Mendesak, Formula Baru Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

0
160

Nusantara.news, Jakarta –  Berbeda dengan Presiden Jokowi, Kemendagri masih berupaya “membatalkan” keputusan Mahkaman Konstitusi (MK) yang melarang Kemendagri membatalkan peraturan daerah (perda). Cara “membatalkan” perda yang hendak dilakukan Kemendagri adalah menolak memberikan nomor register terhadap raperda yang diajukan. Ini indikasi hubungan daerah dengan pusat sebagaimana diatur dalam UU Pemerintah Daerah masih belum sinkron. Mengacu pada realitas yang ada, mendesak dirumuskan formula baru hubungan pemerintah pusat dan daerah secara lebih mendasar berdasarkan suatu paradigma baru.

Arogansi Kemendagri

Sangat terasa ada arogansi yang diperlihatkan oleh Kemendagri terkait penolakan nomor register perda tersebut.  Betapa tidak. Simak pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Sumarson­o yang mengatakan ada tiga langkah yang akan dilakukan untuk menghadang perda bermasalah yang dikemukakan, Senin (6/11/2017).

Pertama, memperkuat fasilitasi dalam penyu­sun­an sehingga produk perda yang dihasilkan berkualitas.

Kedua, memperketat pemberi­an nomor registrasi. Perda yang diberikan nomor registrasi hanyalah perda yang sudah sesuai dengan fasilitasi yang dilakukan Kemendagri.

Ketiga, melakukan bimbingan terkait dengan penyu­sunan rancangan perda. Untuk hal yang terkahir ini, Kemendagri membuka dan menggunakan fasilitas baru, perda-e. Pemda termasuk DPRD bisa konsultasi via apli­kasi tersebut. Jadi sebelum menjadi perda, perda harus dikirim rancang­annya ke Kemendagri untuk dikoreksi dan diarahkan. Nomor registrasi tidak diberikan bila ran­cangan perda yang dikirim masih tidak sesuai dengan koreksi Kemendagri dan akan dikembalikan lagi tanpa kompromi.

Betul, bahwa perda yang akan ditolak nomor registernya adalah perda bermasalah. Pertanyaannya, “bermasalah” dalam hal ini menuruit siapa?

Dipertanyakan diemikian karena, dari segi akal sehat, adalah sangat tidak mungkin pemerintah daerah dan DPRD membuat perda bermasalah. Artinya, tidak mungkin pemerintah daerah dan DPRD membuat perda asal-asalan, melainkan pasti karena suatu kebutuhan. Kebutuhan siapa? Sudah barang tentu adalah kebutuhan daerah itu sendiri, bukan kebutuhan pemerintah pusat.

Atau mungkin yang dimaksud dengan perda bermasalah itu adalah perda yang bertabrakan atau mereduksi undang-undang di atasnya. Kalau ini yang dimaksud, justru semakin memperkuat arogansi Kemendagri. Sebab, adalah tidak mungkin pemerintah daerah dan DPRD membuat perda tanpa mengacu pada undang-undang di atasnya.

Kualifikasi pejabat di pusat dan daerah, katakanlah berbeda. Katakanlah, pejabat pusat lebih intelek dan sebagainya. Tetapi terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di daerah, maka pejabat di daerah sudah barang tentu lebih berkualitas dalam pengertian lebih mengenal persoalan-persoalan yang berkembang di daerahnya ketimbang pejabat pusat. Oleh sebab itu, istilah perda bermasalah, cenderung tendensius dan mencerminkan arogansi.

Atau Kemendagri khawatir  DPRD dan pemda membuat perda yang mengizinkan bisnis asusila dan perjudian?

Kekhawatiran seperti ini juga tidak pada tempatnya, karena pasti tidak mungkin mengingat pejabat di daerah dan DPRD diyakini mengerti negera ini tidak mengizinkan praktik perjudian dan praktik asulila.

Perda seperti itu juga tidak akan lolos karena akan ditentang oleh masyarakat daerah, dan kalau pun lolos mudah dilakukan uji materill ke Mahkamah Agung (MA).

