Mendag Bohongi Publik Soal Hubungan Dagang Indonesia-Israel

0
396
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan Indonesia dan Israel tak memiliki hubungan perdagangan.

Nusantara.news, Jakarta – Entah belum meihat data, atau sudah melihat data tapi tak ingin membuat gaduh, tapi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sudah terlanjur kepelecut kata. Bahwa Indonesia tidak punya hubungan dagang dengan Israel.

Pernyataan Mendag kini menjadi viral di media sosial dan di media cetak maupun elektronika. Pasalnya pernyataan Mendag bahwa tidak ada hubungan dagang dengan Israel terbantahkan.

Awal keributan hubungan dagang Indonesia dengan Israel memanas kembali lantaran Presiden Amerika Donald Trump berencana memindahkan Duta Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Itu artinya, Amerika mendukung Isreal sebagai sebuah negara yang menguasai Jerusalem yang nota bene adalah Al Quds, kota suci umat Islam.

Kebijakan Trump ini jelas menimbulkan penolakan keras dunia, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mengingatkan bahwa keputusan itu ilegal. Bahkan Presiden Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan keras bahwa kebijakan Trump dapat memicu instabilitas Timur Tengah. Pernyataan sepihak Trump telah melanggar Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

“Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut,” tegas Jokowi.

Tentu saja konsekuensi lanjutan dari penolakan kebijakan sepihak Trump atas Jerusalem itu adalah boikot produk Israel. Bahkan bila perlu memutus hubungan perdagangan Indonesia-Israel. Pertanyaannya, seberapa besar nilai hubungan perdagangan Indonesia-Israel?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mengelitik wartawan sehingga diajukan kepada Mendag Enggartiasto Lukita.

Enggar menyatakan Indonesia tak memiliki hubungan dagang dengan Israel. Dirinya menyatakan apa yang disampaikan Trump tak ada kaitannya dengan urusan perdagangan.

Enggak ada urusannya dengan perdagangan. Itu sudah tadi. Bapak Presiden (Joko Widodo) sudah memberikan preskon,” katanya ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (7/12).

Menteri berasal dari Partai Nasdem itu tak mau banyak bicara soal pernyataan Trump. Dirinya hanya mengatakan, Presiden Jokowi telah resmi memberikan pernyataan yang mewakili pemerintah terkait pidato orang nomor satu di Amerika Serikat (AS).

“Sudah ada, kita garis dari Bapak Presiden, jadi bukan hanya menyayangkan. Tadi sudah ada statement dari Presiden. Kita enggak ada hubungan perdagangan dengan Israel,” katanya dengan tegas.

Dengan demikian Enggar sama sekali tak memberi jawabanyang terang benderang tentang hubungan dagang itu, tapi malah kepeleset kata bahwa tidak ada hubungan dengan urusan perdagangan Indonesia-Israel.

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan, juga tak mau banyak bicara saat ditanya dampaknya dari pernyataan Trump ke perdagangan RI. Sedangkan terkait hubungan dagang RI dengan AS, Oke mengatakan bahwa hubungan masih berjalan dengan baik.

“(Hubungan dagang dengan AS) Ya berjalan dengan dinamikanya yang berjalan, ada efek American First, mengganggu juga,” jelasnya.

Sepertinya baik Menteri Perdagangan maupun Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, bahkan mungkin seluruh pejabat Kementerian Luar Negeri, akan ewuh pakewuh menjawab hubungan dagang Indonesia-Israel. Mereka serba salah mau menjawab ada atau tidak hubungan dagang itu, kalau ada apakah akan dihentikan atau dilanjutkan.

Data bicara

Nusantara.news menelusuri situs www.kemendag.co.id, kemudian menelusuri ke kanal Indonesia Export-Import, lalu menelusuri ke kanal Balance of Trade With Trade Partner Country? Kemudian isi dengan kata Israel, maka keluar lah jejak rekam hubungan dagang Indonesia dengan Israel.

Dalam situs Kemendag itu terungkap bahwa hubungan dagang Indonesia-Israel sudah terjadi sejak Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 2000. Saat itu Gus Dur memerintahkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla (sekarang Wakil Presiden) untuk membuka hubungan dagang Indonesia Israel.

Setahun setelah posisi Jusuf Kalla digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Perindusrtian dan Perdagangan, ia juga menerbitkan Surat Keputusan Menperindag No. 23/MPP/01/2001 tertanggal 10 Januari 2001, tentang penguatan legalisasi hubungan dagang dengan Israel.

Presiden-presiden Indonesia sebelumnya justru dengan tegas menolak hubungan dagang Indonesia dengan Israel. Tapi lewat Surat Keputusan (SK) 26/MPP/Kep/11/2000 bertanggal 1 Februari 2000, soal pencabutan larangan dagang dengan Israel.

