Mendag Plonga-plongo ‘Dihajar’ DPR

1
321
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita didampingi Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Nusantara.news, Jakarta – Indonesia sudah dua tahun tidak mengimpor beras. Namun pada tahun 2018, tiba-tiba pemerintah mau mengimpor beras. Volumenya tidak tanggung-tanggung mencapai 500.000 ton. Yang mau diimpor pun beras khusus yang tidak ditanam di Indonesia. Beras khusus ini lazimnya dipakai oleh hotel, restoran, dan perusahaan katering khusus.

Hal inilah yang dipertanyakan Komisi VI DPR RI, kendati rencana impor beras khusus tersebut dibatalkan. Kalangan dewan menduga Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartisto Lukita memberi izin impor beras hanya untuk memenuhi pesanan saja.

Apalagi izin impor beras dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan mitra, bukan oleh Bulog selaku penyangga harga beras. Enggartisto Lukita beralasan bahwa impor beras dilakukan untuk menekan harga di dalam negeri, khususnya beras medium. Padahal, harga yang melonjak sejak akhir 2017 adalah beras secara umum, termasuk beras medium. Mendag juga menyatakan bahwa berapa pun harga beras khusus itu akan dibeli, namun dijual dengan harga kelas beras medium.

Saat dicecar Komisi VI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Enggar hanya bisa plonga-plongo. Mendag hanya bilang dasar impor 500.000 ton tujuannya untuk intervensi pasar. Hal ini langsung dibantah keras Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman. Menurutnya, cara intervensi pasar ala Mendag patut dipertanyakan. Pasalnya, bila Mendag mau menstabilkan harga, seharusnya yang ditunjuk impor adalah Perum Bulog, bukan PPI.

Dengan menyuruh PPI mengimpor beras khusus, Azam menduga Mendag tidak paham dengan aturan. Bahkan ketika dimintai data seluruh gudang di Indonesia, Enggar hanya terdiam. Padahal sesuai amanat dari UU Kemendag No. 7 tahun 2014, gudang-gudang yang tidak teregisterasi, dapat dikenakan denda Rp 2 miliar.

Kemendag, sebut Azam, tidak sanggup memberikan data seluruh gudang yang dimaksud. Sehingga kebijakan impor akan beras terkesan dipaksakan. Sementara data setiap gudang dari waktu ke waktu harus dicatat dan diregistrasi. Dengan begini pemerintah bisa mengetahui ada atau tidaknya penimbunan dan penyelundupan beras.

Hal senada disampaikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Dia menyebut, Enggartiasto Lukita kurang paham aturan impor beras. Dengan menunjuk PPI dan bukan Perum Bulog sebagai pengimpor beras, Mendag terkesan tidak tahu aturan. Padahal, menurut Kalla, tugas melakukan impor dalam upaya menjaga stabilitas harga adalah Perum Bulog.

Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 48/2016 dan diktum ketujuh angka 3 Inpres Nomor 5/2015. Dua inpres itu jelas bahwa Bulog yang impor. Meskipun akhirnya kebijakan impor 500.000 ton beras dari Thailand dan Vietnam melalui PPI itu dibatalkan dan dialihkan kepada Perum Bulog. Ada apa di balik keputusan Mendag impor beras?

Impor Beras Sesuai Pesanan

Ombudsman sebelumnya mengungkap temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam proses impor beras yang rencananya akan dilakukan pada akhir Januari 2018 tersebut. Pelanggaran tersebut antara lain terkait kurangnya kehati-hatian dalam melakukan impor, serta soal kewenangan impor, termasuk penyampaian informasi stok yang tidak akurat. Sebab, selama ini Kementerian Pertanian selalu menyebut bahwa stok beras mencukupi.

Disebutkan stok beras di Perum Bulog mencapai 1,2 juta ton. Angka stok ini jauh lebih baik dibandingkan 2016 yang hanya sekitar 800 ribu ton. Stok tersebut bisa mencukupi kebutuhan 4 bulan ke depan atau sampai April 2018.

