Menelisik Tanggung Jawab Kemenag dalam Penipuan Umrah

1
93
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Setelah banyak calon jamaah umrah menjadi korban travel bodong, Kemenag menerbitkan regulasi baru melalui PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Nusantara.news, Jakarta – Saat ini umrah menjadi pilihan masyarakat lantaran waktu tunggu ibadah haji yang sangat lama hingga 17 tahun. Namun di saat tingginya minat jamaah umrah membuat banyak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menyalahgunakan izin operasional. Kasus First Travel cukup mengagetkan publik. Betapa tidak, korbannya mencapai 63.310 orang dengan total kerugian Rp 905,33 miliar.

Mereka adalah calon jemaah yang sudah membayar paket promo Rp 14,3 juta per orang dalam periode Desember 2016 hingga Mei 2017. Selain itu, sejumlah calon jemaah ada yang masih diminta membayar carter pesawat sebesar Rp 2,5 juta sehingga jumlah penambahan itu sebesar Rp 9.547.500.000.

Jumlah tersebut belum termasuk utang-utang yang belum dibayar First Travel ke sejumlah pihak. Seperti belum dibayarnya provider tiket penerbangan sebesar Rp 85 miliar. Selain itu First Travel juga nunggal di tiga hotel di Mekkah dan Madinah dengan total Rp 24 miliar. Utang pada provider visa untuk menyiapkan visa jemaah sebesar Rp 9,7 miliar.

Teranyar, Abu Tours Travel juga memakan korban jamaah cukup banyak. Dari 15 provinsi yang menjadi lokasi kantor Abu Tours, setidaknya 86.720 orang mengaku sebagai korban. Nilai kerugian calon jemaah Rp 1,8 triliun. Jika dibandingkan kerugian penipuan calon jemaah umrah First Travel, angka ini memang lebih tinggi.

Modus keduanya hampir sama, yakni menjanjikan calon jemaah untuk berangkat umrah dengan target waktu yang ditentukan. Hingga batas waktu tersebut, para calon jemaah tak kunjung menerima jadwal keberangkatan. Bahkan, sejumlah korban mengaku diminta menyerahkan biaya tambahan agar bisa berangkat.

Biro-biro travel ini memberikan promosi dengan biaya murah di bawah ketetapan Kementerian Agama, yakni Rp 14,3 juta. Tentunya mereka menjanjikan para pelanggannya mendapatkan fasilitas VIP meski membayar murah.

Sementara itu Kementerian Agama (Kemenag) tidak bisa menanggung para jamaah yang batal berangkat umrah lantaran salah memilih travel umrah. Dalam hal ini Kemenag terkesan angkat tangan.

Kemenag mengatakan hanya memiliki kewenangan mencabut izin biro perjalanan umrah yang melakukan pelanggaran. Namun untuk memberangkatkan para jamaah yang tertipu pihak travel, Kemenag tak bisa melakukannya. Sebab untuk memenuhi keberangkatan para jamaah, hal itu merupakan kewajiban dari PPIU, karena Kemenag tak ada sangkut pautnya mengenai keberangkatan mereka. Untuk masalah pengembalian uang yang telah disetorkan kepada pihak travel pun tak bisa mengembalikannya.

Atas masalah ini, wajar saja jika anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut Kementerian Agama ‘bangsat’. “Ini Kementerian Agama bangsat pak, semuanya Pak. Saya buka-bukaan,” umpat Arteria saat membahas soal kasus penipuan ibadah umrah dalam rapat kerja antara Komisi III dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/3/2018) lalu.

Arteria mengaku kecewa dengan kinerja Kemenag selama ini dalam menangani kegiatan perjalanan umrah. Pasalnya, Kemenag dianggap tidak berhasil melakukan pencegahan terhadap keberadaan biro perjalanan umroh yang berbuat curang dan jelas-jelas melakukan penipuan. Bahkan dengan mudahnya Kemenag memberi izin pada biro-biro tersebut.

Tidak hanya Kemenag, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) juga dinilai tidak bekerja dengan baik. Jika Kemenag terkesan angkat tangan, sikap Kemenpar justru menyalahkan publik yang tertipu karena diiming-imingi biaya ibadah umrah murah.

“Kementerian Pariwisata sama Pak. Mana ada publik ya di negara ini disalahkan. Kok kalian percaya ada ongkos biaya haji yang murah. Ya terang aja kalian ditipu. Itu yang saya katakan, sakit,” ujar Arteria.

