Mendagri Tunjuk Polri Jadi Plt. Gubernur, Ada Agenda Tersembunyi?

0
345
Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol M. Iriawan yang diusulkan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat (Kiri), dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt. Gubernur Sumatera Utara (Kanan)

Nusantara.news, Jakarta – Wacana penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatera Utara dari jenderal aktif di institusi kepolisian menuai polemik publik. Banyak pengamat yang mengkhawatirkan usulan petinggi Polri jadi orang nomor satu di daerah. Ada potensi bahwa kebijakan ini akan melanggar undang-undang, apabila para jenderal tersebut tidak pensiun terlebih dahulu. Para pengamat juga mengingatkan bahwa polisi adalah alat negara di bidang penegakan hukum, bukan alat politik.

Dua nama jenderal aktif yang ditunjuk tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin. Iriawan akan menggantikan Ahmad Heriawan yang akan lengser 13 Juni mendatang. Sementara Irjen Martuani Sormin akan menggantikan Tengku Erry yang habis massa kepemimpinannya pada 17 Juni 2018.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, langkah tersebut adalah hal yang lumrah. Ia menyebut sudah pernah terjadi sebelumnya di Aceh dan Sulbar. Hal ini dilakukan karena jumlah pejabat eselon I di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak cukup untuk 17 provinsi.

Tjahjo bisa saja menganggap ini adalah hal yang wajar, tapi tidak semua sepakat. Para politisi menyimpan ragu para penjabat tersebut bisa netral saat Pilkada. Para pengamat juga khawatir para penegak hukum ini berubah fungsi jadi alat politik.

Mendagri juga beralasan, penunjukan jenderal polisi itu karena Jabar dan Sumut tergolong wilayah rawan saat Pilkada. “Pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (25/1).

Tampaknya Mendagri lupa, bahwa untuk pengamanan itu bukan urusan Plt. Gubernur. Plt. Gubernur adalah menjalankan pemerintahan. Jadi, apa urgensinya Mendagri begitu ngotot menempatkan polisi di dua daerah “strategis” tersebut?

Apabila keamanan yang menjadi alasan Mendagri, maka tugas ini sebaiknya difokuskan kepada Polda di masing-masing provinsi saja. Hal ini dapat dipandang lebih netral ketimbang opsi polisi jadi penjabat gubernur. Selain itu, polisi juga dapat lebih fokus pada keamanan baik untuk Pilkada maupun bagi aktivitas ekonomi. Melihat kondisi tersebut, pejabat sipil nampak masih menjadi pilihan paling aman untuk mengisi kursi gubernur sementara. Ada pertaruhan citra jika memaksakan polisi jadi penjabat gubernur. Cap tidak netral bisa dibubuhkan pada institusi Polri. Apalagi penunjukan polisi tersebut di dua daerah pilkada yang kebetulan “dikuasai” oleh oposisi pemerintah.

Peneliti Institute Security and Strategic Studies Bambang Rukminto meminta Polri tidak terjebak dalam politik praktis. Pejabat Polri seharusnya patuh pada undang-undang yang sudah diamanatkan. “Sebagai pemegang amanah negara sesuai UU No. 2 Tahun 2002, Polri akan terjebak pada pragmatisme politik yang bergulir lima tahunan. Sebagai aparat negara, seharusnya Polri yang profesional netral dari tarik ulur politik rezim,” kata Bambang.

Ia pun meminta Kapolri Jenderal Polri Tito Karnavian tidak mengulang kisah Kapolri Jenderal (Purn) Dai Bachtiar. Kala itu, Dai Bachtiar menyatakan Polri mendukung Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2004. Pemerintah pun sebaiknya belajar atas dampak yang terjadi dari sikap Dai Bachtiar kala itu.  “Rezim Jokowi seolah tak mau belajar dengan kasus di era kepemimpinan Kapolri Dai Bachtiar yang secara terbuka mendukung Megawati di Pemilu 2004,” tegas Bambang.

Dia berharap, Polri tidak lagi digunakan untuk kepentingan rezim. Oleh sebab itu, ia meminta Kapolri tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

Senada, Wak‎il ketua DPR Fadli Zon mengatakan usulan penunjukan dua Perwira Tinggi Polisi sebagai Plt. Gubernur harus ditolak. Menurutnya, penolakan itu untuk menghindari anggapan keberpihakan Plt. Gubernur. Apalagi di Jawa Barat terdapat calon peserta Pilkada yang berlatar belakang polisi yakni Anton Charliyan. “Ya anggapan masyarakat tertuju ke sana. Iya kan, ini bisa mengarah pada suatu Pilkada curang,” ungkap Fadli.

