Menanti Bangkitnya Sektor Perbankan

0
46
Industri perbankan pada 2015 dirundung krisis kredit, pada 2017 diharapkan sudah mulai bangkit

Nusantara.news, Jakarta – Tahun 2015 merupakan tahun ujian terberat buat Indonesia lantaran rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terombang-ambing menanti keputusan bunga Federal Reserve. Rupiah sempat terkoreksi 18% hingga ke level Rp14.733 dibandingkan posisi awal tahun, sementara IHSG terkoreksi 12,13% ke level 4593, akibat adanya capital flight lebih dari Rp50 triliun.

Industri perbankan termasuk yang terpukul cukup serius, bahkan bisa mengarah pada kondisi chaos seperti pada 1998. Untung saja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan yang tepat sehingga ‘gempa perbankan’ 2015 bisa dicegah.

Kalau saja OJK tidak mengambil langkah tepat, maka sedikitnya 22 bank masuk kategori bermasalah berdampak sistemik. Namun OJK melakukan kebijakan anti siklis, dengan melonggarkan aturan-aturan terkait kredit seperti meng-off kan aturan kredit bermasalah (non performing loan–NPL), aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), hingga ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Alhasil, bank-bank selamat, tapi belum optimal dalam menggerakkan perekonomian.

Tahun 2016 kondisinya tidak begitu berbeda, bahkan masih terdapat jebakan krisis lanjutan yang ditriger dari Tiongkok, Eropa dan sebagian Amerika. Pada 2017 diharapkan kondisi global, regional dan nasional mulai membaik, sehingga diharapkan terjadi kebangkitan sektor perbankan.

Tahun yang sulit

Menurut Ketua OJK Muliaman D. Hadad, tahun 2015 bukanlah tahun yang mudah, terutama paruh kedua 2015, ketika spekulasi mengenai apakah tingkat suku bunga fed fund rate naik atau tidak. Situasi itu menyita perhatian yang cukup besar.

Ketidakpastian itu menyebabkan capital outflow dari Indonesia paling tidak setelah September 2015 cukup besar. Terjadi net selling investor terutama di pasar saham, rupiah menembus level Rp14.500 dari sebelumnya di kisaran Rp12.000. Situasi ini diperburuk oleh ekonomi yang melambat, demand terhadap barang-barang tambah lemah, harga komoditas juga ikut melemah.

Sehingga 2015 bukanlah tahun yang mudah, bagi Indonesia alhamdulillah bisa merespon dan menyiasatinya dengan baik, sehingga meski di tengah-tengah krisis global, Indonesia masih bisa mencetak laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik 4,7% pada 2015. Menurut Muliaman angka pertumbuhan itu merupakan salah satu pertumbuhan terbaik di emerging market, saksikan Turki, Brazil, Argentina semua mengalami hambatan. Kecuali India yang sedikit cukup baik.

Tentu saja situasi tersebut di atas menyebabkan industri keuangan nasional mengalami perlambatan. Artinya pemburukan ekonomi, terutama pasca September 2015, terjadi percepatan pemburukan industri, aktivitas ekonomi mengalami squeeze (tekanan yang berat), permintaan turun drastis. Kalau diperhatikan sebenarnya trend penurunan ekonomi sudah bisa dilihat mulai terjadi sejak 2012, terus mengalami penurunan. Walaupun turunnya sedikit demi sedikit namun pasti.

Yang paling terasa di industri keuangan adalah, karena pertumbuhan terus menurun, maka permintaan terhadap jasa-jasa keuangan juga melambat. Kredit melambat, kredit property drop sampai 30%, kredit pembelian kendaraan bermotor turun, sehingga penjualan motor pada 2015 turun 20% hingga 30%. Tentu saja kalau pemburukan ekonomi ini dibiarkan begitu saja, saya kira sangat berbahaya, dan oleh karena itu Pemerintah dan OJK mengantisipasi. OJK merespon ini dengan berbagai macam kebijakan.

