Menegakkan Hukum dengan Melanggar Hukum

0
175

Nusantara.news, Jakarta – Dari 10 fraksi yang ada di DPR, baru lima fraksi yang mengirim perwakilan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR guna membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Situasinya memang cair, tetapi Fraksi PKS sudah mengirim surat menolak mengirimkan perwakilan ke Bamus dan sampai sekarang belum dicabut. Bagaimana bisa DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK karena syarat yang ditentukan UU MD3, semua fraksi harus mengirim perwakilan? Bukankah itu berarti menegakkan hukum dengan melanggar hukum? Kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya. Namun fenomena menegakkan hukum dengan melanggar hukum menggejala akhir-akhir ini, karena tidak hanya terjadi di DPR tetapi juga di eksekutif.

Melanggar Hukum

Fenomena menggejalanya upaya menegakkan hukum dengan melanggar hukum antara lain terkait dengan rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membubarkan Hizbut Tahir Indonesia (HTI).

Awalnya Menko Pulhukam Wiranto mengatakan akan membuatkan HTI melaluio pengadilan. Tetapi belakangan muncul wacana untuk membubarkan melalui Perppu.  Wacana ini diduga terkait dengan masalah waktu yang cukup lama apabila membubarkan HTI melalhui proses pengadilan. Beda apabila pembubaran dilakukan dengan menerbitkan Perppu.

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) memang disebutkan, bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga disebutkan, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Pertanyaannya adalah, apa kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah merasa perlu mengeluarlkan Perppu untuk membubarkan HTI?

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie memang mengatakan bahwa, Pasal 22 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undangundang (Perpu).

Namun ukuran objektif penerbitan Perppu kemudian dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan PERPU, yaitu: 1. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Poin 2 putusan MK tesebut sesungguhnyan sudah jelas bahwa pembubaran HTI tidak bisa dilakukan dengan Perppu. Sebab sebagai ormas, HTI diatur dalam UU Ormas. Dalam UU tentang Ormas tersebut juga diatur tentang pembubaran ormas. Oleh sebab itu, dalam halm ini, tidak ada kekosongan hukum.

Berdasarkan Putusan MK itu pula maka, dalam hal membubarkan HTI, pemerintah harus menggunakan UU Ormas walaupun dengan menempuh proses yang panjang. Tampaknya, hal ini yang mendasari pemerintah  sehingga wacana menerbitkan Perppu untuk membubarkan HTI perlahan mulai surut.

Fenoma menegakkan hukum dengan melanggar hukum juga terjadi pada pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) beberapa waktu lalu. Pemilihan pimpina DPD ketika itu dianggap cacat hukum dan sejumlah media menulis pimpinan DPD RI ilegal. Sampai sekarang tidak ada perubahan terkait status ilegal tersebut.

Hal itu mendorong Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas merasa perlu ikut-serta menyelesaikan polemik ketatanegaraan tersebut. Dalam kajian yang dilakukan APHTN-HAN setidaknya ada dua hal yang ditabrak oleh DPD RI

Pertama terkait amanah konstitusi yang menghendaki DPD-RI diisi oleh perwakilan berdasarkan aspirasi daerah. Beda dengan DPR RI oleh konstitusi memang dikehendaki diisi oleh pwrweakilan partai politik. Tetapi fakta menunjukkan mayoritas hampir 70 persen anggotanya adalah pengurus partai politik.  Salah kaprah itu lah yang menurut APHTN-HAN yang melatarbelakangi anggota DPD memaksakan pemilihan pimpinan DPD walau harus menabrak hukum.

Kedua, terkait kehadiran Wakil Ketua MA dalam pelantikan Pimpinan DPD versi Oesman Sapta Odang (OSO). Kehadiran itu diperdebatkan karena, selain bertentangan dengan Putusan MA, juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 260  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia-lah yang semestinya melantik Ketua DPD-RI, bukan Wakil Ketua MA. Pelantikan itu pun bisa dilakukan sepanjang proses pemilihan ketua dan/atau pimpinan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan MA yang telah membatalkan peraturan DPD-RI terkait mengatur tata tertib lembaga tersebut.

Pelanggaran hukum yang paling baru terjadi dalam kasus Rizieq Shihab yang ditetapkan sebagai tersangka karena percakapan via WhastApp mengandung konten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dan Firza Husein.

Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Agus Rohmat mengatakan, Rizieq, dikenakan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.”

Rizieq  juga dijerat dengan Pasal 9 berbunyi, “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Sementara untuk Firza Husein, polisi menjeratnya dengan 3 pasal. Pertama Pasal 4 UU Pornografi juncto Pasal 29 karena dianggap membuat, kemudian menyediakan pornografi. Kedua, Pasal 6 UU Pornografi karena memanfaatkan, menyimpan, memiliki, juncto Pasal 32 UU Pornografi. Ketiga, Pasal 8, karena yang bersangkutan bersedia menjadi model atau obyek yang kontennya pornografi.