Catatan Di Balik Dua Jenderal Polisi Jadi Plt. Gubernur

Pertama, penempatan anggota Polri pada posisi Plt. kepala daerah merupakan kesalahan fatal karena bertentangan dengan sejumlah peraturan. Dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 74 Tahun 2016 , secara tegas menyebutkan Pelaksana Tugas Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementrian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi. Tidak ada disebutkan kementerian lain, apalagi Polri. Karena itu, dengan penunjukan dua polisi aktif berarti Mendagri mengingkari peraturan yang ditandatangani dan ditetapkan sendiri oleh Tjahjo Kumolo pada tanggal 22 September 2016.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

Usulan Mendagri juga bertentangan dengan perundangan yang terkait kepolisian. Pasal 28 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dengan jelas memerintahkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Pada Pasal 28 ayat 3 UU yang sama, juga disebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Sementara, jabatan Plt. Gubernur itu diemban tanpa proses pengajuan pensiun dini atau pengunduran diri dari institusi Polri terlebih dahulu.

Kedua, gubernur merupakan jabatan politis yang dipilih melalui proses elektoral atau pemilihan. Pada sisi lain Polri adalah penegak hukum yang bersifat imparsial. Dengan penunjukan polisi aktif menjadi Plt. Gubernur tentu menimbulkan kecurigaan: polri tidak menjamin netralitas, bahkan terjebak konflik kepentingan (Conflict of Interest). Terlebih, kecurigaan sangat beralasan mengingat salah satu kandidat wakil gubernur Jawa Barat seorang polisi aktif.

Seharusnya, polri tetap menjaga tugas dan peran sesuai ketentuan peraturan perundangan. Keterlibatan Polri baik langsung atau tidak dalam arena politik elektoral mengkhianati reformasi. Dwifungsi ABRI di era orde baru sepatutnya memberi pelajaran berharga. Posisi Polri sekarang justru buah dari reformasi bukan lagi militer bersenjata di bawah kendali TNI, dan publik masih berharap Polri konsisten sebagai institusi penegak hukum yang bisa dibanggakan.

Namun jika penunjukan dua jenderal polisi sebagai plt gubernur disetujui presiden, ini sungguh ironis. Inilah pertama kalinya sejak reformasi 20 tahun lalu, perwira tinggi aktif polisi ditunjuk untuk posisi politik. Sementara di pihak lain, TNI telah paripurna dengan reposisinya, menarik diri sepenuhnya dari ranah politik praktis. Maka sangat beralasan sebagian kalangan yang menilai reformasi polisi jauh tertinggal dari tentara.

Ketiga, penunjukan dua jenderal polisi oleh Mendagri yang notabene politisi PDIP tentu mengundang sinyalemen adanya agenda politik tersembunyi. “Wajar publik menilai ini permainan PDIP, wajar sekali. Mengapa? Karena yang menunjuk (Plt. Gubernur adalah) menteri (asal) PDIP,” kata peneliti politik Indo Riset Konsultan Bawono Kumoro, Kamis (25/1).

Menurutnya, pilkada Jabar dan Sumut sangat penting bagi Pilpres 2019. Jadi, yang dilakukan Tjahjo pasti akan dilakukan oleh siapa pun yang ada pada posisi untuk mengamankan seorang bos. Tjahjo “wajib” mengamankan Jokowi di pilpres 2019. Dan, dua provinsi ini sangat rawan bagi Jokowi.

Sebab itu, PDIP dinilai perlu menerapkan strategi tersebut untuk menutup potensi kekalahan dua pasangan yang mereka usung. Pada Pilkada Jawa Barat, PDIP membutuhkan cara untuk menggenjot elektabilitas pasangan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan yang masih rendah. Sedangkan di Pilkada Sumatera Utara, PDIP membutuhkan cara untuk mengantisipasi dampak Pilkada DKI Jakarta 2017, yakni isu penistaan agama. Djarot diketahui pernah berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dilengserkan oleh aksi berjilid ormas Islam.

Lantas, Apakah Plt. Gubernur yang dijabat oleh jenderal polisi bisa membantu pemenangan paslon pro-Jokowi?  “Secara normatif, Plt. Gubernur harus netral. Tetapi, apakah kita tidak melihat arah yang akan ditempuh oleh Irjen M Iriawan? Apakah orang lupa rekam jejak Iriawan selama dia menjadi Kapolda Jakarta? Sewaktu di Jakarta, apakah Anda lupa di mana Iriawan berdiri ketika sekian banyak aksi “oposisi” damai kaum muslimin berlangsung?,” tulis jurnalis senior Asyari Usman.

Publik kini menaruh harapan pada Presiden Jokowi. Mereka berharap Jokowi menolak usulan penjabat gubernur dari Polri. Sebab, wacana tersebut secara terang telah melanggar peraturan, mengganggu netralitas polisi, membuat PDIP tertuding, dan hanya membuat kegaduhan belaka.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here