Pemerintah menekankan belanja negara harus dipercepat, biar kemudian ada aktivitas ekonomi lokal yang bergerak. Kami di OJK berhasil mengantisipasi ini lebih awal, pada pertengahan 2015, setelah diteliti, OJK mulai melihat bahwa kalau perlambatan ini dibiarkan, sangat menekan kualitas kredit perbankan, NPL akan meningkat.

Topang kredit UMKM

Karena itu ada dua objektif yang ingin disasar OJK. Pertama, OJK memitigasi risiko, terutama risiko kredit perbankan agar bank bisa terhindar dari tekanan NPL yang berkelanjutan. Kedua, OJK juga ingin sebetulnya tetap terjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab tak mungkin bank bisa berjalan kalau ekonominya mengalami stagnasi. Oleh karena itu OJK kemudian memberikan banyak sekali insentif bagi mereka yang mau memberikan kredit ke usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Makanya beberapa paket (dari 35 paket) kebijakan OJK, fokus pada pemberian kredit ke UMKM. Ekonomi domestik ini punya potensi yang cukup besar, karena itu perlu didorong pembiayaan ke UMKM. Mengapa harus mendorong kredit UMKM, karena UMKM menyerap 97% tenaga kerja dan 60% perannya dalam perekonomian nasional (GDP).

Karena harus disadari peran UMKM menyerap tenaga kerja sampai 97%, dan perannya 60% dalam pembentukan GPD. Belajar dari pengalaman sebelumnya, UMKM itu relatif punya daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai macam krisis, terutama krisis 1998, karena UMKM berbasis ekonomi lokal. Sebab yang terkena krisis sekarang ini karena lemahnya permintaan dari luar.

Sehingga ketika permintaan dari luar lemah, maka kita mengandalkan dan membentuk permintaan di dalam negeri. Kebetulan penduduk UMKM juga banyak, cocok untuk memperbesar ekonomi domestik. Momentum ini juga harus kita manfaatkan untuk memajukan ekonomi domestik dengan mendorong pemberian kredit perbankan yang lebih besar ke UMKM.

Itu sebabnya OJK juga memberikan insentif terhadap perbankan, terutama bagi bank yang memberikan kredit kepada UMKM. Pada saat yang sama OJK mengantisipasi pemburukan NPL ini dengan cara memberikan kelonggaran dalam restrukturisasi kredit. Tenor kredit OJK minta diperpanjang, cicilan dengan sendirinya bisa lebih kecil, kemudian juga penilaian kualitas kredit juga cukup satu pilar.

Tujuan kebijakan OJK di atas agar kegiatan ekonomi UMKM tidak terhambat, pertumbuhan kredit rupiah terutama kepada UMKM terus mengalami peningkatan. Jadi kredit UMKM pada 2015 tetap bisa ditahan secara keseluruhan pertumbuhannya 10%, meskipun terjadi krisis yang cukup berat. Kalau tidak ada kebijakan yang berpihak kepada UMKM, kemungkinan besar pertumbuhan kredit UMKM akan turun.

Ini terbukti bahwa kebijakan itu dimanfaatkan oleh industri perbankan, kita bisa cek ke kredit yang berhasil direstrukturisasi. Kredit UMKM yang direstrukturisasi pada 2015 sebesar Rp28 triliun, naik Rp10 triliun dari tahun sebelumnya Rp18 triliun. Total kredit perbankan yang direstrukturisasi pada 2015 sekitar Rp40 triliun, sementara Rp10 triliun-nya dari  UMKM.

Cegah gempa perbankan

Memang kualitas krisis tak lebih besar dari 1998 karena sudah di on-kan kebijakan sebelum krisis terjadi, sebetulnya dibandingkan dengan jumlah kredit yang disalurkan pada 2015 hampir Rp5.000 triliun, angka Rp40 triliun ini relatif kecil. Tapi dampaknya kelihatan betul bahwa kebijakan OJK dimanfaatkan betul oleh perbankan, kebijakan OJK dieksekusi sektor perbankan.