Namun sejak Presiden Gus Dur sampai dengan Presiden Jokowi, hubungan dagang Indonesia dengan Israel masih berlanjut.

Sampai dengan September 2017, menurut situs www.kemendag.go.id terungkap, total perdagangan Indonesia-Israel tercatat sebesar US$192,96 juta atau naik 30,02% dibandingkan tahun 2016. Ekspor Indonesia ke Israel tercatat sebesar US$92,14 juta atau naik 24,53% dibandingkan tahun 2016. Sementara total impor Indonesia dari Israel pada periode yang sama tercatat sebesar US$100,82 juta.

Dengan demikian, perdagangan dengan Israel, Indonesia mengalami defisit sebesar US$8,67 juta. Defisit terutama terhadap perdagangan migas sebesar US$6,15 juta dan perdagangan non migas sebesar US$2,53 juta.

Angka tertinggi hubungan dagang Indonesia-Israel terjadi pada 2008 dimana total perdagangan kedua negara menembus level US$900 juta (ekuivalen Rp12,15 triliun). Kemudian pada tahun-tahun berikutnya merosot tajam hingga di bawah US$150 juta. Namun pada Pemerintahan Jokowi kembali merangkak naik pada 2016, dimana total perdagangan kedua negara sempat menembus level US$213,09 juta (Rp2,92 triliun).

Rekam jejak hubungan dagang Indonesia-Israel sebagaimana terungkap dalam www.kemendag.go.id

Adapun komoditas impor produk dari Israel ke Indonesia berupa alat teknologi tinggi, alat olah raga, mainan, alat musik dan alat pendidikan. Sementara Indonesia mengekspor furniture dan bahan makanan.

Di Asia, tak hanya Indonesia, sedikitnya ada 20 negara di Asia lain melakukan hubungan dagang dengan Israel. Seperti Armenia, Azerbaijan, China, Filipina, Georgia, Hong Kong, India, Jepang, Kazakhstan, Korea Selatan, Malaysia, Myanmar, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam, dan Yordania.

Seperti Indonesia, Malaysia juga menolak tekanan Israel atas Palestina, termasuk menolak keras kebijakan sepihak AS memindahkan Duta Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Namun hubungan dagang Israel-Malaysia jauh lebih besar dari Indonesia, yakni mencapai US$1,53 miliar (ekuivalen Rp20,65 triliun).

Meski memiliki hubungan dagang, ternyata Indonesai-Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Persis hubungan Indonesia-Taiwan, karena Indonesia menganut konsep One China, maka Indonesia hanya memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Toh, pergangan ekspor-impor Indonesia dangan Taiwan jauh lebih besar.

Hal itu diakui Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya periide 2012. Ia menuturkan, impor mainan dari Israel sama seperti impor dari Taiwan. Azam menyebut Indonesia dan Taiwan juga tidak memiliki hubungan diplomatik, namun barang dari kedua negara bisa masuk secara legal. Bahkan, Indonesia disebut-sebut mempunyai trading house di Taiwan.

“Itu bisa saja dibawa oleh pedagang, tidak langsung dari Israel. Dibawa pedagang karena kita tidak ada hubungan diplomatik seperti Taiwan. Tapi di Taiwan kita punya trading hause di Taiwan seolah olah jadi legal. Bahkan Taiwan di Indonesia juga punya perwakilan,” tegasnya.

Hal ini juga pernah diungkapkan oleh mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh (pada 2012). “Hubungan dagang kan tidak harus selalu bersamaan dengan hubungan diplomatik. Seperti dengan Taiwan kan kita tidak punya hubungan diplomatik tapi hubungan dagang ada. Jadi ya tidak dilaranglah. Tidak ada aturan yang melarang impor dari suatu negara. Dan produk kita juga ada ekspor ke sana,” jelas Deddy.

Putus hubungan dagang

Sebenarnya nilai transaksi perdagangan Indonesia-Israel sama sekali tidak besar dibandingkan dengan negara sahabat lainnya. Itu sebabnya, jika Presiden Jokowi ingin mendapat dukungan penuh umat Islam Indonesia, ia harus berani memprakarsai 20 negara Asia untuk menutup hubungan dengan Israel.

Sikap ini penting untuk meletakkan posisi Indonesia pada bata demarkasi sikap politik luar negeri yang jelas. Apalagi nilai perdagangan Indonesia-Isreal tidak terlalu besar dan bukan menyangkut komoditas strategis.

Namun kalau memang hubungan dagang Indonesia-Israel itu dilanjutkan, maka pernyataan keras Presiden Jokowi hanyalah pernyataan basa-basi. Atau lebih lugasnya, pernyataan hipokrit.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here