Mencari Celah Perundingan Dalam Kasus Freeport

0
196

Nusantara.news, Jakarta – Jika jadi PT Freeport Indonesia ‘bertarung’ dengan Pemerintah Indonesia di pengadilan arbitrase internasional, persoalan kasus Freeport akan menjadi sorotan dunia. Pemerintah Indonesia pun merasa siap melayani Freeport, dengan sejumlah bukti  pelanggaran (wanprestasi) yang pernah selama ini dilakukan Freeport, misalnya, mengenai ketidakpatuhan PTFI terhadap peraturan UU Minerba No. 4/ 2009 dan PP No. 1 Tahun 2017, yang mencakup unsur;  menolak membangun smelter (dalam jangka waktu 5 tahun), menolak divestasi saham 51 persen, menolak skema Kontrak Karya (KK) menjadi  Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebaliknya, PTFI mempersiapkan tuduhannya, Pemerintah Indonesia telah melanggar perjanjian kontrak karya yang sudah disepakati bersama pada 1991.

Upaya pemerintah Indonesia yang mengubah skema peraturan  KK menjadi IUPK, agar Indonesia tidak terus-menerus tersandera dalam peraturan KK yang lama. Salah satu peraturan yang menyandra sehingga Indonesia sebagai pemilik lahan tambang adalah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 pada Pasal 2 “Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, atau langsung modalnya dimiliki warga negara dan/atau badan hukum asing”.

PT Freeport Indonesia memiliki saham 90,64 persen yang terdiri dari Freeport- McMoran Cooper & Gold Inc sebesar 81,28 persen dan anak perusahaan yaitu PT. Indocopper Investama sebesar 9,36 persen. Selebihnya adalah milik pemerintah Indonesia yaitu 9.36 persen. Pemerintah tidak bisa tambahkan kepemilikan karena terganjal aturan divestasi saham yang dibuat oleh pemerintah masa lalu. Memang Freeport tidak terkena aturan kewajiban divestasi saham karena adanya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 yang mengizinkan investasi asing secara penuh. Ini membuat kesempatan pemerintah memiliki saham mayoritas di Freeport hilang. Barang tambangnya terdiri dari Tembaga, Emas, Silver, Molybdenum, Rhenium.

Dalam perjalanan operasi di bawah KK ini, dirasakan Indonesia sudah banyak dirugikan. Pasalnya, dalam KK ini, seluruh kegiatan manajemen dan operasional diserahkan kepada Freeport, di mana dalam hal ini pemerintah tidak memiliki kontrol sama sekali atas aspek manajemen dan kegiatan operasional yang diselenggarakan oleh Freeport, walau pemerintah memiliki saham. Selain itu, skema KK menempatkan Pemerintah Indonesia sejajar dengan perusahaan penambang. Seharusnya, posisi perusahaan penambang berada di bawah pemerintah selaku pemberi izin penambangan. Atas pertimbangan itulah, maka  hadirnya IUPK merupakan jawaban atas revisi skema KK.

Lahirnya UU Minerba No.4 Tahun 2009 dikuatkan lagi dengan PP No.1 Tahun 2017, merupakan harapan Pemerintah untuk mengembalikan  kedaulatan sumber daya alam di sektor minerba yang pernah tersandera sejak  Tahun 1967. Namun, di saat Pemerintah memberlakukan peraturan-peraturan minerba yang baru, sering mendapat respon penolakan dari pihak PT Freeport Indonesia.

Hampir 50 tahun (2021) PTFI menikmati laba dari ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak dari bumi Papua,  dengan segala kemudahan fasilitas istimewa dari pemerintah Orde Baru. Bahkan, saat itu, pemerintah Indonesia hanya kecipratan saham 9,36 persen. Begitu pula dalam hal keistimewaan konsesi yang diberikan Orde Baru, setiap perpanjangan kontrak, Freeport malah menuntut lebih luas areal lahan galiannya tanpa memperdulikan kesejahteraan dan hak-hak tanah ulayat rakyat Papua. Bagi generasi pemerintahan berikutnya saat ini, skema kontrak karya (KK) dianggap sudah usang karena telah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan atas regulasi yang ada di Indonesia.