Kalau saja OJK salah atau terlambat mengambil kebijakan, bisa-bisa terjadi gempa perbankan. Kalau gempa perbankan itu benar-benar terjadi, dampaknya bisa sedahsyat krisis 1998.

Jika digambarkan, sedikitnya ada tiga risiko yang selalu menjadi perhatian OJK dalam menghadapi krisis, pertama, risiko kredit seperti yang dijelaskan di atas. Kemudian risiko kredit coba di jaga paling tidak agar NPL tidak  bertambah besar.

Kedua, risiko pasar. Risiko pasar ini dijaga agar nilai aset, terutama akibat dari memburuknya nilai tukar rupiah bisa terjaga. Bisa disaksikan bahwa dampak perburukan nilai tukar rupiah terhadap neraca bank itu relatif kecil. Kenapa relatif kecil? Karena bank pada umumnya memasang long dolar (cadangan dolar lebih banyak dari utang dolarnya). Ketika dolar menguat, aset perbankan juga meningkat. Jadi dampak risiko pasar itu relatif terkontrol pada 2015.

Jadi krisis 2015 tekanannya bukan pada risiko pasar, tapi terhadap kemungkinan pemburukan risiko kredit, makanya 35 kebijakan yang diterbitkan OJK tekanannya pada risiko kredit. Memang ada beberapa bank yang cadangan dolarnya terbatas, atau segelintir pengusaha yang tidak men-hedge (melindungi) kredit valasnya, seperti 1998, tapi utang luar negeri dalam valas itu yang murni naked itu sekitar 8% hingga 11% saja. Selebihnya itu utang kepada parent company, atau utang yang sudah di-fuly hedge, sehingga lebih terkontrol, lebih bisa dinegosiasikan, risikonya jadi minimal.

Oleh karena itu Muliaman melihat, aset valas yang dimiliki bank lebih tinggi dibandingkan utang valasnya. Perbankan sudah OJK ajak mengantisipasi perburukan situasi lebih awal, tapi mereka tidak semata-mata seperti binatang ekonomi yang ingin mengambil marjin dari kenaikan dolar AS, karena marjinnya tipis sekali. Rasio net open position (cadangan valas–NOP) tipis sekali, kalau ada bank yang NOP-nya tebal sudah pasti bank itu main valas. Faktanya, NOP mereka kecil sekali, hanya untuk memenuhi peraturan saja.

Jadi krisis September 2015 kemarin itu lebih mengarah pada potensi pemburukan kualitas kredit. Bank lebih terekspos pada risiko kredit ketimbang terekspos pada risiko pasar, walaupun nilai tukar rupiah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Nah, oleh karena itu OJK fokus dalam memberikan keleluasaan dalam mengelola risiko kredit pada bank, sehingga pada akhir tahun 2015 realisasi NPL sesuai target OJK, yakni 2,6%.

Dampak risiko kredit

Ini punya dampak yang sangat positif, terutama terhadap kualitas kredit. OJK melihat tekanan pertumbuhan itu juga tidak saja dialami oleh sektor perbankan, lihat saja IHSG menurun sangat drastis selama 2015, dan rupiah juga melemah luar biasa Rp14.500 lebih pada bulan September.

Pada awal 2015 mengalami peningkatan dan IHSG terus menguat, isu utamanya rencana kenaikan bunga The Fed sehingga terjadi capital outflow terutama pada bulan September. Oleh karenanya OJK merespon lewat 35 kebijakan OJK, mayoritas kebijakan itu memang diarahkan pada upaya mengatasi persoalan-persoalan kredit perbankan.

Sementara di pasar modal OJK juga mengeluarkan kebijakan buyback saham dengan harapan bisa menumbuhkan kembali kepercayaan. Cukup banyak perusahaan atau emiten swasta yang melakukan buyback (pembelian saham kembali). Bank-bank Pemerintah (BUMN) memang batal melakukan buyback saham secara langsung, tapi buyback bank-bank Pemerintah dilakukan lewat anak-anak perusahaan.

