Menangkah Rakyat dalam Pilkada?

0
46

PEMERINTAH meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tegas apabila mengetahui adanya praktik politik uang dalam Pilkada serentak 2018. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu dalam acara  peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2018 di Jakarta, kemarin (28/11/2017).

Kata Mendagri, pemilu itu sukses kalau tidak ada politik uang. Jadi,  Bawaslu dan kepolisian harus bersikap sangat tegas dalam hal yang berkaitan dengan politik uang.

Kata kuncinya adalah sukses pemilu. Setiap pesta elektoral digelar, entah pilkada, pemilu legislatif atau pemilu presiden, pertanyaan dasarnya selalu sama: Sukseskah pemilu itu? Sukses dalam arti yang substansial, bukan semata sukses penyelenggaraan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih, hasil pemilu nihil gugatan, tidak ada konflik massa dan sebagainya.

Ukuran sukses itu adalah menangkah rakyat dalam acara yang disebut pesta demokrasi itu?

Sebab, pelaksanaan pemilu menyedot energi bangsa ini secara luar biasa. Dari segi pembiayaan saja, ini adalah hajat yang sangat mahal. Berdasarkan data Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani, total biaya pemilihan kepala daerah serentak pada 2018, mencapai 15,2 triliun rupiah. Belum lagi biaya sosial lain yang harus dipikul masyarakat, misalnya ekses berupa friksi dan ketegangan sosial akibat diferensiasi pilihan politik.

Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mewujudkan kemenangan rakyat tadi dalam pilkada.

Soal siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah, tak perlu kita risaukan benar, sejauh si pemenang itu bisa memenangkan rakyat yang telah memenangkan dirinya. Sebab, substansi pemilu sebagai pesta demokrasi tidak terletak pada siapa gubernur, bupati, walikota atau presiden yang terpilih.

Pemimpin yang terpilih itu adalah hasil. Sedangkan substansi pemilu terletak pada proses. Apakah dalam proses itu terdapat hal-hal yang menciderai demokrasi? Apakah ada permainan curang, seperti penggelembungan suara, mencurangi hasil penghitungan, dan sebagainya? Apakah para calon kepala daerah benar-benar telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan KPU? Apakah mereka benar-benar bersih dari segala pelanggaran yang  dilarang KPU?

Jika proses dalam demokrasi itu cacat, siapa pun yang menang, niscaya dia telah meraih kemenangan yang palsu. Kalau itu yang terjadi, hari depan bangsa ini sungguh gelap, karena dipimpin oleh orang yang tega menipu dirinya sendiri.

Apakah para pemenang kontestasi rakyat itu nanti tergolong manusia sedemikian, hanya merekalah yang dapat menjawab.

Urusan rakyat secara formal sudah selesai dengan dicelupkannya jari ke tinta pemilu. Setelah itu urusan para pemimpin.

Rakyatlah yang akan menilai, apakah pemimpinnya nanti akan memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin atau malah mengingkarinya. Banyak yang bisa kita nilai. Karena begitu banyak janji-janji yang mereka umbar ketika selama kampanye mereka berusaha merebut hati rakyat. Jangan dululah mewujudkan semua janjinya, sanggup memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin saja, sudah melegakan.

Dan sekali lagi, rakyat hanya berhak sekadar menilai. Seburuk apa pun penilaian itu kelak, toh tidak ada lagi pengaruhnya. Presiden atau kepala daerah tidak bisa dijatuhkan oleh DPR, lembaga yang mewakili rakyat. Rakyat, semarah apa pun mereka, paling banter hanya bisa melampiaskan dalam pemilu lima tahun lagi. Kecuali jika ada sebuah konspirasi besar yang di permukaan mengatasnamakan rakyat, mungkin baru tercipta kondisi yang bisa memaksa presiden lengser.

Tapi, sudahlah. Kita anggaplah siapa pun yang menang nanti,  itu adalah kemenangan yang bersih. Siapa nanti memimpin daerahnya, itulah kemenangan rakyat. Mudah-mudahan para kepala daerah yang terpilih pun juga menganggap keberhasilan mereka sebagai kemenangan rakyat, bukan kemenangan dirinya atau kelompoknya belaka.

Sebab,  jika keberhasilan dipandang sebagai kemenangan diri, maka kekuasaan akan menjadi pesta pora.

Kita menghendaki pemilu, selain sarana memilih pemimpin, juga sarana memenangkan rakyat. Keduanya harus disebut dalam satu tarikan nafas. Tidak ada gunanya negeri ini mendapatkan pemimpin, kalau rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Rakyat menang jika kekuasaan tidak menjadi pesta pora, jika pemimpin tahu kewajibannya, jika pemimpin mengerti apa yang harus diperbuatnya untuk bangsa.

Jika itu bisa kita dapatkan, berarti benar pemilu memang punya arti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here