Menata Ulang Model dan Desain Bisnis PLN

0
119
Revitalisasi PLN menjadi agenda penting ke depan agar PLN dapat lebih sehat dan efisien

Nusantara.news, Jakarta – Keberadaan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lambat atau cepat bakal menjadi bom waktu yang menakutkan di kemudian hari. Situasi ini diperburuk oleh ambisi sejumlah pihak yang ingin memasukkan calonnya untuk menduduki posisi puncak atau Direktur Utama PLN.

Masih segar dalam ingatan, betapa Dirut PT Pertama Dwi Soetjipto digoyang oleh para pihak yang berkepentingan. Celakanya, Dwi dipecat pada saat kondisi puncak kinerja Pertamina, dimana Pertamina mampu menggenjot laba bersih dari Rp19 triliun (2015) menjadi Rp42 triliun (2016). Capaian prestasi yang melampaui laba yang dibukukan oleh Petronas Malaysia.

Toh akhirnya ambisi besar menguasai Pertamina akhirnya berhasil membuat Dwi terpental dari BUMN migas tersebut. Apalagi Sofyan Basir yang kini sedang asik ma’syuk dengan kinerja PLN yang dianggapnya kinclong dan oleh karenanya ia berani mengatakan ini perusahaan kaya. Akah kah Sofyan bernasib sama dengan Dwi?

Simpang siur utang

Letupan utang PLN berawal dari surat rahasia Menkeu Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri ESDM Ingasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo. Surat itu juga ditembuskan ke Kepala Staf Kepresidenen Teten Masduki, Dirut PLN Sofyan Basir dan Dewan Komisaris PLN.

Intinya, Menkeu menyampaikan kegelisahan soal kinerja keuangan PLN yang terus menurun menyusul semakin besarnya kewajiban untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Sementara pertumbuhan kas bersih operasi tak mendukung penurunan kinerja keuangan itu.

Lantas berapa utang PLN yang sbenarnya saat ini? Di sinilah terjadi beberapa kesimpangsiuran yang terkait dengan utang PLN dan kinerja PLN secara keseluruhan, berbalut dengan kesimpangsiuran kebijakan seputar PLN yang bukan memperkuat, malah memperlemah kinerja PLN.

Pertama, terkait besaran utang PLN. Dalam riwayat utang PLN, saat Sofyan masuk menjadi Dirut PLN, ia mewarisi utang sebesar Rp470 triliun. Sampai 2016 ia berhasil melakukan restrukturisasi sehingga utang PLN turun menjadi Rp393,8 triliun.

Sofyan mengaku sampai Juni 2017 utang PLN tinggal Rp296 triliun. Utang tersebut dalam tiga tahun terakhir, imbuh dia, hanya bertambah Rp58 triliun. Dia juga menyatakan bahwa omzet PLN saat ini sekitar Rp300 triliun dengan aset mencapai Rp1.300 triliun, serta ekuitas Rp890 triliun.

Namun faktanya dari data laporan keuangan PLN, utang perseroan tembus hingga ke level Rp420,5 triliun. Rinciannya, terdiri dari utang jangka panjang Rp299,4 triliun dan utang jangka pendek Rp121,2 triliun.

Artinya, ada selisih utang Rp124,5 triliun dari keterangan yang disampaikan Sofyan. Selisih yang sangat besar. Total utang PLN pada periode tersebut melonjak drastis dibandingkan posisi per 31 Desember 2016 yang sebesar Rp393,8 triliun.

Terjadi kenaikan utang Rp26,7 triliun dalam kurun enam bulan. Padahal, Sofyan sempat mengklaim bahwa dalam tiga tahun terakhir utang PLN hanya bertambah Rp58 triliun.

Kenaikan utang tersebut, masih dilansir dari data laporan keuangan PLN, disumbang dari utang jangka panjang yang semula Rp272,16 triliun naik menjadi Rp299,36 triliun. Sementara utang jangka pendek perseroan mengalami penurunan dari semula Rp121,62 triliun menjadi Rp121,15 triliun.

Boleh jadi total utang yang dimaksud Sofyan adalah utang yang murni di-create PLN sebagai persero untuk kepentingan bisnis PLN. Sementara selisihnya merupakan utang akibat PLN menjalankan tugas pemerintah seperti memberi subsidi tarif. Sehingga Sofyan selalu mendalilkan total utang PLN hanya Rp296 triliun, yang jumlah itu sebenarnya juga besar.

Kedua, terkait cashflow. Sofyan menegaskan saat ini PLN punya cashflow sebesar Rp63 triliun, belum lagi standby loan di bank (pinjaman siaga) sebesars Rp38 triliun. Sehingga total likuiditas yang siap digunakan mencapai Rp101 triliun.

