Menangkal Radikalisme dari Kampus

0
362
Pemuda kampanyekan kedualatan bangsa dan Pancasila (Sumber: Suara Pemred)

Nusantara.news, Kota Malang –  Maraknya isu terorisme serta menstigmakan organisasi-organisasi yang dianggap sebagai cikal bakal kemunculan gerakan membahayakan pemerintahan (makar), membuat masyarakat menjadi resah.

Organisasi yang sejatinya merupakan sebagai sebuah wadah individu untuk berkumpul, bertukar pendapat dan gagasan untuk mencapai tujuan bersama. Dianggap pemerintah sebagai suatu momok menghimpun massa untuk mengkudeta pemerintahan. Itulah potret pemerintah terhadap organisasi-organisasi gerakan radikal.

Dunia gerakan mahasiswa kental dengan nuansa idelogis dan pergerakan. Organisasi yang ada tersebut berlandaskan religius, nasionalis dan sosialis. Dapati kita kenal seperti organisasi kelompok Cipayung, dan seperjuangannya. Setiap organisasi yang ada harus berlandaskan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan dasar negara.

Di dalam kampus, yakni dunia kemahasiswaan. Mahasiswa kerap kali menjadi sasaran dan objek pengkaderan di organisasi mahasiswa. Lebih dari itu, mereka menjadi bahan objek kendaraan politik bagi senior-senior mereka yang duduk di penguasa dan elit partai yang ada. Munculnya organisasi dengan gerakan radikal karena adanya suatu kepentingan atau misi tertentu di luar garis tujuan bangsa.

Muhammad Luthfi, pengamat politik pemerintahan mengungkapkan realita kehidupan mahasiswa hari ini. “kerap kali mahasiswa menjadi tools, alat politik bagi pemilik kepentingan. Teriakan Agenda Reformasi jilid 2, lalu seakan terburu-buru padahal dalam penyeleseian masalah bisa menggunakan cara bipratit atau tripartit,” jelasnya kepada Nusantara.news, Senin (29/5/2017)

“Berkali-kali demonstrasi kepung istana mengatasnamakan mahasiswa Indonesia, namun langkah-langkah penyelesian masalah belum dilewati, ujug ujug demo. Layak dan harusnya kita lalui prosedur dalam penyeleseian masalah, demonstrasi adalah langkah terakhir ketika jalur aspirasi sudah tersumbat dan tidak ada lagi,” pungkas mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tersebut.

Selain itu, ia menambahkan bahwa perlu kewaspadaan terhadap organisasi yang bertentangan dengan ideologi bangsa.  “Organisasi seperti ini yang berbahaya, apabila melakukan gerakan karena berbeda tujuan serta cita-cita dari republik — yang susah payah penuh pengorbanan tumpah darah– didirikan oleh para pejuang,” imbuh Luthfi

“Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengetahui identitasnya terlebih dulu, siapa jati dirinya, dan akar sejarah perjuangan bangsa ini bisa merdeka terlepas dari para kolonialisme,” tandasnya

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir menjelaskan, setiap perguruan tinggi umum maupun agama di Indonesia wajib membekali mahasiswanya materi wawasan kebangsaan, salah satunya bela negara dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna menangkal paham radikalisme.

“Kami melihat kampus di Indonesia sekarang ini sangat rentan dan rapuh disusupi beragam gerakan maupun paham radikalisme. Karena itu setiap kampus harus memasukkan materi wawasan kebangsaan untuk menangkal paham-paham tersebut,” kata M. Nasir kepada wartawan usai mengisi agenda di UIN Maliki, beberapa waktu lalu.

Nasir menjelaskan bahwa, pihak Menristekdikti mewajibkan materi kebangsaan, yang  telah dibuatkan regulasi dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti bahwa mahasiswa yang baru masuk perguruan tinggi wajib mendapatkan materi kuliah wawasan kebangsaan dan bela negara.

“Materi ini sangat penting bagi perguruan tinggi sebagai pedoman agar tak terjerumus paham radikalisme. Karena mahasiswa kerab tersulut emosinya dan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran baru. Sebab mereka generasi yang akan menjadi kaum intelektual bangsa, jelas harus membela bangsanya bukan malah mendukung perpecahan negara,” jelas dia.

Materi tersebut akan tetap terus dipertahankan dan dimasifkan dalam praktiknya keseharian, guna mahasiswa paham akan jati dirinya sebagai warga indonesia, mencintai bangsa dan negaranya bukan pemahaman lain (asing) “Dengan hal ini sikap nasionalisme akan tumbuh subur di kalangan mahasiswa yang katanya kaum intelektual muda,” terang Nasir.

Deklarasi bersama yang dilakukan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta serta mahasiswa pada awal Mei 2017 lalu, merupakan salah satu upaya konkret untuk menangkal paham radikalisme dan narkoba di kalangan mahasiswa.

Pada deklarasi ini mereka menyatakan diri bahwa Indonesia bebas dari paham radikalisme dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti mengaji.  “Selain itu mahasiswa harus memegang teguh empat pilar landasan negara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.” tandasnya.

Output dari materi pokok dasar ini apabila sudah diterapkan di kampus maka paham dan gerakan radikalisme akan susah masuk ke pikiran mereka. “Karena itu dalam membangun intelektualitas, mahasiswa tak boleh hanya mengembangkan aspek rasional saja, tapi  keimanan dan spiritual yang tinggi, selain itu semangat nasionalisme dan kebanggan aka bangsanya akan muncul dengan sendirinya,” tutup Nasir.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here