Mendikbud Jangan Hanya Sibuk Urus Jam sekolah

0
238
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi memastikan bahwa pada tahun ajaran 2017-2018 belajar di sekolah berlangsung selama lima hari, Senin hingga Jumat.  Sabtu dan Minggu libur. Karena itu, siswa belajar di sekolah dari pagi hingga sore sekitar pukul 16.00. Kebijakan ini mulai diterapkan pada Juli 2017.

Sebelumnya, pada 2016, kebijakan ini ramai mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat sehingga kebijakan tersebut urung diberlakukan. Sekolah seharian penuh (Full Day School) dianggap pemerintah merupakan model ideal membina karakter siswa di sekolah karena banyak orang tua tidak bisa mengawasi anak pada siang hingga sore hari.

Mendikbud beralasan, sistem sekolah sepenuh hari ini lebih baik karena anak-anak akan menghabiskan waktu di sekolah sampai sore dengan diisi sejumlah kegiatan ekstrakurikuler, ketimbang keluyuran dan menjadi liar. Para siswa pulang bersamaan dengan jam pulang kantor orang tuanya sehingga tiba di rumah dalam waktu yang hampir sama. Pada titik ini, pernyataan Mendikbud mungkin tepat jika merujuk pada sekolah di perkotaan yang sebagian besar terbantu ‘menitipkan’ anaknya seharian di sekolah karena orang tuanya sibuk bekerja di luar rumah.

Mendikbud juga menganggap, kebijakannya itu sesuai dengan standar kerja ASN (Aparatur Sipil Negara). “Jadi, kalau minimum delapan jam, kalau lima hari masuk, sudah 40 jam per minggu. Dan, itu sudah sesuai standar kerja ASN untuk guru. Kalau itu dipenuhi, sudah melampaui standar kerja ASN, sehingga guru mengikuti standar itu,” kata Muhadjir di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tentu saja, pernyataan Mendikbud Muhadjir tersebut merupakan pandangan yang salah kaprah terhadap prosfesi guru. Guru acapkali dipandang layaknya pekerja atau buruh. Pandangan keliru ini bahkan dilakukan juga oleh pemangku kebijakan pendidikan yang sehrusnya mengenal dengan baik hakikat tugas dan fungsi guru. Kerja guru seolah diidentikkan dengan kerja buruh dan pegawai birokrasi yang wajib berada di kantor 8 jam per hari. Jenis pekerjaan buruh atau pegawai kantoran bersifat  ‘monoton’, rutin dan datar, sedangkan pekerjaan guru berbeda.

Sebab, guru sejatinya tidak cukup hanya bekerja di sekolah tetapi juga harus melakukan aktivitas sebelum dan setelah mengajar. Seorang guru yang baik akan melakukan persiapan khusus dan terencana (RPP) sebelum mengajar. Belum lagi saat mengajar guru dituntut berkreatifitas untuk mengembangkan pengajaran agar lebih “hidup” dan bermakna bagi anak didiknya yang menurut konsep pendidikan mereka memiliki karakteristik unik (individual differences). Guru juga harus memikirkan tugas-tugas untuk anak didik, menguji dan mengoreksi ujian, pekerjaan rumah, dan lainnya. Kerja guru berbeda dengan buruh.

Kembali ke kebijakan sekolah lima hari delapan jam, sebenarnya kebijakan ini bukan hal baru. Beberapa negara maju yang sudah menerapkan sistem ini, yaitu Singapura, Korea Selatan, Cina, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Taiwan. Di tanah air, beberapa sekolah terutama sekolah swasta di perkotaan, juga sudah banyak menerapkan sistem sekolah sehari penuh ini. Persoalannya tentu akan menjadi berbeda jika sistem ini diterapkan menyeluruh di jenjang pendidikan dasar di tanah air.

Tak pelak, kebijakan Kemendikbud ini segera mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, di anataranya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan DPR. Mereka menilai, kebijakan tersebut selain merampas hak interaksi anak di tengah-tengah keluarga dan  komunitasnya, membebani pikiran anak, meniadakan peran madrasah yang mulai berkegiatan setelah selesai sekolah, juga dianggap serampangan karena tidak melalui kajian strategis dan mendalam.

Menurut Psikolog Universitas Indonesia, Setyaningsih, setiap anak memiliki daya serap bebeda, baik terhadap mata ajar maupun lingkungan belajar. Anak yang memiliki kemampuan berkonsentrasi tinggi serta kondisi fisik bagus bisa disekolahkan di full day school. Tipe anak yang aktif juga cocok bersekolah di sekolah jenis full day. Tapi, sekolah jenis ini rawan mengakibatkan stres pada anak karena banyak aktivitas yang dilakukan dalam sehari.