Dampaknya kemudian, rupiah dan IHSG tertolong, grafiknya pun yang awalnya turun ke bawah kembali datar. Rupiah kembali bergerak di bawah kisaran Rp14.000, sementara IHSG mulai naik kembali mendekati level 5000.

Di sisi lain, NPL bisa dilonggarkan, OJK memberikan liniensi dan kelenturan, di pasar modal didorong emiten bisa melakukan buyback, dan industri keuangan yang lain coba di-hold beberapa aturan. Seperti asuransi asetnya ikut turun lantaran memegang saham, obligasi dan lainnya, ketika harga saham jatuh, nilainya ikut jatuh. OJK men-hold penilaian mark to market price-nya. Sehingga dengan demikian bisa bertahan. Itulah respon yang sudah OJK tempuh, sehingga menutup tahun 2015, OJK relatif berhasil menstabilkan keadaan. Kalau tidak bisa-bisa terjadi gempa di sektor perbankan.

Dalam konteks paket kebijakan, OJK mengikuti tiga paket, diumumkan bersama-sama dengan Pemerintah. Seperti yang terkait dengan supply dolar, OJK ikut ambil peran. Non residence dibuatkan kebijakan kebolehan membuka rekening dolar, terutama buat turis, sehingga cadangan devisa tidak terlalu drop karena dolar mereka masuk ke BI.

Kalau saja OJK tidak menerbitkan 35 kebijakan, Muliaman mengira perbankan akan terekspos dengan risiko kredit yang sangat besar, NPL akan meningkat dari posisi 2,6% bisa mentok sampai 5% kalau tak dilakukan apa-apa. Bank bisa bermasalah, untung saja OJK bisa meredam potensi gempa di sektor perbankan lewat kebijakan-kebijakan tadi.

Stress test

Dalam stress test (tes uji ketahanan perbankan terhadap krisis) yang dilakukan OJK, dengan asumsi yang ekstrem, tapi kemudian dipahaminya keliru oleh banyak kalangan, sehingga harus dilakukan pelurusan-pelurusan. Karena ketika bicara stess test itu sebenarnya harus dijelaskan asumsinya. Stress test itu seperti mengetes ketahanan rumah, seberapa skala richter (SR) dia kuat terhadap dampak gempa. Misalnya 9 SR atau 10 SR, itukan situasi yang sangat ekstrim yang mungkin terjadi, karena 6 SR saja sebenarnya sudah besar, apalagi skala 10 SR.

Nah, kejadian sampai 10 SR itu kan tidak ada yang tahu kapan bakal terjadi, apalagi kalau OJK berhasil menahan pemburukan itu tidak terjadi. OJK berhasil mencegah Indonesia dari gempa perbankan lewat kebijakan-kebijakan yang diterbitkan bersamaan dengan paket kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.

Makanya ketika dikatakan rupiah sampai Rp15.000 atau pertumbuhan ekonomi turun sampai 1%, seberapa kuat perbankan kita menghadapi situasi. Jadi stress test itu punya beberapa variabel, tak hanya satu variabel seperti pelemahan rupiah, ada juga variabel dengan asumsi penurunan pertumbuhan ekonomi. Memang faktanya terjadi penurunan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio—CAR), tapi kan dampaknya tidak signifikan, karena modal bank pada 2015 yang di atas rata-rata.

Akan ada beberapa bank yang terekspos dengan penurunan CAR, kecukupan modalnya akan terpotong. Tapi umumnya karena rata-rata CAR perbankan nasional jauh di atas 8%, kalaupun tergerus posisinya masih di atas 8%. Berbeda pada dampak krisis 1998, CAR perbankan malah tembus negatif. Nah mengkomunikasikan hal ini memang agak sulit, tapi alhamdulillah CAR bank-bank kita cukup tinggi pada 2015.

