Wapres AS akan Temui Jokowi

Menekan Indonesia Agar Mengalah dalam Kisruh Freeport?

0
127
Indiana Gov. Mike Pence delivers his State of the State address to a joint session of the Legislature at the Statehouse Tuesday, Jan. 14, 2014, in Indianapolis. (AP Photo/Darron Cummings)

Nusantara.news, Jakarta – Seperti sudah diduga sebelumnya, silang sengketa soal Freeport di Indonesia pasti masuk dalam daftar teratas  perhatian Amerika Serikat. Dan, itu terbukti. Bulan depan, 17 April, Wapres Amerika Serikat Mike Pence akan mendatangi Presiden Joko Widodo di Jakarta. Ada dua agenda penting yang akan dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo, yakni soal Freeport dan terorisme.

Jika dilihat kadar urgensinya, masalah pertama jelas lebih mendominasi. Sebab, perkara Freeport inilah yang paling krusial dalam beberapa bulan belakangan. Sedangkan soal terorisme, itu sebetulnya agenda tetap pembicaraan dari setiap pejabat Amerika Serikat yang datang ke Indonesia. Lagi pula, dalam soal pemberantasan terorisme, toh Indonesia sudah terbukti konsisten melaksanakannya.

Jadi, kalau begitu, apalagi kalau bukan soal perusahaan tambang raksasa di bumi Papua itu yang akan jadi topik pembicaraan Pence dengan Jokowi.

Memang belum diketahui secara pasti apa yang bakal didiskusikan oleh Wapres Mike Pence dengan Presiden Jokowi di dalam penyelesaian kasus Freeport. Tetapi, jika mengacu pada sejarah kedatangan petinggi-petinggi AS ke Indonesia dalam soal Freeport, mudah diduga bahwa negara Paman Sam akan menekan pemerintahan Indonesia.

Bagaimana pemerintah Indonesia harus bersikap? Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, kedatangan Pence nanti merupakan kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk menegaskan posisi pemerintah soal kisruh Freeport ini. Pence juga nanti harus tahu bahwa Pemerintah Indonesia bukan sedang menzalimi Freeport. Karena, opsi yang diberikan pemerintah kepada Freeport semata-mata merupakan solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Dengan opsi itulah pemerintah menawarkan, apakah Freeport masih tetap ingin memegang Kontrak Karya (KK) tetapi harus memurnikannya di Indonesia atau mengubah statusnya menjadi IUPK namun tetap bisa melakukan ekspor.

Akan sulit bagi Amerika, bahkan menjadi dilema tersendiri bagi Freeport jika  ingin menekan Indonesia.  Pemerintah, kata Hikmahanto, telah mendengarkan suara rakyat dan Freeport tidak seharusnya membelenggu kedaulatan pemerintah Indonesia dengan Kontrak Karya.

Kedatangan Pence diharapkan tidak untuk menekan Pemerintah Indonesia. Justru, Washington harus lebih memahami kondisi riil yang sedang berkembang dan dapat membantu mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution. Hal ini juga bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menegaskan sikap pemerintah ke Amerika soal Freeport.

Hikmahanto mengatakan, seandainya pemerintah Jokowi harus tunduk terhadap tekanan AS, tidak ada jaminan pemerintahan mendatang akan lebih tidak bersahabat terhadap Freeport. Justru arogansi Amerika Serikat dan Freeport itu akan dimanfaatkan oleh calon-calon presiden untuk meraih simpati publik dalam Pemilu Presiden 2019.

Konflik yang terjadi antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia terkait perubahan status izin perusahaan  itu dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK). Penolakan Freeport terhadap perubahan status itu menyangkut pajak yang harus dibayarkan bisa berubah-ubah (prevailing). Untuk itulah, Freeport masih bertahan dengan skema Kontrak Karya (KK) yang mengatur besaran pajak bersifat tetap. Dalam skema IUPK, Freeport juga merasa keberatan dibebani kewajiban melepas 51 persen saham kepemilikannya kepada Pemerintah Indonesia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here