Menantang Jokowi Terbitkan Perppu Parpol

0
171

Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Perppu itu ditandatangani Presiden  tanggal 10 Juli kemarin, dan diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada hari yang sama.

Menerbitkan Perppu memang hak presiden. Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 ditentukan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Langkah berikutnya, menurut ayat (2), Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Apabila DPR menolak mengesahkan menjadi UU, berdasarkan ayat (3), Perppu harus dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

Rupanya, ketiadaan jalan keluar yang sah untuk membubarkan HTI dan ormas-ormas yang dianggap radikal itu, ditafsirkan sebagai “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”. Penafsiran itu memang subjektivitas presiden sendiri, sehingga untuk mendapatkan objektivitasnya dilakukan dalam sidang DPR.

Jika mengikuti logika pemerintah, seperti yang dijelaskan Menko Polhukam Wiranto, saat ini terdapat kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang mengancam eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat.

Sedangkan untuk mencegahnya, UU yang ada, yakni UU No. 17 tahun 2013  tentang Ormas  sudah tidak  memadai lagi, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum  yang ada. Oleh karena itu, perlu Perppu sebagai dasar pembubaran ormas bermasalah tersebut

Okelah, kita terima saja logika itu.

Lalu, jika ormas ada yang berpotensi merusak negara, bagaimana dengan parpol. Tidak sedikit parpol yang  terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Satu contoh saja, dalam kasus megakorupsi KTP-Elektonik. Disebut-sebut ada partai yang ikut menikmati aliran dana haram tersebut –selain tentu saja tokoh-tokohnya yang ramai diperbincangkan dan bahkan disebut dalam surat dakwaan Jaksa KPK. Itu baru satu kasus, belum lagi yang terkait kasus lain.

Parpol-parpol, melalui anggota atau fraksi mereka di legislatif, juga sudah sejak dulu terindikasi ikut bermain di Badan Anggaran. Mereka menciptakan peluang korupsi, dengan mendisain proyek dan anggarannya. Korupsi by-design ini sudah banyak yang menyeret anggota legislatif, di pusat dan di daerah, ke balik jeruji besi.

Survei Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International pada Juni 2016 lalu menyimpulkan, DPR dipandang masyarakat sebagai lembaga negara paling korup.

Kalau pelanggaran ormas seperti yang diatur dalam Perppu tadi dianggap membahayakan negara, bagaimana membaca ulah parpol dan politisi ini? Menurut kita, bahayanya sama. Bahkan, daya rusak korupsi legislatif itu jauh lebih dahsyat, ketimbang ormas yang merusak fasilitas umum, melakukan sweeping di bulan Ramadhan, atau coba-coba menyebarkan ajaran anti-Pancasila.

Soal ideologi, percayalah kepada bangsa ini: Bagi kita Pancasila sudah final. Kalau ada sekelompok orang atau ormas yang mencoba mengutak-atiknya, tak akan banyak dampaknya bagi penerimaan rakyat terhadap Pancasila.

Kalau rakyat ini ditanya, mana yang lebih berbahaya korupsi legislatif atau upaya penyebaran ajaran anti-Pancasila, pasti mereka akan menjawab korupsi lebih mengancam. Kenapa? Karena bagi rakyat, Pancasila sudah tertanam kokoh.

Sejarah bangsa ini mencatat, sudah sering Pancasila terancam. Namun rakyat bisa menyelamatkannya. Tapi, akibat korupsi, sudah banyak contoh pemerintahan yang jatuh atau negara yang ambruk karenanya.

Jadi, parpol yang terlibat korupsi sama artinya dengan membahayakan negara. Lalu, kenapa mereka tidak dikenai sanksi pembubaran pula?

Menurut Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2008  yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ada dua model pembubaran parpol. Pertama, kemauan sendiri, yakni membubarkan diri atau bergabung dengan parpol lain; Kedua, dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Jadi, merujuk pada UU Parpol dan UU Ormas yang sudah dibatalkan Perppu Ormas tersebut, pembubaran dua jenis organisasi ini sama-sama membutuhkan tangan lembaga lain. Jika dalam UU Ormas, ormas dibubarkan melalui putusan inkracht van gewijsde dari Mahkamah Agung, maka parpol dapat dibubarkan oleh putusan final and binding MK.

Artinya, UU Ormas dan UU Parpol sama-sama tidak memberi ruang leluasa bagi pemerintah untuk membubarkan ormas atau parpol. Ruang itu baru terbuka jika ada tangan lembaga lain, yakni MA dan MK. Itu sebabnya, agar ada ruang tersebut, pemerintah menerbitkan Perppu Ormas, agar ormas yang membahayakan negara bisa diberangus dalam tempo singkat. Itu sebabnya, Wiranto mengatakan, UU Ormas sudah tidak  memadai lagi.

Jokowi sendiri, kita percaya, mungkin sudah gatal tangannya untuk memberangus parpol lantaran sedemikian menjadi-jadinya praktek korupsi yang mereka lakukan. Namun, apa daya, meminjam istilah Wiranto di atas, UU yang ada tidak memadai.

Nah, kalau begitu, Perppu-lah jalan keluarnya. Sebab, syarat “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” secara faktual sudah terpenuhi. Praktek korupsi sudah hampir membuat bangsa ini tersungkur.

Jika penerbitan Perppu Ormas, seperti ucapan Wiranto, semata-mata untuk merawat persatuan, kesatuan dan eksistensi bangsa, bukankah kalimat serupa juga bisa dipakai untuk justifikasi Perppu Parpol?

Beranikah Jokowi menerbitkan Perppu Parpol? Itulah yang jadi tanda tanya besar. Namun, jika dia melakukan, Presiden sudah melakukan lompatan besar dalam menyelamatkan bangsa dari keruntuhan akibat korupsi. Kecuali jika dia tidak menganggap merajalelanya korupsi  ini sebagai “kegentingan yang memaksa”.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here