Menelisik Patgulipat Impor Beras Menjelang Tahun Politik

1
233
Pekerja beraktivitas di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (19/1). Pemerintah bakal mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton guna menambah pasokan beras nasional yang kini hanya tersisa dibawah satu juta ton beras sementara menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB negara seperti Indonesia harus mempunyai cadangan beras nasional berkisar 1,1 juta hingga 1,8 juta ton. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/18.

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla layak mendapat apresiasi. Impor beras yang sudah berjalan selama 15 tahun dihentikan. Sejak 2016 dan 2017 Indonesia sama sekali tidak melakukan impor beras. Karena dengan hitungan panen 79,1 juta ton padi dengan dengan tingkat kebutuhan beras per kapita 114 Kg per tahun (Kementerian Pertanian 2016) kebutuhan beras nasional sudah cukup.

Badan Pusat Statistik (BPS) membenarkan, selama 15 tahun terhitung sejak tahun 2000 hingga 2015, Indonesia selalu impor beras. Selama kurun itu tercatat masuknya beras impor sebanyak 15,39 juta ton, atau rata-rata lebih dari 1 juta ton per tahun. Impor terbanyak terjadi di tahun 2011 sebanyak 2,75 juta ton. Sedangkan paling sedikit terjadi di tahun 2015 yang hanya impor sebanyak 189.616 ton.

Tapi menjelang dimulainya tahun politik, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito yang juga kader Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem) mengumumkan persetujuan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Alasannya, cadangan Bulog yang tidak boleh kurang dari 1 juta ton mulai menipis. Akibatnya harga beras di sejumlah kota merangkak naik.

Mungkin terlalu dini menuding keterlibatan sejumlah partai politik (Parpol) dalam impor beras dengan alasan Pilkada yang membutuhkan biaya besar. Sebab Parpol bisa berkilah kebutuhan pembiayaan Pilkada umumnya ditanggung sang calon dan tim suksesnya. Tapi kenapa keran impor kembali dibuka menjelang dimulainya tahun politik?

Apakah impor beras itu secara kebetulan, karena memang produksi beras tidak sebanyak yang digembar-gemborkan Kementerian Pertanian? Atau memang ada abuse of power alias penyalahgunaan kewenangan karena Impor beras mendatangkan keuntungan yang lumayan legit bagai para pemainnya? Sehingga di sana muncul patgulipat dengan berbagai kalangan yang membutuhkan biaya politik?

Besar Tapi Tidak Cukup

Mengutip keterangan pemerhati pangan Ir. Indro Tjahjono yang juga Aktivis Dewan Mahasiswa 1978, impor beras memang luar biasa menguntungkan. Bayangkan saja. Beras cuci gudang di Vietnam yang harganya hanya Rp2.100 per Kg bisa dijual di Indonesia seharga Rp6.800 per Kg. Ada margin selisih Rp4.700. Kalau Indonesia selama 15 tahun impor lebih dari 15 juta ton berapa keuntungannya?

“Penyakit masyarakat kita itu gampang lupa dan tidak pedulian. Jadi kalau ada impor tidak banyak yang protes. Hanya sebentar menimbulkan riak-riak  sudah itu hilang karena ditutup oleh isu baru. Sekarang alat bertani seperti cangkul saja diimpor dari China. Jadi beras dan pacul diimpor. Lalu paculnya yang diimpor untuk apa,” ujar Indro Tjahjono.

Indro juga tidak memungkiri adanya media atau wartawan, bahkan ilmuwan yang bisa dibayar untuk membenarkan kebijakan impor. Sudah jelas sebentar lagi ada panen raya, tapi ada ilmuwan yang mengatakan adanya gagal panen sehingga diperlukan impor. Pers pun juga ramai-ramai memberitakan harga beras naik karena gagal panen. Bagi Indro, harga beras itu equilibrium, masyarakat tidak kemaruk nasi dan bisa mengendalikan konsumsi.

“Beras bisa distok kalau kelebihan dan stok akan diatur, agar harga naik terus dan bandar beras untung terus, sehingga bandar beras bisa terus memberi dana politik kepada para petinggi parpol,” tudingnya.