“Sementara itu, anak dengan kondisi fisik yang lemah serta berkarakter tertutup lebih baik dimasukkan ke sekolah regular. Pasalnya, sekolah jenis ini tidak menguras energi sang anak,” imbuhnya.

Seharian di Sekolah

Di samping faktor pribadi anak, pemerintah juga seharusnya memahami bahwa sekolah kita saat ini masih banyak mengalami kendala. Yaitu kondisi sekolah yang belum siap, sarana dan prasarana belum memadai, kurikulum yang masih kacau-balau, kompetensi guru yang bermasalah, pola pikir masyarakat, dan bertimbun masalah teknik lainnya berkaitan dengan pendidikan nasional. Persoalan-persoalan ini sudah berlangsung lama dan belum terselesaikan hingga kini. Dibutuhkan proses adaptasi dan fasilitas yang memadai jika kebijakan mendikbud tersebut benar-benar diterapkan.

Ganti menteri, ganti kebijakan

Harus diakui, bahwa kebijakan sekolah sehari penuh ini—dari satu sisi—berdampak positif. Namun dari sisi lain, sistem ini juga berdampak negatif. Sistem ini akan mengubah pola manajemen sekolah. Sekolah akan berlomba-lomba memprogramkan berbagai kegiatan yang selama ini diikuti anak didik ketika sore hari. Pihak sekolah harus menghadirkan program-program pendidikan yang diikuti anak didik agar keperluan mereka terpenuhi. Nah, di sini akan muncul masalah. Tidak semua sekolah akan siap melaksanakannya dengan benar karena dihadang oleh berbagai kendala tadi. Di sisi lain, sistem ini akan mematikan sekolah-sekolah yang hidup di sore hari seperti Madrasah Diniyah dan Madrasah Tsanawiyah swasta. Persoalan ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah.

Seorang menteri sejatinya tidak boleh membuat kebijakan yang bersifat parsial dan terlampau mengurusi hal teknis, apalagi hanya untuk urusan otak-atik ‘jam sekolah’. Kemendikbud harus benar-benar merancang kebijakan secara matang, berdasarkan evalusi yang holistik. Jangan sampai gagasan kebijakan menjadi metode trial and error yang membuat kegaduhan publik dan berdampak negatif bagi pendidikan Indonesia di masa depan. Hal ini juga penting untuk menghindari kebiasaan ‘ganti menteri, ganti kebijakan’, sebuah kredo yang kerap dialamatkan pada institusi Kemendikbud sejak dulu.

Kebijakan lama belum juga terbangun dengan baik, muncul kebijakan baru. Begitu seterusnya, sehingga banyak kebijakan pendidikan yang setengah jadi. Ujungnya, hanya memboroskan anggaran yang notabene uang rakyat. Masyarakat sudah lelah karena harus berkali-kali menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan para menteri pendidikan. Anak-anak pun leleh menjadi obyek eksperimen dengan sederet nama keren ‘pilot project’: Kurikulum 2013, Kurikulum Berbasis Kompetensu (KBK), KTSP, Hari Pertama Sekolah, Sekolah Rintisan, full day school, hingga sekolah 5 hari 8 jam. Belum lagi polemik bongkar pasang sistem ujian nasional yang tak kunjung usai.

Mendikbud seharusnya bekerja pada tataran yang lebih substansial dan strategs. Misalnya, masalah pembiayaan pendidikan untuk semua warga, penuntasan wajib belajar 12 tahun, kurikulum, standarisasi, evaluasi, peningkatan kompetensi guru, penyediaan gedung dan fasilitas pendidikan lainnya. Di samping itu, bagaimana mengatasi kesenjangan antara sekolah dengan dunia kerja (industri), kesiapan sekolah menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), menumbuhkan budaya literasi, dan lain-lain yang lebih mendasar.

Sekolah bukanlah penjara. Jangan sampai sistem sekolah sehari penuh ini akan membangun penjara dalam sistem pendidikan di tanah air. Latar belakang psikologis dan budaya anak didik patut mendapat perhatian penuh. Kesiapan sekolah dan kesiapan orang tua serta masyarakat pun layak menjadi bahan pertimbangan untuk mendukung sistem ini jika memang ingin diterapkan dengan benar. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here