Menang tapi Curang

0
249

MENANG tapi curang adalah tragedi dalam kompetisi bidang apa pun. Karena itu berarti pertandingan tidak berlangsung dengan prinsip fair play. Demikian pula dalam kompetisi pada pemilu di segala tingkatan.

Mungkinkah tragedi  itu terjadi dalam pemilu presiden kita?

Bisa jadi. Ketika ada pasangan capres-cawapres yang meraih suara terbanyak, namun kemenangannya itu diraih dalam pemilu yang tidak jujur dan adil, itulah kemenangan yang curang.

Maka proses persidangan di Mahkamah Konstitusi yang kita saksikan pekan-pekan ini adalah prosedur konstitusional untuk menguji hal itu.  

Sejak presiden dipilih secara langsung dalam pemilu (pertama kali dilakukan dalam Pemilu Presiden 2004), pasangan calon presiden-wakil presiden yang tidak puas dengan penetapan penghitungan suara oleh KPU dapat mengajukan keberatan ke MK. Sebagai mekanisme pengujian hasil pemilu, itu adalah jalur konstitusional yang tersedia saat ini.

Namun, apakah pengujian di MK bisa mengkategorikan jenis kemenangan? Itulah persoalannya. Sebab, menang itu menyangkut soal hasil. Sementara curang itu terkait soal proses.

MK, jika dipahami secara formalistik, hanya punya kewenangan menangani perselisihan hasil pemilu. Aturannya dirumuskan sejak dari tingkat konstitusi sampai ke peraturan pelaksaan di tingkat MK sendiri. Dalam Pasal 24C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan MK berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam UU Pemilu dan UU MK juga diatur seperti itu.

Sementara soal pelanggaran dalam proses pemilu menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara,

Apa boleh buat. Lex dura sed tamen scripta. Hukum itu kaku, tapi begitulah yang tersurat. Jika pendekatan ini yang digunakan hakim MK maka The Guardian of Constitution  itu memang hanya akan memutus soal hasil belaka, lebih khusus lagi soal kalkulasi suara semata. Suatu kenyataan yang membuat MK kerap disindir sebagai “mahkamah kalkulator”.  

Itu sebabnya tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi mengharapkan MK lebih progresif untuk mendapatkan keadilan yang substantif. MK diminta tidak hanya memeriksa hasil penghitungan suara, tapi juga seluruh tahapan pemilu, khususnya jika ada kecurangan  yang terstruktur, sistematis dan massif.

Kalaupun permohonan itu dipenuhi, faktor kalkulasi tetap saja menjadi rujukan para hakim. Dalam Penjelasan Pasal 286 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang disebut “pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilu secara kolektif. Pengertian “pelanggaran sistematis” adalah kecurangannya direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan “masif” artinya dampak pelanggaran sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

Kalau merujuk pada  Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, untuk mendukung dalil TSM pemilu presiden setidaknya disertai dua alat bukti yang terjadi di paling sedikit 50 persen jumlah provinsi di Indonesia. Artinya kecurangan TSM harus terjadi di minimal 17 provinsi.

Itu sebabnya, faktor kalkulasi tetap menjadi rujukan utama para hakim konstitusi –kalaupun mereka mau masuk ke wilayah substantif ini. Ketika hendak memutus apakah ada perselisihan hasil pemilu itu disebabkan kecurangan TSM, maka hal pertama yang dilakukan hakim adalah menghitung apakah pelanggaran itu terjadi di 17 provinsi atau tidak.

Kalau tidak terjadi di 17 provinsi, maka permohonan pasti ditolak MK dan KPU tetap akan memutuskan peraih suara terbanyak sebagai pemenang pilpres.

Kita tidak hendak mendikte hakim konstitusi. Namun, untuk mencari kebenaran substansial terhadap sengketa pemilu, para hakim konstitusi yang menurut undang-undangnya berkualifikasi negarawan ini perlu mengadili kecurangan TSM itu –sekalipun hanya terjadi di satu-dua provinsi. Ini semata-mata untuk mendapatkan kebenaran substasial terhadap proses pemilu.

Sekalipun terjadi di satu-dua provinsi, hal itu harus dinyatakan dalam putusan. Keputusan KPU tentang perolehan suara tetap berlaku dan peraih suara terbanyak tetap dinyatakan terpilih, namun dalam putusannya nanti MK tetap menyatakan telah terjadi kecurangan TSM yang tidak berpengaruh pada hasil pemilu.

Putusan ini tidak mengurangi keabsahan putusan KPU tentang presiden terpilih. Secara formal, presiden terpilih tetap akan dilantik MPR. Tidak ada sedikit pun beban atau konsekuensi hukum  terhadap legitimasi kekuasaan presiden. Beban itu justru ada di KPU dan seluruh pemangku kepentingan pemilu –atau bahkan dipikul juga oleh seluruh bangsa ini –untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu berikutnya.

Soal ini teramat penting. Sebab seperti berkali-kali kita kemukakan dalam Tajuk Nusantara, substansi kualitas pemilu tidak terletak pada hasil tapi pada proses. Proses pemilu itulah yang mesti kita jaga. Esensi dari kata bertuah “kedaulatan rakyat” berada di situ.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here