Pemda dan DPRD diyakini mengerti landasan penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus dibuat berdasarkan tiga landasan, yaitu Landasan filosofis (berdasarkan nila-nilai filosofi negara, yaitu Pancasila), landasan sosiologis, (sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup di masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan), dan landasan yuridis (sesuai ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya).

Dalam UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Kemendagri memang bertindak selaku pembina pemerintah daerah. Dalam Pasal 7 (1) disebutkan, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

Pada Pasal 8 (1) disebutkan, Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Setelah MK menganulir kewenangan pemerintah pusat membatalkan perda, maka Kemendagri seharusnya tidak lagi mencari celah menghambat kreatifitas pemerintah daerah dan DPRD melaklui penolakan memberiukan nomor register perda.

Aspek pembinaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, cukup melakukan pembinaan terhadap hal-hal yang sudah digariskan dalam UU No 23 tahun 2014 seperti pelayanan publik dan urusan pemerintah pusat yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Tentang pelayanan publik ini bahkan perlu pembinaan lebih serius, menyusul kasus tewas  terpanggangnya 48 warga di pabrik kembang api di Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Dalam  UU 23 tahun 2014 Pasal 12 (1) disebutkan, yang menjadi urusan pemerintah daerah terkait dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial.

Tewas terpanggangnya 48 warga Kosambi di Kabupaten Tangerang merupakan bukti lalainya pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap warganya.  Karena itu, pemerintah pusat sudah seharusnya memberikan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang lalai dan pemerintah daerah lain agar hal sama tidak terulang di daerah masing-masing.

Belum lagi masalah korupsi yang marak di daerah juga perlu pembinaan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Mempercepat Pembangunan Daerah

Dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada poin menimbang huruf b. disebutkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Poin ini sangat tegas menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai macam tindakan seperti peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Poin juga juga tegas menjelaskan tentang kekhasan suatu daerah. Yang dimaksud dengan kekhasan suatu daerah tentu saja, kekhasan karakter atau budaya masyarakatnya, kekhasan potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah tertentu, baik potensi ekonomi dari sumber daya alam, potensi ekonomi dari segi geografi, potensi ekonomi dari segi ketersediaan sumber daya manusia dan lain sebagainya.

Yang memahami secara persis kekhasan suatu daerah itu sudah barang tentu adalah stake holders, daerah itu sendiri, dalam hal ini adalah DPRD, pemerintah daerah  dan masyarakat di daerah itu sendiri.

Pemerintah pusat bukan tidak mengerti, tetapi pemahaman secara persis, secara detil adalah oleh orang-orang yang sehari-hari bergelut dengan urusan daerah, yakni pemerintah daerah dan DPRD di daerah itu sendiri.  Setidak-tidaknya DPRD dan pemerintah daerah memiliki mekanisme untuk mengetahui secara persis dan detil mengenai kondisi-kondisi yang ada di daerahnya masing-masing.

Karena itu, perda yang dirancang oleh DPRD dan pemerintah daerah sudah barang tentu pasti sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di daerah. Oleh sebab itu, jika kemudian Kemendagri menolak memberikan nomor register perda yang dirancang, sehingga tidak bisa dilaksanakan, maka dapat dikatakan justru menghambat upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Paradigma Baru Hubungan Pusat-Daerah

Hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat memang belum tuntas, belum sinkron. Hal ini dapat dipahami, karena sejak reformasi terjadi sejumlah perubahan. Pada era Pemerintah Orde Baru, pemerintah daerah betul-betul merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat.

Kepala daerah misalnya  dipilih oleh DPRD, sementara DPRD sendiri dikuasai oleh Golkar yang berada di bawah kendali Presiden Soeharto yang selalu menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar.

Namun sejak reformasi, terjadi perubahan mendasar. Perubahan tidak saja terjadi pada Golkar yang bukan lagi partai yang selalu menguasai mayoritas kursi di parlemen pusat dan daerah, tetapi juga dalam hal pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui mekanisme pilkada.

Pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pilkada ini sesungguhnya  merupakan mekanisme yang juga dilakukan di negara federal seperti Amerika Serikat. Dalam konsep negara federal, seorang kepala daerah seperti seorang guberur di Amerika Serikat misalnya, merupakan penanggung jawab utama kesejahteraan warganya.

Seorang gubernur atau kepala daerah di negara bagian di Amerika bertanggung jawab terhadap pembiayaan pemerintahan daerah atau negara bagian yang dipimpinnya, kecuali pertahanan, luar negeri dan beberapa lainnya.

Karena bertanggung jawab terhadap pembiayaan pemerintahan, maka seorang kepala daerah harus berkreasi dan teliti misalnya dalam hal pajak yang menjadi sumber utama pembiayaan daerah.

Di Indonesia, sesuai UU Nomor 23  tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber utama pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah berasal dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam hal ini terjadi ketidaksinkronan. Di satu sisi kepala daerah yang dipilih melalui pilkada bertanggung jawab atau tergantung tidak terhadap presiden, melainkan terhadap masyarakat daerah atau konstituennya.

Tetapi di sisi lain, dari segi pembiayaan pemerintahan  dan pembangunan di daerah, kepala daerah tergantung pada sumber APBN, dari pemerintah pusat.

Ketidaksinkronan ini, patut menjadi perhatian karena tidak tertutup kemungkinan inilah yang diduga menjadi sumber masalah terkait abainya kepala daerah memberikan perlindungan kepada warganya sebagaimana terjadi dengan kasus terpanggangnya 48 warga Kosambi di pabrik kembang api di Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Ketidaksinkronan ini juga diduga menjadi sumber maraknya kepala daerah yang mengkorupsi dana APBD. Sebab, bagi kepala daerah dana APBD yang bersumber dari APBN tidak ada kaitannya dengan keterpilihan mereka menjadi kepala daerah. Karena tidak ada kaitannya, kepala daerah memosisikan dana APBD sebagai sumber “rezeki” pengganti dana besar yang dikeluarkan dalam proses pilkada. Dana APBD tidak tertutup kemungkinan juga dijadikan sumber menumpuk kekayaan pribadi atau sumber dana untuk mengikuti pilkada berikutnya.

Bagaimana dengan kinerja? Bagi kepala daerah mungkin merupakan hal nomor sekian. Nomor satu adalah menumpuk kekayaan tadfi. Toh kalau pun tidak memiliki kinerja yang baik, tidak mungkin dipecat oleh presiden, tidak bisa dipecat oleh kemendagri.

Upaya pemakzulan oleh DPRD mudah dieleminir misalnya melalui praktik bagi-bagi rezeki. Selain itu, walau tanpa kinerja yang baik, kepala daerah tidak tertutup kemungkinan tidak khawatir tidak terpilih kembali pada pilkada berikutnya, karena urusan pilkada toh sudah berkembang menjadi urusan kemampuan membentuk citra yang membutuhkan banyak dana, dan praktik politik uang jelang pencoblosan.

Dalam perspektif ini, dan dalam kerangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu adanya revisi terhadap UU No 23 tahun 2014. Perlu dicari formula baru dalam hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang lebih paradigmatik. Ada dua formula yang tampaknya perlu diperkenalkan sebagai paradigma baru hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Formula pertama adalah memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kepala daerah sebagai konsekuensi dari dana pembiayaan pemerintah daerah yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah.

Kedua, memberikan tantangan kepada kepala daerah untuk mengupayakan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri, sebagai konsekuensi keberadaan mereka yang terpilih melalui mekanisme pilkada.

Kedua formula ini tentu saja tidak bisa diberlakukan secara cepat, melainkan secara bertahap, 5 atau 10 tahun.

Perubahan paradigma ini dinilai lebih baik dan lebih mendesak ketimbang Kemendagri sibuk melakukan utak-atik atau mengintervensi pemerintah daerah secara setengah-setengah seperti menolak pemberian nomor register perda. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here