Beberapa hal yang merugikan warga Papua  atas skema KK tersebut, Freeport malah diperkenankan memindahkan penduduk yang berada dalam wilayah kontrak karyanya. Padahal, kegiatan seperti itu jelas-jelas bertentangan dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria, yang menyebutkan: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pasal tersebut sudah jelas mengatakan bahwa negara mengakui hak adat, sedangkan pada kenyataannya Freeport diberikan konsensi yang terletak di atas tanah tersebut. Seperti diketahui, besaran royalti yang dibayarkan PT Freeport Indonesia selama ini lebih rendah dari yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap setiap badan usaha.

Semenjak diberlakukan PP No 45/2003, Freeport seharusnya membayar 3,75 persen royalti untuk emas. Untuk tembaga, royalti yang ditetapkan adalah sebesar 4 persen dari harga jual per kilogram, dan royalti perak ditetapkan sebesar 3,25  persen dari harga jual per kilogram. Kenyataannya, Freeport masih membayarkan tarif royalti kepada Indonesia sesuai dengan Kontrak Karya tahun 1991. Dalam Kontrak Karya tersebut,  besar royalti tembaga sebesar 1,5 persen, adapun royalti emas dan perak cuma sebesar 1 persen dari harga jual.

“Dikasih hati minta jantung”.Begitulah mungkin pepatah yang pas untuk Freeport. Selama ini terbiasa dengan fasilitas eksklusif karena dimanjakan pemerintahan Orde Baru di zamannya.  Tiap kali generasi pemerintahan yang baru hendak merevisi peraturan lama, serta merta perusahaan ini menolak dengan berbagai dalih. Intinya, PTFI tidak mau bergeser dari fasilitas skema KK. Dasarnya adalah mempertahankan kondisi lama segunung keuntungan tetapi merugikan pemerintah Indonesia di sisi lain. Pemerintahnya dirugikan tetapi justru menguntungkan segelintir elit penguasa. Sementara, yang kena getahnya justru rakyat Papua yang semakin termarginalisasikan dalam kehidupan sosial.

Pada pertemuannya yang terakhir beberapa pekan lalu dengan Menteri ESDM  Ignasius Jonan,  Presiden Direktur dan CEO PT Freeport-McMoran Inc. Adkerson bersikukuh, kontrak karya yang diteken pemerintah Indonesia dan Freeport pada 1991 masih berlaku. Dia pun melontarkan gertakan akan membawa masalah ini ke arbitrase bila pemerintah tak mengubah keputusan (Tempo/12/3/17).

Prresiden Joko Widodo, kata Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan,  memberikan opsi terbaik kepada Freeport yang tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang ada. Indonesia adalah negara yang berdaulat, tak bisa didikte oleh siapa pun. “Kita ingin tidak ada negara dengan negara. Bisnis murni. Jadi Freeport harus profesional juga,” katanya.

Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai, sangatlah keliru jika Freeport membawa perkara ini ke arbitrase internasional. Korporasi tak pada posisi mengatur pemerintah. Freeport bisa blunder besar. Misalkan Freeport menang, paling banter keputusan itu hanya berlaku sampai akhir masa berlaku kontrak 2021. Pemerintah bisa memukul balik Freeport karena 2 tahun sebelum kontrak berakhir 2019 berhak memutus kontrak.

Sebenarnya, kata Ferdy,  masih ada ruang melakukan renegosiasi kontrak sekaligus mencari win-win solution. Freeport boleh saja bernegosiasi dengan pemerintah akan membangun smelter tembaga di Gresik tepat waktu, dengan catatan mendapat perpanjangan kontrak dan kepastian hukum dari pemerintah. Persoalannya, selama ini, Freeport terlalu bandel. Jika Freeport sudah memutuskan pembangunan smelter tanpa banyak protes, Ferdy menyakini polemik dengan pemerintah tak sebesar saat ini. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here