Sampai sekarang Bulog telah mampu menyerap 2,2 juta ton beras atau setara dengan 4,2 juta gabah kering giling (GKG). Target penyerapan untuk tahun 2017 mencapai 3,2 juta ton. Dan saat ini telah masuk 2,1 juta ton. Sementara untuk pengadaan beras di akhir tahun tetap berjalan antara 1.500-2.000 ton. Pengadaan beras ini akan bertambah pada Januari 2018 nanti karena masuk masa panen.

Data Kementan ini sebenarnya juga sama dengan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika sebelumnya ada pihak mempertanyakan data produksi padi yang dinilai terlampau tinggi, seperti pada tahun 2016 surplus mencapai 11,4 juta ton, sehingga kemudian dipertanyakan di mana stok beras yang surplus tersebut.

Namun jika memahami data dan sebaran yang ada, hal ini membantu mengkonfirmasi. Misalnya untuk produksi beras tahun 2016, menurut BPS 79,14 juta ton dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2014 sebesar 70,85 juta ton ada kenaikan sebesar 11,7 % dan kalau dipertanyakan lebih jauh di mana posisi beras yang lebih ini, jawabnya sebarannya ada di 5 titik yaitu rumah tangga, penggilingan padi kecil, pedagang, gudang Bulog, dan horeka.

Pada September 2015, stok beras menjadi 8,12 juta ton dengan sebaran 51,8 persen di rumah tangga, 12,21 persen pedagang, 21,01 persen Bulog, 8,88 persen penggilingan dan 6,1 persen di Horeka. Demikian juga bisa dikonfirmasi dengan analisis kondisi pasokan dan stok beras di pasar induk, pergerakan harga di produsen dan konsumen, tidak ada impor beras medium maupun parameter lainnya.

Sebut saja stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, masih berada di atas batas minimum hingga Desember 2017, yakni mencapai 37.000 ton (di atas stok minimum sebesar 30.000 ton).  Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) masih menjual beras jenis medium dengan harga Rp7.800 per kilogram atau Rp6.240 per liter.

Harga beras rata-rata di Ibukota berada pada kisaran Rp11.000 per kilogram. Harga beras premium saat ini sebesar Rp11.877 per kilogram, sedangkan jenis medium III sebesar Rp9.440/kg. Pemerintah juga telah mengguyur pasokan beras medium melalui operasi pasar dengan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen Rp8.100/kg. Langkah itu ditempuh setelah adanya permintaan plafon sebanyak 75.000 ton cadangan beras pemerintah dari FSTJ untuk kebutuhan operasi pasar dari Oktober 2017 hingga Maret 2018.

Sementara itu, HET beras mulai berlaku sejak September 2017. Pemerintah mematok batas atas harga beras medium dan premium di wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan sebesar Rp9.450 per kilogram (kg) dan Rp12.800 per kg.

Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 berjumlah 262 juta jiwa maka rata-rata konsumsi perkapita/pertahun sebesar 114,6 kg/kapita/tahun. Ini membuktikan bahwa tingkat konsumsi beras tinggi seiring jumlah penduduk. Keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas beras juga tercermin dari bantuan beras ke negara Srilanka dan Rohingya dan sebagian ada ekspor. Hal tersebut mengindikasikan adanya kelebihan stok beras. Ketersediaan beras dalam negeri tercukupi karena tidak ada impor beras 2 tahun terakhir ini.

Namun setelah dilakukan tinjauan lapangan oleh Kemendag, ternyata stok beras tidak cukup dan distribusinya tidak merata. Enggartiasto Lukita saat itu menyatakan beberapa pedagang di pasaran kembali mengolah beras jenis medium menjadi premium. Hal ini menjadi salah satu penyebab minimnya stok beras medium di pasaran. Namun dia tidak menyebutkan berapa banyak beras jenis medium yang diolah menjadi premium. Maka, kebijakan impor pun diberlakukan.

