwisata, melalui Hotel Indonesia Group.

Rofikoh yang juga menjadi komisaris di perusahaan ini menjelaskan, Hotel Indonesia Group tergolong functional holding. Sebab, holding ini menyinergikan fungsi-fungsi yang ada dalam bentukan hotel di Hotel Indonesia Natour, Patrajasa, dan Aerowisata.

Selain itu, holding industri pupuk dan pertanian atau perkebunan juga tergolong functional holding. Namun dalam pelaksanaannya memang membutuhkan proses dan waktu. Selain itu, untuk menjembataninya perlu diterapkan corporate parenting.

Sehubungan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), saham seri B ANTM yang awalnya dimiliki negara, dialihkan ke Inalum sebagai holding BUMN tambang.

Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada PTBA dan TINS. Seiring dengan hadirnya holding ini, tiga emiten tambang tersebut berubah status menjadi anak usaha BUMN. Perubahan status ini tak akan banyak mengubah perlakuan pemerintah ke ANTM, TINS, maupun PTBA.

Namun ada plus minus dari pembentukan holding tambang tersebut. Positifnya, melihat bahwa proses administrasi dari aksi korporasi yang akan dilakukan tiga emiten tambang ini akan memakan waktu lebih pendek. Mereka hanya perlu berurusan dengan induk usaha, yakni Inalum.

Selain itu, persaingan antara ketiganya pun menjadi semakin minim. Belanja modal (capital expenditure–Capex) bisa dibagi dengan lebih efisien. Tidak ada dana yang tidak terpakai, agar tidak jadi beban bunga. Arus kas perusahaan juga jadi lebih efisien.

Secara umum memang pembentukan holding BUMN ini akan lebih banyak berimbas positif. Permodalan perusahaan menjadi kuat, dan financial leverage menjadi lebih kuat.

Roadmap BUMN berdasarkan sektor yang berpeluang dibuatkan hodling-nya.

Empat masalah

Namun demikian, tak menutup kemungkinan adanya dampak negatif yang tak kalah serius. Sedikitnya ada empat persoalan serius yang bakal menghadang ke depan.

Pertama, perubahan status BUMN menjadi non-persero merupakan upaya swastanisasi pemerintah terhadap perusahaan milik negara, bahkan tak menutup kemungkinan terjadi asingisasi.

Karena itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendesak pemerintah mengevaluasi ulang wacana penghapusan status persero kepada tiga BUMN itu.

“Ini supaya oknum negara bisa bebas jual saham tanpa izin DPR. Saya sudah berupaya mencegahnya dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung bersama Pak Mahfud MD, tapi kalah,” kata Agus beberapa waktu lalu.

Agus tidak setuju BUMN diswastakan apalagi yang berstatus perusahaan terbuka. Itu sama saja menjual model Indosat yang sangat bermasalah dengan format beda.

Kedua, dengan dihapusnya status perseroan pada tiga BUMN maka upaya intervensi pemerintah dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berkurang. Di mana ketentuan ini sendiri telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19/2003 tentang BUMN.

Walaupun dalam keterangannya pemerintah mengklaim negara masih memiliki peran dalam pengawasan, tapi jelas upaya tadi tidak akan bisa secara langsung atau bakal bertingkat. Ini karena kepemilikan saham Antam, Timah dan Bukit Asam akan berada di bawah Inalum lantaran status persero mereka telah dihapus,

Ketiga, masalah yang juga berpotensi muncul di dalam pembentukkan BUMN pertambangan yaitu masuknya sejumlah kepentingan seiring dengan perubahan status tiga BUMN tadi. Dengan tidak lagi menjadi BUMN, tiga BUMN–manajemen PTBA, TINS dan ANTM–tidak memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang langsung terhadap pemerintah dan DPR.

Hal ini akan menjadi lahan dan memunculkan praktik mafia pertambangan baru. Padahal saat ini pengawasan dan kinerja tiga BUMN tadi terbilang ketat karena diawasi pemerintah, DPR dan investor karena ketiganya adalah emiten.

Keempat, berangkat dari menurunnya kontrol rakyat terhadap kinerja dan posisi keuangan tiga BUMN tersebut, di mana penurunan kontrol tadi merupakan dampak negatif dari berkurangnya fungsi pengawasan DPR.

Contohnya pemberian Penempatan Modal Negara (PMN) yang dulu bisa langsung diawasi oleh DPR dan rakyat karena ketiga BUMN tadi masih berstatus persero. Tapi kalau persero dihapus, tidak akan bisa mengawasi langsung. Bahkan kalau Inalum mau menjual saham Antam, Timah dan PTBA ke asing pun tidak harus mendapatkan izin dari DPR kalau persero mereka dihapus.

Karena itu pemerintah perlu menghitung ulang cost and benefit dari wacana pembentukkan holding BUMN pertambangan.

Apalagi saat ini kinerja ANTM dan PTBA sedang bagus-bagusnya. Sebenarnya muara dari masalah holding BUMN itu ada di PP Nomor 72/2016. Aturan ini jelas berbahaya bagi perusahaan negara karena rakyat bisa kehilangan perusahaan yang potensial.

Pada saat yang sama Inalum nantinya akan mengakuisisi PT Freeport Indonesia dalam kerangka divestasi 51% saham. Komplikasinya makin bertambah lantaran Freeport McMoRan sama sekali menolak dengan hitung-hitungan pemerintah.

Pendek kata, kerumitan yang akan dihadapi dengan penghapusan status Persero pada ketiga BUMN akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here