Sebelumnya, Kemeterian Agama menyatakan sudah mencabut izin empat biro perjalanan umrah, yakni PT First Travel, PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours), PT Solusi Balad Lumampah (SBL), PT Mustaqbal Prima Wisata, dan Interculture Tourindo.

Pencabutan izin dilakukan usai ribuan jemaah di tiap biro perjalanan tersebut gagal diberangkatkan ke Arab Saudi. Para biro itu diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana jamaah. Hasil penyidikan, biro tersebut menyalahgunakan anggaran para jamaah untuk kepentingan di luar kepentingan ibadah umrah. Sementara untuk Interculture Tourindo, izinnya dicabut karena tidak mampu lagi menjalankan proses bisnis terkendala krisis finansial. Hal itu terjadi karena bank garansinya disita oleh pihak kepolisian, karena Interculture Tourindo berafiliasi dengan First Travel.

Nah, terkait dengan travel umroh bodong yang dilakukan Abu Tours, saat ini Polri sedang melakukan investigasi ke Kementerian Agama terkait perizinan. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin.

“Bareskrim Polri dan jajaran yang tangani kasus penipuan ini betul-betul investigasi sampai ke perijinannya jangan berhenti kepada perusahannnya. Yang berikan izin itu siapa,” ujar Syafruddin di Jakarta Selatan, Senin (2/4/2018).

Syafruddin menerangkan, travel umrah bermasalah ini sangat menghambat dan merugikan para jamaah. Polri bergerak dalam porsi penegakan hukum, misalnya pada kasus First Travel yang sudah sampai pengadilan. Pihaknya juga mengaku tidak ingin menilai bagaimana proses perizinan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Yang pasti, Polri akan memeriksa hal tersebut.

Regulasi baru yang terlambat

Berdasarkan data, saat ini jumlah jamaah umrah rata-rata 1 juta orang tiap tahunnya. Antusiasme muslim Indonesia untuk menunaikan “haji kecil” ini terbaca oleh pengusaha travel dan biro perjalanan sebagai peluang bisnis yang menggiurkan. Indonesia pun menjadi negara ketiga terbesar pemasok jamaah umrah ke Saudi Arabia di bawah Mesir dan Pakistan.

Data yang dikeluarkan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, tahun 2017 sekitar 6,75 juta visa telah dikeluarkan untuk umat Islam untuk melakukan ziarah ke Makkah dan Madinah. Data yang telah dikumpulkan menyatakan terjadi peningkatan hampir 6 persen dari jumlah peziarah umrah. Hal ini bila dibandingkan data pada periode yang sama pada tahun 2016, yakni terdapat 6,39 juta visa umrah yang dikeluarkan.

Sayangnya penyelenggaraan umrah ini banyak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dalam hal ini PPIU untuk mereguk keuntungan dari bisnis tersebut. Mereka menggunakan celah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Dalam peraturan tersebut diatur hal-hal berkaitan dengan penyelenggaraan umrah, seperti standar penerbangan satu kali transit, hotel setara bintang tiga, makan menggunakan standar prasmanan. Namun PMA tersebut tidak mengatur mengenai biaya standar umrah.

Padahal yang namanya paket umrah di bawah biaya standar justru berpotensi menciptakan iklim bisnis tidak sehat. Tidak hanya itu, calon jamaah umrah juga rentan terkena imbas dari persaingan tidak sehat tersebut. Kasus yang menimpa Firts Travel, Azizi Travel, dan Abu Tours menjadi bukti banyaknya PPIU yang memanfaatkan celah dari PMA.

Satu dari empat asosiasi travel haji dan umrah, AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) pernah mempersoalkan murahnya biaya perjalanan umrah, yang seharusnya sesuai standar minimal sebesar USD 1.700 (sekitar Rp 22 juta). AMPHURI ada benarnya, biaya umrah di bawah standar dapat menurunkan kualitas pelayanan dan bahkan bisa menyebabkan gagalnya keberangkatan.

Sejauh ini terdapat tiga modus operandi yang menawarkan biaya umrah murah yang jauh di bawah harga standar. Pertama, skema gali lobang tutup lobang (ponzi scheme). Dalam skema ini, pendaftar belakangan menutup defisit biaya dari pendaftar yang lebih awal. Risikonya, pendaftar terakhir berpotensi gagal berangkat jika tidak mendapatkan pendaftar baru.

