Menelisik Dua Sisi KPK

0
167

Nusantara.news, Jakarta – Usia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki 15 tahun sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pembentukan lembaga antirasuah ini, sebenarnya telah dirintis sejak puluhan tahun lalu. Dan KPK, bukanlah badan pertama yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani kasus korupsi.

Pada 1967, pemerintah telah membentuk apa yang disebut Tim Pemberantasan Korupsi. Kemudian Komite Anti Korupsi (KAK) pada 1970, Komisi Empat pada 1970, Operasi Tertib (OPSTIB) pada 1977, Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada 1982, Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) pada 1999, dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada 2000. Pun demikian, tindak pidana korupsi seperti tak ada habisnya, bahkan cenderung marak dan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara: menyebar di ranah trias politica (legislatif, eksekutif, yudikatif), BUMN, hingga lembaga pendidikan.

Namun terlepas dari apa pun, upaya pembentukan badan-badan antikorupsi itu menunjukkan komitmen negara amat tinggi menekan angka korupsi. Tentu saja langkah ini patut diapresiasi. Karena itu, menyadari korupsi yang makin merajaela dan bisa mengancam marwah bangsa, pemerintah kemudian merancang lembaga antikorupsi yang lebih power full, dan terlepas dari intervensi penguasa.

Dari titik ini, maka dibentuklah KPK. Kehadirannya sejak awal memang didesain sebagai predator korupsi yang super body, agar para koruptor dan segala pendukungnya tak semakin kuat. Di saat bersamaan, lahirnya KPK sekaligus menjadi antitesis dari lembaga penegak hukum lainnya (kepolisian dan kejaksaan) yang saat itu tak cukup digdaya mengungkap berbagai kejahatan korupsi.

Dalam perkembangannya, jejak rekamnya segera menuai decak kagum pegiat antikorupsi, sekaligus antipati sebagian kalangan yang menganggap KPK menyimpang dari tujuan awal. Lembaga ini kemudian ditakuti banyak orang, terutama mereka yang punya posisi penting. Sedikit melangkah tak hati-hati, jerat hukum menanti. Di antara lembaga-lembaga penegak hukum di tanah air, KPK memang lahir belakangan, namun berdiri kokoh dan mendapat dukungan luas masyarakat. Penindakan korupsinya bahkan menyasar para petinggi negara: ketua MK, ketua DPD, ketua DPR, menteri, para kepala daerah, pejabat di kepolisian, Mahkamah Agung, kejaksaan, dan ketua umum partai.

Itulah sebabnya, KPK kerap mendapat serangan dari segala arah: mulai dari sesama penegak hukum, para anggota dewan ‘yang tehormat’, pengusaha, sampai politisi partai pemerintah. Peluru-peluru pelemahan KPK pun bermacam-macam, seperti kriminalisasi pimpinan KPK, mencoba mengamputasi kewenangan melaui revisi UU KPK, menyandera anggaran, serta teror mengerikan kepada penyidik. Namun KPK bergeming.

Pun begitu, di samping kelebihan yang melekat pada dirinya, tentu tak lepas pula kelemahannya. Karena itu, kritik tetap diperlukan. Sejumlah tudingan (tebang pilih kasus, bermain politik, super body) dan kekurangan (lemahnya koordinasi supervisi, banyak perkara yang menggantung, penyidik yang minim) harus dijawab KPK dengan tindakan perbaikan dan penyempurnaan.

Sejumlah Catatan Minus KPK

Memang, pujian dan sanjungan kerap dialamatkan kepada KPK. Gelombang dukungan dari publik mulai dari masyarakat umum, akademisi, dan public figure, seringkali berlabuh di kantor KPK jika lembaga itu didera persoalan serius. Namun kiprah lembaga antirasuah itu bukan tanpa cela. Dalam rentang perjalanannya, KPK masih menyisakan catatan minus.