Kebijakan temporer

Pada umumnya ada beberapa relaksasi yang dilakukan OJK, pertama, mengumumkan pemberian aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang lebih longgar buat UMKM. Kemudian melonggarkan syarat restrukturisasi kredit. Disamping itu OJK mendorong pemberian kredit ke UMKM tak hanya melalui bank, tapi juga melalui perusahaan-perusahaan pembiayaan, dengan cara membuka batas yang selama ini batas perusahaan pembiayaan motor dan rumah, sekarang OJK minta perusahaan pembiayaan juga bisa menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Beberapa kebijakan yang dibuat bersifat temporer (temporary messures), kebijakan yang hanya berlaku terbatas, yakni dua tahun. Intinya, agar ketika ekonomi sudah normal kembali, angkat lagi untuk memupuk daya tahan baru agar bisa dipakai kalau situasi ekonomi turun kembali.

Sengaja OJK berlakukan dua tahun dengan pertimbangan bahwa situasi pemburukan ini masih akan berjalan selama dua tahun ke depan. Tapi setiap saat bisa ditinjau kembali dengan menengok situasi ekonomi, apakah membaik atau tidak.

Kalau pada 1998 pemerintah ikut saran IMF dengan melakukan tight money policy. Sekarang justru kebalikannya. Pada dasarnya apa yang dilakukan itu merupakan counter siclical (melawan siklus), siklus ekonomi itu naik turun. Jadi ketika dia sedang turun atau melemah, OJK tidak ingin penurunannya berkelanjutan mengingat hal itu bisa merugikan banyak orang. Sehingga kemudian ketika laju penurunan ekonomi itu terjadi picking-up (terangkat) lewat kebijakan, turun dikit, angkat lagi, sehingga grafiknya kembali normal pada periode selanjutnya.

Tantangan 2017

Kalau pada 2015 dan berlanjut di 2016 isu perburukan situasi lantaran kebijakan tapering off The Fed, yaitu isu kenaikan suku bunga fed fund rate dan kondisi pelemahan ekonomi global. Pada 2017 isunya bergeser ke Tiongkok, daya beli pemerintahan Tiongkok berkurang. Paling tidak tercermin dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang turun dari kisaran 8%–9% menjadi 6,9%. Jadi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sekitar 2%-an, itu tentu saja mengurangi daya beli dan belanja.

Mengingat Tiongkok adalah partner dagang besar Indonesia, maka sedikit banyak akan mempengaruhi ekonomi domestik. Di Asia kita terbanyak melakukan hubungan dagang dengan Tiongkok,  seperti Tiongkok membeli  batubara kita dan komoditas yang lain. Selain harga batubara sudah turun, daya beli konsumen Tiongkok juga berkurang. Artinya, risiko itu kalau 2015 datang dari AS, maka pada 2016 sumbernya dari Tiongkok.

Mungkin moreless sama, karena banyak analis memperkirakan pertumbuhan ekonomi di 2016 sedikit membaik dibandingkan 2015, sehingga kita tidak akan tumbuh spektakuler, sehingga dampaknya relatif sama. Pada 2017 diharapkan pertumbuhan ekonomi lebih baik dan keadaan semakin membaik.

Oleh karena itu OJK harus mensiasati dengan cara membangun tenaga dalam yang ada pada ekonomi domestik. Sebab kalau OJK tidak buat shifting (pergeseran market share kredit), kita kena. Tapi kalau dilakukan shifting, kita bisa terhindar, semakin cepat OJK melakukan shifting dan mengembangkan ekonomi domestik yang baik, posisi ekonomi kita akan semakin bagus. Semakin minimum dampak dari gejolak Tiongkok.

Kalau saja pada 2017 ini perbankan nasional dapat pulih kembali, dan itu bisa ditandai likuiditas perbankan sedang baik-baiknya pada kuartal pertama 2017, maka diharapkan regulasi NPL, ATMR, dan aturan kredit lainnya sudah mulai bisa di on-kan kembali.

Itulah pertanda ekonomi mulai bangkit dan sektor perbankan dapat pulih seperti sedia kala, yakni menjadi darahnya yang mengaliri perekonomian. []

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here