Bandar-bandar beras yang menjadi kroni petinggi Parpol tertentu, lanjut Indro, akan terus bergerilya dengan segala cara dan tipu muslihat yang memperdaya masyarakat. Beberapa daerah, catat Indro, sudah menolak impor beras. “Kalau pemerintah masih ngotot untuk mengimpor maka tiada kata lain selain lawan,” tantang Indro.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli juga menilai, dibukanya keran impor beras khususnya dari Vietnam dan Thailand di bulan Januari ini tidak tepat. Pasalnya, kebijakan impor beras itu bertepatan menjelang panen raya petani beras se-Indonesia. “Yang mau terus impor beras brengsek,” tulis Rizal Ramli di akun Twitter miliknya pada Senin (15/1) lalu.

Kepada Nusantara.news, Rizal Ramli mengungkap fee yang dibagi-bagi dalam kasus impor beras cukup besar. Berkisar 20 hingga 30 dolar AS per ton. Jadi kalau Kementerian Perdagangan membuka keran impor sebesar 500 ribu ton fee yang dibagi-bagi bisa mencapai antara Rp135 – 202 miliar.

Fee sebesar itu memang besar. Tapi tentu saja dibagi-bagi. Meskipun besar, kalau dana politik sebut saja Pilkada di 171 wilayah hanya mengandalkan dari fee impor beras tampaknya jauh dari cukup. Bayangkan saja, untuk memenangkan Pilkada tingkat Provinsi, khususnya di Jawa, dibutuhkan biaya saksi mencapai di atas Rp100 miliar.

Tugas KPK dan PPATK

Kecuali memang ada 1 atau 2 oknum calon kepala daerah yang memang bermain dari impor beras untuk pembiayaan politiknya itu mungkin. Kalau untuk menutup keseluruhan biaya hanya dari impor beras sangat tidak mungkin. Biaya politik itu sangat besar. Mantan Sekjen PDI-P Pramono Anung pernah membuat survei, untuk menjadi anggota DPR-RI umumnya dibutuhkan biaya politik hingga Rp 5 miliar.

Bisa jadi pula, fee dari impor beras hanya satu di antara ratusan jenis fee lainnya. Bukan rahasia umum, banyak sumber dari kewenangan kekuasaan yang bisa dimainkan. Kalau berbagai fee itu dihimpun tentu jumlahnya lumayan besar.

Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diharapkan bisa mendeteksi masuknya uang haram ke sejumlah Parpol atau calon kepala daerah, calon anggota legislatif bahkan calon Presiden sekali pun. Karena memang banyak sekali sumber kewenangan yang bisa mendatangkan uang. Termasuk mencatat asal-usul sejumlah sumbangan yang dibolehkan oleh Undang-Undang.

Presiden Joko Widodo sendiri saat berbicara dalam forum pembukaan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandung, 12 Januari 2015, pernah menegaskan dalam 3 tahun Menteri Pertanian harus bisa swasembada. “Tiga tahun, tidak boleh lebih,” tegas Presiden.

“Mungkin dimulai dengan beras, kemudian nanti jagung, kemudian gula, kemudian tahun berikut kedelai, terus daging, semuanya…Saya meyakini dalam tiga tahun kita akan kelimpahan yang namanya beras. Tidak ada impor lagi untuk beras setelah 3 tahun,” tandas Presiden.

Setelah itu pada tahun 2016 dan 2017 memang tidak ada impor beras. Namun tiba-tiba, menjelang dimulainya tahun politik pemerintah mengumumkan impor beras di tengah optimisme Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menyebutkan produksi beras nasional tahun 2017 surplus.

Adakah patgulipat di balik keputusan itu? Ini sebenarnya yang menjadi tugas KPK dan PPATK agar tahun politik Pilkada Serentak 2018 serta Pilpres dan Pileg 2019 sebagai sarana penyegaran elite kepemimpinan di negeri ini tidak dicederai oleh permainan uang. Tentu bukan hanya impor beras saja yang disorot, melainkan berbagai kewenangan yang rentan penyalahgunaan dan menghasilkan uang haram.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here