Pertama, KPK adalah satu-satunya lembaga penegak hukum yang tanpa pengawasan. Berbeda dengan kepolisian yang memiliki lembaga pengawas yaitu Kompolnas, kejaksaan yang diawasi Komisi Kejaksaan, hakim yang dipantau Komisi Yudisial, namun KPK hanya punya pengawas internal. Berkaca dari itu, maka KPK seharusnya dilengkapi lembaga pengawas independen agar lebih efektif dan tak super body. Lembaga ini nantinya bertugas memantau kinerja dan penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK agar sesuai dengan aturan dan kewenangannya.

Ahli Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin, mendukung wacana tersebut dan membantah kekhawatiran banyak pihak jika dewan pengawas akan melemahkan fungsi, tugas, dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi. “Lembaga apapun dalam prinsip konstitusional harus ada lembaga pengawasan. Agar semua lembaga negara bisa bekerja dalam koridor konstitusional,” kata Irman.

Kedua, fungsi koordinasi dan supervisi yang dimiliki KPK terhadap lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan dianggap belum maksimal. Sejauh ini, kinerja KPK lebih dominan di level penindakan. KPK dinilai harus memperbaiki kembali fungsi koordinasi dan supervisi tersebut agar lembaga antirasuah ini menjadi trigger penegak hukum lain, bukan kompetitor yang seringkali berujung konflik antarlembaga.

Ketiga, KPK masih terkesan gemar menggantung perkara. Dalam beberapa kasus, KPK memang begitu cepat dan sigap menetapkan seseorang menjadi tersangka, tetapi terkadang berlama-lama menuntaskannya. Begitu banyak contoh perkara yang menggantung di KPK. Pada kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane di PT Pelindo II, misalnya, KPK telah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka pada Desember 2015, tetapi hingga kini tak jelas ujungnya. Pun beberapa perkara lainya seperti kasus Bailout Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan perkara Rumah Sakit Sumber Waras, masih tetap menggantung.

Logikanya, kalau memang sudah memiliki cukup alat bukti setiap kali menetapkan tersangka, KPK tak perlu berlama-lama untuk membawanya ke pengadilan. Wajar jika kemudian ada persepsi bahwa KPK menganut prinsip ‘menindak dulu, kelengkapan bukti kemudian’. Kasus-kasus yang menggantung itu sekaligus ujian profesionalitas KPK. Sebab, peniadaan kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan alias SP3 yang diberikan secara istimewa kepada KPK,  dimaksudkan agar mereka ekstrahati-hati dalam menangani setiap kasus korupsi. Tak sembarangan menggarap perkara.

Keempat, SDM, utamanya penyidik di KPK, jumlahnya jauh dari ideal. Bandingkan dengan Hong Kong dan Korea Selatan, di dua negara itu, masing-masing lembaga pemberantasan korupsi memiliki setidaknya 1.200 penyidik. Padahal jika dibandingkan dengan Indonesia, jumlah penduduk dan SDA di dua negara tersebut jauh lebih sedikit.

Hong Kong, misalnya, hanya dengan penduduk delapan juta tapi mereka punya sekitar 1.200 penyidik. Begitupun dengan Korea Selatan. Sementara KPK di sini, hanya ada 150 penyidik (tahun lalu bahkan 50 penyidik) yang harus menangani seluruh wilayah Indonesia. Akibat dari keterbatasan SDM ini, banyak kasus yang lamban atau bahkan tertunggak untuk ditangani.

Sejauh ini, terhitung mulai dari tahun 2004 sampai dengan Mei 2017 KPK telah menangani perkara tindak pidana korupsi sejumlah 2.868 kasus. Sebanyak 887 perkara pada tahap penyelidikan, 601 kasus pada tahap penyidikan, 503 kasus pada tahap penuntutan, 427 pada tahap inckracht, dan 450 kasus telah mencapai proses eksekusi.