Di sisi lain, Menteri BUMN Rini Soemarmo berencana menawarkan pembangkit listrik yang telah beroperasi (eksisting) milik PLN kepada swasta. Rencana ini menyusul surat Menkeu Sri Mulyani untuk dua menteri terkait potensi gagal bayar utang.

Rini menjelaskan, dalam proyek listrik 35.000 MW, PLN mengerjakan pembangkit listrik lebih dari 9 ribu MW. Sementara lebih dari 25.000 MW dengan skema Independent Power Producer (IPP). Artinya skema IPP, konstruksi maupun pendanaan merupakan tanggungjawab pihak swasta.

“Sebelum 35.000 MW, total kita punya pembangkit listrik 46.000 MW. Sebagian IPP, tapi sebagian besar milik PLN. Ini sedang kita lihat, yang efisien akan ditawarkan ke swasta,” kata Rini di Shangri-La, Jakarta, Kamis (28/9).

Dalam berinvestasi, Rini menilai, aset berupa pembangkit listrik milik PLN harus terus berjalan secara efisien. “Yang sudah berproduksi listrik dengan harga efisien dan memadai, kalau dijual pun tidak ada masalah. Ini yang sedang kita lihat,” tuturnya.

Penawaran kepada investor, menurut Rini dibuka untuk proyek-proyek pembangkit listrik PLN yang sudah berjalan (brownfield). “Yang sudah brownfield, kita mau cari partner untuk mempercepat pembangunan. Kita undang investor, seperti jalan tol, jadi tidak jelek juga kalau kita mau continue on bangun transmisi, dan lainnya,” papar Rini.

Di sini terlihat memang ada persoalan dengan utang PLN yang akan jatuh tempo, kemungkinan besar adalah utang dalam rangka penugasan, yakni subsidi tarif. Tentu saja hal ini membuat PLN beroperasi sangat tidak efisien, alias boros.

Ketiga, PLN dengan total aset sebesar Rp1.302,1 triliun hinga Juni 2017, dengan aset lancar sebesar Rp107,4 triliun, hanya mampu membukukan laba usaha Rp17,6 triliun. Jadi rasio laba usaha terhadap aset hanya 1,35%, sangat tidak efisien.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan, jumbonya total aset PLN tersebut ternyata tidak dibarengi dengan perolehan laba yang mumpuni.

“Bayangkan, aset hingga Rp1.302,1 triliun tapi hanya bisa meraup laba usaha, itu pun setelah subsidi, yang hanya Rp17,6 triliun. Itu berarti hanya 1,35%. Kalau di perusahaan swasta, sudah ditutup dan dipecat semua direksi serta karyawannya,” kata dia.

Keempat, tambah Yusri, PLN punya kegemaran menyimpan dana di bank asing di bandingkan di bank-bank BUMN atau bank nasional. Berdasarkan data keuangan PLN 31 Maret 2017, di mana saat itu PLN ternyata diketahui menempatkan dana cadangan pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura sebesar 73,3 miliar yen (ekuivalen Rp8,7 triliun) dan US$44,4 juta (ekuivalen Rp592 miliar).

Secara keseluruhan, total dana cadangan yang ditempat perseroan pada periode tersebut mencapai ekuivalen Rp9,3 triliun. Sebelumnya pada 31 Desember tahun lalu, perseroan juga telah menempattkan dana serupa sebesar 58,9 miliar yen dan USD44,9 juta untuk memenuhi persyaratan Financial Lease Agreement (FLA).

Kelima, selain sebagai BUMN yang berorientasi laba sebagaimana korporasi lainnya, PLN ternyata masih digelayuti penugasan yang membuat kinerja PLN tidak pernah optimal. Sepertinya halnya Pertamina, kini harus menanggung kerugian sebesar Rp12 triliun.

Model bisnis

Untuk menyudahi pembebanan penugasan yang pada akhirnya menggelayuti kinerja PLN, sudah saatnya model bisnis BUMN kelistrikan itu diperbaharui. Sebagaimana PLN dipisahkan dengan SKK Migas (dulu BP Migas), sehingga PLN pun perlu dipisahkan menjadi PT PLN dan SKK Kelistrikan.

PT PLN dibiarkan tumbuh kembang sebagaimana korporasi pada umumnya, digarap secara profesional, dan dibiarkan bersaing dengan ketenagalistrikan lainnya sehingga bisa kompetitif.

Sementara SKK Kelistrikan akan menjalankan tugas pemerintah seperti terkait subsidi, program dan lainnya. Karena memang sejatinya program kelistrikan menjadi tugas pemerintah cq Kementerian ESDM, sehingga pembebanan anggarannya diserahkan kepada APBN.

Dengan demikian ke depan PLN bisa secara perlahan namun pasti menjadi BUMN yang kredibel, kompetitif dan mencetak laba. Dengan kondisi PLN yang semakin sehat ke depan, maka penerbitan surat utang atau seumpamanya akan melakukan innitial public offering (IPO) akan sangat mudah diterima pasar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here