Proxy War (2)

Menciptakan Oligarki, Bagian dari Proxy War

0
434
Foto Ilustrasi: The New York Times

Nusantara.news – Dalam Protokol Zion, kita menyadari bahwa komunisme pun tak lepas dari campur tangan Yahudi dalam pengaturan awalnya. Tujuannya sebagai penyeimbang kapitalisme, agar tidak berjalan sendiri. Dicatat, ketika Uni Sovyet bubar (1989), kapitalisme nyaris berjalan sendiri, tidak ada yang menjadi penyeimbang (1989–2008), sampai terjadi American Bubble (2008). Namun, setelah itu baru disadari keberadaan Cina sebagai musuh perang dingin Amerika Serikat (AS) di tingkat global. Menjadi terbuka ketika Trump sebagai Presiden AS merasa ada yang tidak fair bagi AS sebagai negara besar, dengan Cina sebagai penguasa perdagangan dunia saat ini.

Energy Security

Proxy War fokus pada perebutan aset-aset strategis di bidang energi dan pangan, sering kita sebut sebagai Food and Energy Security. Setelah AS menemukan ‘shale gas’ dan sudah menumpuk stok energi (fosil), yang diperkirakan akan musnah pada tahun 2030, bahkan diproyeksikan akan terjadi krisis energi di tahun 2030, di saat itulah terjadi resesi ekonomi dunia. Momentum tersebut akan digunakan AS untuk memperkuat posisi ekonominya, dan akan kembali mengungguli Cina, karena stok energi Cina saat ini tidak mumpuni. Dalam konteks geostrategi, Cina tentu akan melirik negara-negara yang kaya energi, khususnya di Asia dan Afrika.

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi target untuk aset di bidang migas. Perusahaan-perusahaan migas Cina seperti CNOOC dan PetroChina sangat agresif, namun terkendala dengan anjloknya harga migas beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan Indonesia yang stabil dalam posisi 5%, PDB Indonesia tergolong 10 besar dunia, baik dinilai secara purchasing power parity, yakni  keseimbangan daya beli yang mengacu pada kurs valuta asing, serta harga komoditi.

Pertumbuhan penduduk dunia yang diperkirakan pada tahun 2017 mencapai 8 miliar jiwa, sementara harga minyak dinilai makin mahal di saat perekonomian melambat akibat depresi ekonomi, padahal secara teori dunia idealnya hanya dihuni oleh 4 miliar jiwa saja. Cina termasuk yang mengincar blok-blok migas Indonesia, 70% konflik di dunia adalah karena masalah energi.

Food Security

Kesuburan wilayah ekuator tentu menjadi posisi yang menguntungkan bagi Indonesia. Ironinya, kita langka terhadap pangan tertentu. Seperti saat ini langka cabai, dan akan menyusul bawang. Belum lagi jika melihat impor sektor pangan yang cenderung tidak masuk akal. Diproyeksikan bahwa tahun 2030, di saat kelangkaan dan mahalnya produk-produk pangan di dunia, berebut 10 miliar jiwa manusia di muka bumi (80% berada di wilayah ekuator justru harusnya negara di wilayah non-ekuator yang 20%).

Kebijakan pangan era Soeharto, jelas keberpihakannya pada sembako sehingga menjamin ketersediaan pangan melalui peran Bulog saat itu. Namun setelah reformasi subsidi sembako dihapus dan peran Bulog sebagai BUMN komersial, sembako dikembalikan kepada mekanisme pasar. Tidak heran jika harga cabai saat ini sama dengan harga daging sapi (Rp150.000 – Rp160.000), sungguh ironi bagi sebuah negara di wilayah ekuator.

Konflik energi berbuntut konflik pangan dan air bersih. Kita bisa melihat kapal nelayan Cina dikawal coast guard (penjaga pantai) Cina. Arbitrase Internasional di Belanda menolak klaim Cina atas hak ekonomi di laut Cina yang ditandai dengan kerusakan terumbu karang yang merupakan indikasi dalam Food Security.

Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa kedaulatan wilayah dan hak ekonomi maritim Cina di laut tidak akan mempengaruhi Keputusan dengan cara apapun. Agresifitas Cina di Indonesia berkebun di lahan Papua, memperlihatkan semua itu, bahwa Indonesia adalah salah satu pilihan lokasi menanam produk pangan.

Impor pangan pada sembako; beras, gula menunjukkan kita telah dikuasai oleh kartel pangan dunia, dan punya tangan di Indonesia, kita menyebutnya mafia di masing-masing sektor. Ada yang keliru dalam kebijakan dan pengelolaan pangan di Indonesia. Jika harus mengimpor, kartel dunia disinyalir punya komprador, yakni oknum di Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Pertanian RI, walaupun jika diminta membuktikan, kita sangat sulit. Kuota gula yang diberikan pada kelompok “Samurai” merupakan indikasi untuk menghantam keberadaan petani gula tebu nasional. Dukungan Kementerian Pertanian, BUMN, dan Pemerintah tidak melindungi keberadaan petani di Indonesia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here