Mendagri Hukum Bupati dan Dewan di Jawa Timur

0
171

Nusantara.news, Sumenep –  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menghukum Bupati Bangkalan dan Sumenep, masing-masing Makmun Ibnu Fuad dan Busyro Karim berikut dua pimpinan DPRD setempat, dengan menunda pembayaran gaji hingga 6 bulan ke depan.

Sanksi itu disampaikan langsung Gubernur Jawa Timur Soekarwo, tepat di hari aktif kerja usia libur dan cuti bersama tahun baru 2017 akibat tak kunjung disahkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017. Jatuhnya hukuman itu mencuatkan pertanyaan bagaimana sebenarnya hubungan kedua lembaga, eksekutif-legislatif.

Bukan tidak mungkin, sanksi yang baru terjadi di Jawa Timur itu justru mengorbankan kepentingan rakyat lebih besar. Sebab, gaji total yang ditunda masih bisa ditutupi dengan pendapatan lain di luar gaji. Namun bagaimana dengan nasib proyek infrastruktur atau yang terkait langsung dengan kepentingan warga Bangkalan dan Sumenep.

Padahal proses turunnya sanksi tidak berjalan serta merta. Soekarwo bahkan menyebutkan sudah berikan warning berkali-kali sebelum tahun berganti sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Kemungkinan itu terjadi karena tidak harmonisnya hubungan kedua lembaga yang akhirnya kepentingan lebih besar jadi korban,” kata Pakdhe Karwo panggilan akrabnya, Jumat (6/1/2017).

Untuk mencegah kepentingan lebih besar diabaikan gara-gara sanksi itu, gubernur berencana memanggil Bupati Bangkalan dan Bupati Sumenep untuk diberikan arahan. “Sebenarnya ada empat daerah, tapi Jember dan Kota Batu akhirnya mengesahkan APBD pada batas waktu, sedangkan dua daerah lainnya belum sama sekali,” katanya.

Hubungan tak harmonis memang jadi sorotan Pakdhe Karwo saat ini. Apalagi dampaknya bisa mempengaruhi beberapa sektor yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dia mencontohkan sejumlah daerah yang pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berlarut-larut, termasuk pembahasan yang mengarah kepada kebijakan dan sebagainya. “Ini sesungguhnya tidak baik dan harus diperbaiki di beberapa daerah itu,” sebutnya.

Fungsi Kontrol Jadi Dalih

Sanksi atas keterlambatan penetapan Perda APBD Kabupaten Bangkalan 2017 menunjukkan ketidak seriusan pengelola pemerintah daerah mengurus rakyat. Sehingga secara tidak langsung berimbas kepada masyarakat akar bawah. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Bhayangkara Surabaya Jamil, SH,MH mengatakan, hubungan kedua lembaga sudah diatur dalam pasal 57 Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

Pengelolaan tersebut, lanjutnya, harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum pemerintahan (AUPB) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 58 Undang-undang No. 23/2014. Diantaranya adalah prinsip kepastian hakum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, dan profesionalitas.

“Jadi keterlambatan dalam menetapkan APBD merupakan bentuk ketidak seriusan pemda yang terdiri dari DPRD dan Kepala Daerah dalam ngurusi pemerintahan daerah. Hal tersebut jelas mengabaikan prinsip kepastian hukum, kepentingan umum, profesionalitas dan tertib penyelenggaraan negara,” terangnya.

Soal sanksi yang diberikan Kemendagri, katanya, sudah sesuai dengan Pasal 311-313 UU 23/2014. “Mendagri sebagai atasan daerah kabupaten dalam konsep negara kesatuan dengan pemberian hak otonom pada pemda memiliki wewenang pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh aktifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Jadi Mendagri punya kewenangan memberi sanksi kepada penyelenggara pemda yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

Praktisi Hukum Surabaya, Moh. Aziz, SH bahkan menyebut problem keterlambatan pengesahan APBD Bangkalan 2017 akibat kinerja DPRD atau Pemkab Bangkalan yang tidak bisa bekerja serius. Azis tanpa sungkan menilai DPRD dan eksekutif sama-sama salah. Namun, menurutnya, yang paling salah adalah DPRD. Sebab, katanya, seharusnya DPRD melakukan hak dan wewenangnya ketika Pemkab telat menyampaikan draft RAPBD. “DPRD bukan anak buah bupati. Jadi jangan mau menuruti apa yang diinginkan bupati kalau salah. Para wakil rakyat itu harus menggunakan fungsi kontrolnya dengan baik,” sebut Aziz.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi yakin sanksi tidak akan turun. Dia berdalih, surat Gubernur Soekarwo yang mendeadline tanggal  31 Desember untuk menetapkan APBD 2017 sudah dilakukan DPRD Bangkalan yang menetapkan APBD Bangkalan 2017 per 30 Desember 2016. Soal surat dari Gubernur Jatim Soekarwo Nomor 900/10139/213.6/2016 yang bersifat teguran akibat keterlambatan penyampaian Raperda dan Raperkada APBD 2017. Dalam surat teguran itu, kata Imron, surat Gubernur Jatim sudah dijawab dalam bentuk pengesahan APBD 2017 tertanggal 30 Desember 2017.

“Dalam surat itu ada 2 item itu mas (poin 2 dan 3). Perda APBD Bangkalan 2017 sudah disahkan 30 Desember tinggal evaluasi Gubernur Jatim Soekarwo. Dan selama menunggu evaluasi  Gubernur Jatim, Perbup juga sudah diajukan. Pak Bupati (Makmun Ibnu Fuad, Red.) sudah menyampaikan ke saya bahwa sudah menandatangani dan mengajukan Perbup sesuai dengan Surat Gubernur Jatim, Soekarwo,” terangnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here