Menelisik SK Walikota Samarinda di Balik Pungli Rp6,1 Miliar

1
342
Walikota Samarinda Syaharie Jaang bersama istri dalam acara BKKBN

Nusantara.news, Jakarta – Penyidik Bareskrim Polri, Minggu (19/3) kemarin telah menetapkan tiga orang tersangka terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Pelabuhan Palaran, Samarinda, pada Jumat (17/3) lalu.

Satu diantara tiga tersangka, ungkap Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya, adalah Sekretaris Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) yang bertugas mengkoordinir pungutan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Palaran, Samarinda.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial NA, AB dan DH. “Iya, benar. NA ini berperan melakukan pemerasan di lapangan, AB bertangungjawab pada kegiatan bongkar muat, sedangkan DH  adalah Sekretaris Komura,” beber Agung, di Jakarta, Minggu (19/3).

Sebagaimana diketahui, Pelabuhan Palaran baru beroperasi sejak 2010. Diduga kebiasaan pungli sudah berlangsung sejak tahun itu. “Pelabuhan ini kan tergolong baru, ya. Bisa jadi mereka melakukannya sejak awal,” tuding Agung.

Pengakuan Walikota

Diduga jumlah tersangka akan terus bertambah. Terlebih adanya pungutan di pintu masuk dan pintu keluar Pelabuhan Palaran yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) berbekal Surat Keputusan Walikota Samarinda No.551.21/083/HK-KS/II/2016.

SK Walikota itu tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir Pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas Bukuan Palaran Atas Nama Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Samarinda. SK itu diduga menjadi paying hukum KSU PDIB Samarinda melakukan pungutan liar di pelabutan peti kemas.

Tak pelak lagi, Walikota Samarinda Syaharie Jaang sempat dimintai keterangan oleh Polda Kalimantan Timur terkait penerbitan SK itu. Walikota Jaang, begitu biasa dia dipanggil pun menjelaskan kronologi terbitnya SK yang diduga melanggar ketentuan itu.

Jaang diperiksa selama lebih dari 12 jam, sejak Sabtu (18/3) pukul 13.00 hingga Minggu (19/3)  pukul 01.30 Waktu Indonesia Tengah (WITA) oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri dan Ditjen Reserse Kriminal Khusus Kepolisan Daerah Kalimantan Timur.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Jaang mengaku dicecar 15 pertanyaan. Namun Jaang yang asli suku Banjar itu enggan mengungkapkannya secara rinci. Saat Jumpa Pers Jaang hanya mengungkapkan telah menjawab secara kronologis tentang munculnya SK bermasalah itu.

“Proses perizinan pengelolaan parkir oleh koperasi serba usaha PDIB itu masuk ke Pemkot (Pemerintah Kota) sehari setelah saya sudah tidak menjabat Wali Kota Samarinda (24 November 2015),” elak Jaang tentang asal muasal terbitnya SK.

Artinya, lanjut Jaang, SK itu diproses saat dirinya tidak sedang menjabat Walikota karena periode jabatannya yang pertama telah habis. Kala itu pelaksana tugas (Plt) adalah Meliana selaku Asisten I yang bertugas sejak 24 November 2016 hingga 17 Februari 2017.

“Memo Advis (SK) yang dilakukan plt Walikota Meliana tertanggal 10 Februari 2016, sedangkan saya dilantik 17 Februari 2016,” ungkap Jaang kepada wartawan.

Toh demikian Jaang mengakui dirinya yang menandatangani SK Walikota yang kemudian dijadikan rujukan Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) melakukan pungutan liar.

Calon Tersangka Lainnya

Maka Tim Saber Pungli yang sudah menetapkan tiga tersangka pun berusaha membidik calon tersangka lain. Sebab, papar Brigjen Pol Agung Setya, timnya masih bekerja membongkar praktek monopoli kegiatan bongkar muat yang membuat tingginya biaya logistik.

Koperasi TKBM Komura yang memonopoli kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Palaran, beber Agung, diduga telah menetapkan tarif secara sepihak yang membebani pemilik barang. Praktek monopoli itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Ade Yaya Suryana. Secara sepihak, terang Ade, Komura menetapkan tarif bongkar muat Rp182.780 per kontainer ukuran 20 feet dan Rp274.167 per kontainer ukuran 40 feet.

Tarif itu jauh lebih tinggi dibandingkan tarif di Pelabuhan Surabaya yang biayanya hanya Rp10 ribu per kontainer. “Maka apa yang telah dilakukan tersangka diduga telah melakukan sejumlah pelanggaran,” tuding Ade.

Terlebih Komura menolak mengikuti pedoman penentuan tarif bongkar muat yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Permenhub KM No 35 Tahun 2007 tentang pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat dari dan ke kapal pelabuhan.

Bahkan PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP) selaku penyedia jasa bongkar muat dibuat tidak berdaya. “Komura melakukan ancaman kepada perwakilan PT PSP pada saat berunding menentukan tarif bongkar muat bersama dengan Pelindo dengan cara menolak untuk berunding dan membawa masa di luar lokasi,” ungkap Ade.

Pelanggaran paling parah, lanjut Ade, Komura memaksakan pemungutan di luar hak. Komura memilih menolak mengikuti mekanisme penentuan tarif pelabuhan. Oleh karenanya para tersangka dikenakan pasal 368 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan atau Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 jo 56 KUHP.

Kini penyidik telah mengamankan barang bukti berupa uang Rp6,1 miliar dari kantor Komura. Barang bukti itu diduga berasal dari hasil kejahatan atau hasil setoran dari sejumlah perusahaan pelayaran kepada koperasi TKBM Komura. []

1 KOMENTAR

  1. Korupsi itu sudah menjadi tradisi negatif yang berlangsung puluhan tahun. Aparat pemerintah pd tingkat terendah pun (misalnya, kelurahan) sdh melakukannya, sehingga pungutan menjadi sesuatu yg biasa. Jadi, tugas saber pungli dlm beberapa tahun ke depan telah dianggap “berhasil” apabila mampu meminimalisirnya. Kita tdk usah menuntutnya berlebihan, dng meminimlkannya saja sdh membantu menciptakan iklim bersih bagi generasi selanjutnya. Semoga pemerintahan Jokowin bisa menjadi momen utk membudayakan pengurusan segala perizinan secara bersih dan transparan.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here