Pembuktian pasal itu akan ditentukan di pengadilan. Tetapi di tingkat pertama, kepolisian dinilai telah melanggar Perkap Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Pengacara Rizieq, Eggi Sudjana mengatakan, Perkap tersebut mengatur mekanisme penyidikan, mulai dari tahap awal sampai penyerahan tersangka dan barang bukti. Menurut Eggi, dalam penetapan Rizieq sebagai tersangka, ada prosedur yang dilewati penyidik.

“Tidak ada tahapan gelar perkara awal, pertengahan, maupun akhir. Tidak ada satu pun tahapan yang dilakukan. Kok langsung ditetapkan sebagai tersangka,” kata Eggi.

Eggi menuturkan pengalamannya saat membela Komjen Budi Gunawan yang melawan proses penyidikan rekening gendut yang dilakukan KPK. Saat itu Eggi dan Budi menang di praperadilan. Status tersangka Budi akhirnya gugur. “Saat itu KPK menyalahi aturan. Nah masak sekarang polisi malah melakukan hal yang sama. Kok dia melakukan ini kepada Habib Rizieq,” kata Eggi.

Sampai saat ini belum ada tanda-tanda kepolisian akan melakukan gelar perkara sesuai Perkap Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Polri hanya menatakan mengatakan bahwa Rizieq sudah jadi tersangka.

Angket KPK

Yang masih dalam proses pelanggaran hukum sekarang ini adalah terkait hak angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penolakan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani dalam kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto yang sekarang menjabat Ketua DPR RI.

Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Setya Novanto pada Pada 28 April 2017 sudah menyetujui ‘usulan hal angket.

Namun, menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD  Pasal 201 ayat  (2), dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Jadi syarat membentuk pansus adalah semua fraksi di DPR yang terdiri dari sepuluh fraksi, wajib mengirim perwakilannya.

Faktanya, sampai saat ini baru lima’ fraksi  yang mengirim perwakilannya. Awalnya hanya satu, yakni Fraksi Partai Golkar. Dalam perjalanan waktu, empat fraksi lain menyusul mengirim perwakilan, yakni Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi NasDem, dan Fraksi Hanura.

Fraksi Golkar sebelumnya mengirim Bambang Soesatyo, Adies Kadir, Mukhammad Misbakhun, John Kennedy Azis dan Agun Gunanjar. Fraksi PDIP menyusul mengirim Masinton Pasaribu, Eddy Kusuma Wijaya, Risa Mariska, Adian Yunus Yusak, Arteria Dahlan dan Junimart Girsang. Fraksi PPP mengirim Arsul Sani dan Anas Thahir. Fraksi NasDem mengirim Taufiqulhadi dan Ahmad HI M. Ali, dan Fraksi Hanura Dossy Iskandar.

Lima fraksi lain sampai saat ini belum mengirim perwakilan. Kelima fraksi tersebut adalah, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PAN. Fraksi PKS bahkan sudah mengirim surat secara resmi menolak mengirim perwakilan.

Sesuai dengan Pasal 201 ayat  (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka seharusnya, pembentukan hak angket KPK itu batal.

Namun faktanya, sampai hari ini DPR terus melakukan proses. Wakil Ketua DPR Fahry Hamzah mengatakan kalaupun lima fraksi tidak kunjung mengirim perwakilannya, panitia angket tetap bisa bekerja.

“Tidak mungkin panitia angket tidak dibentuk hanya karena ada satu fraksi yang tidak mengirimkan anggotanya,” katanya.

Lalu apa dasar hukumnya sehingga Fahry Hamzah mengatakan  “Tidak mungkin panitia angket tidak dibentuk hanya karena ada satu fraksi yang tidak mengirimkan anggotanya?” Bukankah Pasal 201 ayat  (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD  mengatakan untuk membentuk pansus terdiri dari semua unsur fraksi?

Sayangnya, Fahry tidak memberikan jawab tentang hal itu. Mungkin saja optimisme Fahry dilandasi oleh kesepakatan diam-diam bahwa lima fraksi itu pada akhirnya akan mengirimkan perwakilannya juga. Sebab Fraksi PPP pun pada awalnya mengatakan menolak mengirimkan perwakilan, tetapi sekarang berubah.

Menurut pakar hukum tata negara Dr Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, jika menolak melanjutkan hak angket, maka fraksi harus mengajukan surat pembatalan.

Nah, surat pembatalan ini memang belum diajukan oleh fraksi-fraksi yang sudah menyatakan menolak. Sehingga dalam perjalanan waktu, dan lima fraksi lain kemungkinan juga berubah sikap.

Namun, bagaimana pun hasil akhirnya nanti, yang jelas sepanjang belum semua fraksi mengirim perwakilan untuk membentuk panitia angket maka DPR dapat dikatakan sedang berusaha menegakkan hukum dengan melakukan proses pelanggaran hukum. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here