Sedangkan, pada report release KPK per bulan Mei 2017. KPK telah melakukan penanganan tindak pidana korupsi sebanyak 184 kasus, dengan rincian: pada proses penyelidikan sebanyak 39 kasus, penyidikan sebanyak 34 kasus, penuntutan sebanyak 38 kasus, inkracht atau berkekuatan hukum tetap sebanyak 37 kasus, dan 36 kasus pada tataran eksekusi.

Sumber Grafik: Anti-Corruption Clearing House

Kelima, realisasi anggaran KPK masih tergolong kecil. Anggaran untuk KPK pada 2017, turun hingga dua puluh persen atau senilai Rp250 miliar dibandingkan dengan anggaran 2016. Anggaran KPK pada tahun 2016 sebesar Rp991,8 miliar, sedangkan pada 2017 berjumlah Rp734,2 miliar. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, penurunan anggaran disebabkan oleh program efisiensi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, pada tahun 2103, anggaran KPK juga pernah dipotong sekitar Rp44,1 miliar dari pagu awal sebesar Rp706,5 miliar menjadi Rp662,4 miliar. Saat itu, pemotonggan anggaran berdasarkan surat Menteri Keuangan tertanggal 14 Mei 2013 terkait Kebijakan Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian/Lembaga.

Tentu saja, anggaran KPK dinilai masih sangat kecil dan jauh dari ideal sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Seharusnya anggaran lembaga antikorupsi di sebuah negara mencapai 0,5% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu sebagaimana yang diungkapkan Mantan Komisioner di Independent Commission Against Corruption (ICAC) lembaga anti korupsi Hong Kong Bertrand de Speville saat berkunjung ke kantor KPK. “Negara yang berhasil memberantas korupsi setidaknya mengalokasikan 0,5% dari total anggaran negara,” ujar Bertrand.

Keenam, selama ini KPK lebih banyak menangani kasus-kasus korupsi di tingkat pusat, sedangkan di daerah amat sedikit ditangani. Kondisi ini, selain KPK yang tersentralisasi, juga karena kepolisian dan kejaksaan belum bekerja maksimal. Karena kondisi itulah, ide pembukaan kantor perwakilan KPK di daerah dinilai banyak kalangan sangat diperlukan.

Adanya bancakan korupsi di daerah dinilai telah menciderai tujuan dari otonomi daerah selama ini sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah justru melanggar asas desentralisasi yang memberikan kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun yang terjadi, karena pengawasan yang lemah, muncul raja-raja kecil yang menguasai sumber daya materi. Korupsi merajalela, keuangan dibagi-bagi oleh penguasa, sementara di sisi lain masyarakat di daerah hidupnya makin terpuruk.

Gagasan membentuk KPK di daerah sebenarnya dimungkinkan jika menelisik ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sementara itu ketentuan ayat (2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Pembentukan perwakilan KPK di daerah tentu saja harus didasarkan pada konteks kebutuhan untuk meningkatkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Baik dari segi/konteks pencegahan maupun penindakan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan).

Namun demikian, pembentukan KPK di daerah tampaknya agak sulit diwujudkan dalam wktu dekat. Sebab, saat ini KPK mengalami keterbatasan SDM, anggaran, infrastruktur, juga perlawanan dari pihak-pihak yang tak menginginkan eksistensi KPK (apalagi hingga ke daerah).

Itulah sejumlah kelemahan dan kekurangan KPK yang harus segera disempurnakan. KPK bisa terselamatkan dari pelemahan hingga saat ini karena dukungan dan kepercayaan banyak pihak termasuk dari media dan rakyat. Oleh karenanya, KPK perlu membayar kepercayaan rakyat dengan cara meningkatkan prestasi yang diperolehnya dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Ke depan, harus ada upaya luar biasa agar KPK dapat memberantas korupsi secara lebih masif dan efektif. Independensi KPK tetap harus dijaga dan memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Dukungan politik Presiden dan DPR juga tetap mutlak diperlukan untuk mendukung dan memperkuat KPK. Janji Presiden Jokowi untuk selalu mendukung KPK perlu terus dikawal dan direalisasikan khususnya melawan segala upaya pelemahan terhadap KPK.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here