Kedua, skema subsidi silang. Dalam skema ini, pendaftar terakhir membayar biaya yang lebih besar dari pendaftar yang lebih awal. Jadi, jangan heran jika ada satu jamaah dalam satu kelompok terbang dengan fasilitas pesawat, hotel, dan makan yang sama, tetapi membayar dengan harga yang berbeda.

Ketiga, skema pemutaran uang. Dalam skema ini, calon jamaah umrah mendaftar dengan harga murah (di bawah standar), kemudian uang tersebut digunakan untuk membiayai usaha yang lain. Keuntungan dari perputaran uang itu kemudian digunakan untuk memberangkatkan jamaah umrah.

Biasanya, travel yang menggunakan modus operandi ini akan mensyaratkan daftar tunggu setahun kepada calon jamaah untuk diberangkatkan. Karena dalam jangka waktu setahun, biasanya uang pendaftaran umrah itu sudah menghasilkan “uang pengganti” yang dapat memberangkat calon jamaah umrah ke tanah suci. Jika perputaran uang tidak berjalan lancar, kemungkinan terburuknya adalah kegagalan keberangkatan seperti yang terjadi saat ini.

Nah, dari semua kegagalan keberangkatan jamaah umrah ini, selain PPIU tentu pemerintah (Kemenag) juga patut disalahkan. Pasalnya, selama ini tidak ada regulasi jelas yang dapat melindungi jamaah. Regulasi yang ada justru menjadikan celah untuk memuluskan pengusaha travel dan biro perjalanan berbuat “kejahatan”.

Kemenag saat ini memang sudah menerbitkan regulasi baru untuk menertibkan travel umrah nakal. PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang menggantikan PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali, PMA 2018 menutup celah aturan yang tidak termuat dalam PMA 2015. PMA baru sekaligus menyehatkan bisnis umrah dan perlindungan bagi jamaah. Dengan PMA baru ini, ada larangan sistem penjualan paket umrah yang menggunakan skema-skema merugikan jamaah seperti skema paket ponzi, sistem pemasaran berjenjang (MLM), investasi bodong atau jenis lain yang merugikan.

“PMA ini kami buat untuk menyehatkan “bisnis” umrah sekaligus melindungi jemaah. Selama ini ibadah umrah terganggu oleh pelaku bisnis yang nakal sehingga jamaah rentan menjadi korban,” jelas Nizar di Kantor Kementerian Agama Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Dalam aturan baru terkait umrah, terdapat sejumlah hal penting. Dari sisi model bisnis, ada kewajiban bagi PPIU untuk mengelola umrah dengan cara yang halal atau berbasis syariah daripada menggunakan skema-skema paket yang merugikan.

“Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah bukanlah “bisnis” sebagaimana umumnya. Umrah adalah ibadah. Karenanya, pengelolaan perjalanannya harus benar-benar berbasis syariah,” jelas Nizar.

Tidak hanya itu, PMA baru juga mengatur izin bagi PPIU. Izin tersebut hanya akan diberikan kepada biro perjalanan wisata yang memiliki kesehatan manajemen dan finansial, tidak pernah tersangkut kasus hukum terkait umrah, taat pajak, dan tersertifikasi. Secara berkala PPIU akan diakreditasi oleh lembaga yang ditunjuk Kemenag. Beleid ini juga memuat tentang patokan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) atau harga referensi disertai standar pelayanan minimum (SPM).

PMA baru juga mengatur mekanisme pendaftaran jemaah. Sistem pendaftaran harus dilakukan melalui pelaporan elektronik dengan pembatasan keberangkatan paling lama enam bulan setelah akad atau tiga bulan setelah pelunasan. Regulasi baru ini sekaligus menginstruksikan pada Kanwil provinsi/kota/kabupaten untuk memantau PPIU sejak proses perizinan hingga level pengawasan.

Dengan terbitnya PMA Nomor 8 Tahun 2018 menggantikan PMA Nomor 18 tahun 2015, entah kita patut bersyukur atau tidak. Seperti dalam beleid, PMA baru dapat menutup celah bagi travel nakal sekaligus melindungi calon jamaah. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah peraturan ini agak terlambat. Mengapa peraturan ini baru terbit setelah terjadi begitu banyak jatuh korban. Mengapa aturan ini tidak dibuat sejak awal, atau kalau kita mau mempertanyakan bagaimana kinerja jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di bawah pimpinan mantan Pimpinan KPK, M Jasin. Kemana saja kerja inspektorat, bukankah semua itu bisa dilakukan pencegahan sebelum korban berjatuhan. Atau, jangan-jangan Kemenag memang ‘sebangsat’ itu.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here