Menelanjangi Parpol di Pilkada

0
175

PELAKSANAAN Pilkada serentak 2018 ini, sesungguhnya, telah menelanjangi partai politik yang menjadi pengusung dan pendukung calon kepala daerah. Sebab, semua yang terjadi dalam hampir seluruh proses negosiasi panjang dan alot untuk menetapkan pasangan kandidat, telah membuka “aurat” partai yang semestinya tak terpapar ke muka umum.

Lihat saja, berapa banyak kandidat yang diusung yang memang asli kader partai? Tak banyak. Sebagian besar justru “pemain lepas” yang diberikan endorsement partai dengan seremoni dangkal yang artifisial: Mengenakan seragam partai, meneriakkan yel, dan menandatangani memorandum kesepakatan yang tak jelas daya ikatnya. Selepas itu, sang kandidat akan beralih ke kantor partai yang lain dan melakukan prosesi serupa.

Lucu, dan sekaligus memilukan.

Lucu, karena menunjukkan betapa partai politik tidak memerlukan klarifikasi politis, ideologis dan platform kebijakan dalam memberikan dukungan terhadap seseorang untuk menjadi kepala daerah. Alasan dukungan amat sangat pragmatis: Elektabilitas! Padahal, para pemimpin partai politik selalu bicara tentang orientasi politik partai, ideologi partai, atau platform partai.

Memilukan lantaran partai ternyata tidak mempunyai stok kader yang cukup untuk dijadikan pemimpin daerah. Ini menunjukkan partai gagal menjalankan fungsi dirinya sebagai sarana rekrutmen calon pemimpin politik.

Partai politik, melihat gelagat sepanjang pencalonan di Pilkada ini, benar-benar berfungsi sebagai kendaraan politik belaka. Pengemudinya bisa saja orang lain yang entah dari mana, entah berperilaku seperti apa, entah bertujuan hendak ke mana. Itu semua bukan preferensi memilih kandidat kepala daerah yang hendak didukung.

Partai nyaris tak pernah menilai apakah calon yang hendak diusung mempunyai konsepsi, strategi dan rencana kerja yang baik dan tepat untuk daerah yang bakal dipimpinnya. Tidak terlalu dihitung, apakah sang kandidat punya kemampuan memimpin atau tidak. Jika hal-hal yang terukur itu saja kerap diabaikan, maka bisa dilihat urgensinya untuk menilai hal-hal yang bersifat tak berwujud (intangible).

Jika kandidat hanya diukur dari elektabilitas (atau juga termasuk kemampuan likuiditas), tapi luput dari penilaian kemampuan konsepsional, mentalitas dan integritas, terlalu berisiko melemparkan mereka ke gelanggang pertarungan. Kalau kalah mereka mengamuk, dan kalaupun menang bakal terpuruk, lantaran tak tahu hendak berbuat apa ketika duduk di singasana kemenangannya.

Isu “mahar politik” yang seolah selalu melekat pada partai politik di setiap pencalonan kepala daerah, juga telah menelanjangi partai. Fenomena ini memberikan cap lebih rendah lagi kepada partai: sekadar jasa “penyewaan” kendaraan politik belaka.

Partai memang membantah bahwa mereka meminta mahar kepada calon kepala daerah yang meminta rekomendasi pencalonan, dengan menyebutnya sebagai dana membiayai saksi-saksi di setiap TPS. Dana saksi itu harus ditanggung oleh sang kandidat.

Namun, ini justru membuka “aurat” yang lain dari partai bersangkutan. Sebab itu menunjukkan fakta bahwa partai tersebut tidak punya anggota yang riil –kalau anggota saja tidak riil, bagaimana pula dengan kader? Karena untuk keperluan menjadi saksi, seharusnya partai dapat mengerahkan anggotanya menjadi saksi di setiap TPS. Anggota yang mendapat pelatihan cukup tentang ideologi partai, tentu akan penuh semangat menjadi saksi untuk mengamankan kebijakan partainya.

Berdasarkan PKPU Nomor 11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, syarat minimal jumlah anggota parpol adalah 1/1000 dari jumlah penduduk. Jika verifikasi ini benar-benar faktual, tentu jumlah anggota partai di satu provinsi mencapai belasan ribuan orang.

Jawa Timur misalnya –tempat di mana isu ini pecah setelah “nyanyian” La Nyalla Mattalitti soal permintaan mahar (atau uang saksi?) dari Partai Gerindra. Kalau jumlah penduduk Jatim menurut BPS tercatat 39,29 juta jiwa pada tahun 2017, maka jumlah anggota partai yang lolos verifikasi faktual sedikitnya 39.290 orang. Untuk partai-partai papan atas, jumlahnya tentu lebih dari itu.

Bukankah dengan jumlah anggota sebesar itu –kalau memang tidak hanya di atas kertas—tidak sulit bagi partai politik untuk memobilisasi anggotanya menjadi saksi di TPS-TPS.

Mestinya ajang pilkada ini adalah peluang bagi partai untuk menunjukkan keperkasaannya. Bukan sekadar merebut kursi, tapi membuktikan bahwa struktur politik mereka memang sangat mapan. Karena salah satu indikator terpenting sukses partai politik adalah kemapanan struktur organisasinya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here