Ombudsman menilai waktu pengambilan keputusan impor juga terkesan grusa-grusu. Sebab impor yang rencananya akan sampai di konsumen sekitar Januari hingga Februari 2018, atau mendekati musim panen petani, yakni Maret 2018, justru dikhawatirkan akan merusak harga gabah di level petani. Sementara stok masih aman. Bagaimana bisa data Kemendag menyebut Indonesia kekurangan stok beras?

Ombudsman sebelumnya juga melaporkan ada penyelundupan beras dalam jumlah fantastis 240 ton dari Gudang Bulog, Katonsari Demak ke luar Pulau Jawa. Beras tersebut diduga akan dikirim ke Kalimantan melalui Pelabuhan Banjarmasin. Namun sebelum berhasil dikirim, beras yang terbagi dalam dua peti kemas tersebut lebih dahulu disita aparat Polrestabes Semarang.

Pengiriman beras ke Kalimantan dan Sumatera, menurut Kementan, sudah biasa. Tapi biasanya hanya berkisar antara 50 ribu hingga 100 ribu ton saja. Pasokan beras ke luar Pulau Jawa ini dilakukan untuk mengendalikan harga. Sebab kapasitas beras di Jawa sudah terserap atau stok berlebih. Pernyataannya, bagaimana mungkin Bulog menyelundupkan atau mengirimkan beras ke luar Jawa jika stok di Jawa saja masih kurang?

Diduga penyelundupan beras ke luar Pulau Jawa untuk mengurangi stok beras di gudang. Sehingga alasan stok beras berkurang hanyalah kamuflase agar beras impor bisa masuk. Bisa dibilang ini permainan Kemendag dan importir. Intervensi pasar ala Mendag Enggartiasto Lukita bukan untuk menstabilkan harga, tapi sekedar memenuhi pesanan saja.

Tentunya dengan asumsi importir mengatongi keuntungan Rp 1.000 per kilogram beras, maka total keuntungan dari 500.000 ton beras impor adalah sekitar Rp 500 miliar. Jumlah yang fantastis dan menggiurkan.

Alasan pemerintah (Kemendag) mengimpor untuk menekan harga yang melambung di dalam negeri bisa diterima. Sebab, kabarnya (versi Kemendag) stok berkurang, mengingat masa panen padi baru berlangsung Februari-Maret ini. Jadi, menurut pemerintah, impor ini hanya merupakan solusi sementara. Namun, istilah solusi sementara secara implisit menunjukkan bahwa pemerintah kurang memiliki kebijakan solid dan komprehensif untuk mengatasi perberasan nasional.

Beras saat ini memang bukan lagi komoditas strategis. Ada banyak komoditas politis di dalamnya. Harga kerap melejit saat paceklik dan stok menyusut, tetapi harga anjlok ketika musim panen raya. Intervensi pasar yang digemborkan Mendag menjadi sasaran empuk para spekulan. Mereka bebas memainkan harga, tentunya didukung oleh mafia pangan. Bulog dengan cadangan berasnya tak mampu menandingi sepak terjang mafia beras. Kita berharap impor beras yang dilakukan pemerintah benar-benar murni untuk menstabilkan harga demi rakyat, bukan menstabilkan harga demi pengusaha.[]

 

 

 

 

1 KOMENTAR

  1. […] Beras saat ini memang bukan lagi komoditas strategis. Ada banyak komoditas politis di dalamnya. Harga kerap melejit saat paceklik dan stok menyusut, tetapi harga anjlok ketika musim panen raya. Intervensi pasar yang digemborkan Mendag menjadi sasaran empuk para spekulan. Mereka bebas memainkan harga, tentunya didukung oleh mafia pangan. Bulog dengan cadangan berasnya tak mampu menandingi sepak terjang mafia beras. Kita berharap impor beras yang dilakukan pemerintah benar-benar murni untuk menstabilkan harga demi rakyat, bukan menstabilkan harga demi pengusaha.[NN/red] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here