Mendagri Bohongi Publik

2
357

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membohongi publik. Itu terkait ucapannya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2019 di Gedung Ecopark Ancol Jakarta Utara, Rabu (20/2) kemarin.

Seusai Presiden Joko Widodo memberi pengarahan kepada ribuan kepala desa, Tjahjo Kumolo mengajak para kepala desa itu meneriakkan yel. “Saya minta para kepala desa berdiri. Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi,” serunya.

“Dana desa!” teriak Tjahjo. “Pak Jokowi!” jawab peserta. “Ingat ya, anggaran dana desa itu karena ada Presiden Pak Joko Widodo. Terima kasih,” ujar Mendagri.

Sejumlah pihak mengecam pernyataan Tjahjo. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, misalnya, menilai ucapan Mendagri itu membohongi publik.

Klaim bahwa dana desa ada karena Jokowi, setidaknya sudah dua kali dikemukakan Tjahjo di depan forum resmi. Tahun lalu, 25 Juli 2018, dalam acara “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 2018’  di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tjahjo juga mengklaim bahwa alokasi dana desa dalam APBN adalah inisiatif Presiden Joko Widodo.

“Saya ingatkan, alokasi dana desa yang sudah menginjak tahun keempat ini adalah murni inisiatif Presiden Jokowi. Bukan orang lain yang sering mengaku-aku,” ujarnya. Pernyataan Mendagri ketika itu juga kita kritisi dalam rubrik ini, karena itu jelas tidak benar.

Di mana letak kebohongannya?

Coba kita telusuri sejarah penganggaran dana desa tersebut. Dana yang peruntukannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa itu diatur dalam Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

RUU itu disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 18 Desember 2013, setelah menjalani pembahasan panjang di parlemen terhitung sejak RUU Desa diserahkan Pemerintah ke DPR pada tanggal 4 Januari 2012. UU itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014, dan diundangkan oleh Menkum dan HAM Amir Syamsuddin pada hari yang sama, serta ditempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Khusus tentang dana desa, pemerintah menerbitkan PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagai aturan pelaksanaan UU di atas. PP itu ditetapkan oleh Presiden SBY pada tanggal 21 Juli 2014. Di Pasal 3 PP itu disebutkan, Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Hanya saja pencairannya memang tidak dilakukan di era SBY. Sebab, ketika UU Desa disahkan di awal tahun 2014 dan PP Nomor 60 diterbitkan di pertengahan 2014, APBN tahun anggaran 2014 sudah berjalan. APBN 2014 itu disetujui DPR pada bulan Oktober 2013. Tahun anggaran itu, berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Ini berbeda dengan zaman Orde Baru yang tahun anggaran berlaku sejak 1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya. Tahun 2000 ada penyesuaian, tahun anggaran dimulai 1 April sampai dengan 31 Desember. Sejak tahun 2001, tahun anggaran ditetapkan 1 Januari-31 Desember.

Menurut Pasal 13 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah mengajukan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan Mei tahun berjalan. Setelah itu dibahas di DPR oleh pemerintah (Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas), Gubernur Bank Indonesia dan Badan Anggaran DPR, untuk menyusun RUU APBN dan nota keuangan. RUU APBN dan nota keuangan itu disampaikan pemerintah ke DPR pada bulan Agustus. Biasanya dilakukan setiap tanggal 16 Agustus dalam Sidang Paripurna DPR.

Dana desa memang pertama kali dicairkan tahun 2015, di era pemerintahan Joko Widodo. Alokasinya di APBN 2015 sebesar Rp20,76 triliun. Namun RUU APBN 2015 itu disampaikan ke DPR oleh Presiden SBY pada 16 Agustus 2014. RUU itu disahkan menjadi UU APBN 2015 pada tanggal 29 September 2014 oleh DPR periode 2009-2014 dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman –atau dua hari sebelum dilantiknya DPR 2014-2019.

Artinya, dalam penganggaran dana desa di APBN 2015 sama sekali tidak ada andil pemerintah Joko Widodo. Presiden Jokowi hanya melaksanakan perintah UU APBN untuk mencairkan dana desa yang sudah dialokasikan.

Dari sini terbantahkan klaim Mendagri bahwa penganggaran dana desa dalam APBN itu adalah murni inisiatif Presiden Joko Widodo. Sebab, perintah penganggaran dana desa dalam APBN itu dilakukan di zaman Presiden SBY.

Kita tidak mengerti mengapa Tjahjo Kumolo berkali-kali menyampaikan klaim tersebut. Rasanya mustahil Tjahjo tidak paham asal muasal kebijakan dana desa itu dalam UU Desa. Sebab, ketika RUU itu dibahas di DPR, Tjahjo adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Bahkan soal RUU Desa ini pernah dibicarakan ketika Fraksi PDIP mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan DPD di Senayan, pada 7 Juni  2011. Tjahjo bersama pimpinan Fraksi PDIP bertemu dengan Ketua DPD Irman Gusman dan dua Wakil Ketua DPD La Ode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. (Baca: http://www.tjahjokumolo.com/dpd-fpdip-komitmen-perkuat-otonomi-daerah/)

Kalau begitu mengapa Tjahjo mengatakan dana desa ada itu karena Jokowi? Apakah ini sekadar kealpaan tentang fakta-fakta sejarah, kebohongan publik yang menyesatkan, atau hanya sekadar mengambil simpati dan dukungan kepala desa menjelang Pemilu Presiden? Silakan dinilai![]

2 KOMENTAR

  1. Ini jelas pembohongan publik oleh Mendagri Tyahyo Kumolo………tapi tdk pernah hoax spt ini diluruskan oleh atasannya/yg berwenang

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here