Menengok Praktik Perlindungan Saksi di Sejumlah Negara

0
46
Kelompok mafia Italia-Amerika tahun 60-an

Nusantara.news – Tewasnya saksi kunci kasus e-KTP Johannes Marliem, di Los Angeles, Amerika Serikat, selain masih diselimuti misteri juga memunculkan pertanyaan, bagaimana Negara menerapkan perlindungan terhadap saksi pada kasus-kasus kejahatan terorganisir seperti korupsi.

Di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat praktik perlindungan terhadap saksi sebetulnya dilakukan sangat ketat. Bahkan, seorang saksi yang berada dalam program perlindungan bisa direlokasi dan mengganti semua identitas yang dimiliki. Karena itu, orang yang membocorkan informasi tentang saksi yang berada dalam perlindungan juga bisa dihukum.

Seorang mantan pejabat penegak hukum di AS bernama John Thomas Ambrose pernah dihukum karena membocorkan informasi tentang saksi yang berada dalam Program Perlindungan Saksi di negara tersebut, Nicholas Calabrese, kepada anggota kejahatan terorganisir di Chicago.

Di Amerika sendiri praktik perlindungan saksi pertama kali muncul di tahun 1970-an. Awalnya, diterapkan untuk membongkar organisasi kejahatan berjenis mafia. Saat itu, Omerta atau “sumpah diam” yang berlaku secara tidak tertulis di antara para anggota kelompok kejahatan tidak mudah digoyahkan, dan akan mengancam nyawa siapa pun yang melanggar dan bekerja sama dengan polisi.

Saksi penting kerap sulit dibujuk untuk bersaksi dan saksi kunci kerap menghilang pada saat penuntutan mengarah pemimpin kelompok. Berdasarkan pengalaman ini, Departemen Hukum AS menginstitusikan program perlindungan saksi.

Joseph Valachi merupakan orang pertama dari kelompok mafia Italia-Amerika yang melanggar Omerta sehingga bekerja sama dengan petugas keamanan. Pada tahun 1963 dia bersaksi di hadapan Kongres AS untuk membuka struktur internal mafia dan kejahatan terorganisir. Dia takut diburu dan dibunuh oleh Vito Genovese, pemimpin kelompok mafia yang sangat kuat saat itu. Saat Valachi buka suara di hadapan Kongres, dia dilindungi oleh 200 petugas. Tersebar rumor, kelompok mafia Genovese telah menghargai kepala Valachi dengan USD 100,000.

Sebelum perlindungan saksi diinstitusikan Valachi adalah orang pertama yang meminta perlindungan saksi. Meski Valachi tetap dipenjara atas kejahatan yang dilakukannya, namun keberadaannya dilindungi. Dia diisolasi dari tahanan lain dan dibatasi komunikasinya, terbatas hanya kepada FBI dan staf biro lapas. Valachi sangat ketakutan dengan pembalasan kelompok mafia Genovese, sehingga untuk makan saja dia berkeras memasak sendiri karena takut diracun.

Valachi akhirnya meninggal di tahanan karena sakit jantung pada 1971, dua tahun setelah orang yang paling ditakutinya, Genovese, meninggal terlebih dulu.

Program perlindungan saksi di AS bernama Witness Security (WITSEC) dimulai di AS tahun 1970 melalui Undang-Undang Pengendalian Kejahatan Terorganisir. Berdasarkan kewenangan Jaksa Agung, keamanan fisik saksi yang berisiko direlokasi ke tempat tinggal baru dan rahasia dengan perubahan nama dan identitas baru.

Tahun 1984, WITSEC dilengkapi oleh Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi, yang di antaranya memuat klausul bahwa seorang saksi dapat diterima dalam program WITSEC jika perkara yang bersangkutan sangat sigifikan, kesaksian yang diberikan bernilai tinggi untuk keberhasilan penuntutan, dan tidak ada alternatif lain untuk mengamankan saksi secara fisik.

Dalam perkembangannya penerimaan perlindungan saksi di WITSEC diperluas dari hanya kejahatan mafia hingga kejahatan terorganisir lainnya seperti kartel obat-obat terlarang, geng motor, geng penjara, dan geng jalanan.

Selain Amerika, Australia juga menerapkan praktik perlindungan saksi sejak 1983, salah satu tujuannya memberi insentif kepada para penjahat lapis bawah untuk memberi informasi kejahatan petinggi kelompoknya. Saat itu, perlindungan saksi ditangani masing-masing kantor kepolisian dengan pendekatan berbeda-beda.

Pada 1988 Australia membentuk komisi di parlemen untuk mengkaji isu perlindungan saksi. Lalu Undang-Undang Perlindungan Saksi di tingkat Persemakmuran pun lahir pada tahun 1994, dan berlaku pula peraturan serupa pada beberapa Negara bagian dan Wilayah Ibukota Australia.

Undang-Undang tersebut memberi wewenang kepada Polisi Federal Australia untuk mengelola program yang dinamakan National Witness Protection Program (NWPP).

Tahun 1997, Undang-Undang tersebut diamandemen untuk memungkinkan peserta program NWPP melakukan pengungkapan dengan memberikan informasi kepada Ombudsman Persemakmuran. Dan Pada 2002, UU tersebut kembali diamandemen untuk mengizinkan masuknya saksi dalam program NWPP berdasarkan permohonan Pengadilan Internasional, prosesnya mirip dengan proses penerimaan Warga Negara Asing.

Sejumlah negara seperti Cina (Hong Kong), Kolombia, Italia, Jerman, dan Afrika Selatan menerapkan program perlindungan saksi dengan pola yang hampir sama dan ditujukan untuk mengungkap kejahatan-kejahatan terorganisir kelas mafia.

Indonesia memiliki lembaga perlindungan saksi bernama LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden. LPSK dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berbeda dengan negara-negara lain, inisiatif membentuk UU perlindungan saksi bukan datang dari aparat hukum, baik polisi, jaksa, atau pengadilan tapi datang dari kelompok masyarakat.

Inilah yang menyebabkan program perlindungan saksi di Indonesia tidak begitu serius, karena minim perhatian dari aparat penegak hukum. Bahkan awalnya RUU perlindungan saksi ini tidak diseriusi DPR sehingga harus didesak-desak dari tahun 2001-2005 agar masuk Prolegnas.

Padahal, menurut Pasal 24 Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (Resolusi Majelis Umum 52/25, lampiran I), PBB memberi mandat bahwa negara anggota perlu melakukan upaya-upaya yang pantas untuk memberikan perlindungan yang efektif dari pembalasan atau intimidasi bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam perkara yang melibatkan kejahatan transnasional terorganisir.

Kejahatan narkoba, korupsi, terorisme, hingga penjualan orang (human trafficking) sudah menjadi kejahatan terorganisir dan lintas batas negara yang didalangi para mafia. Sebab itu, Negara seharusnya serius melindungi saksi-saksi terkait kejahatan-kejahatan tersebut.

Tewasnya saksi kunci kasus e-KTP Johannes Marliem menunjukkan Negara sangat tidak serius, dan bisa jadi, kematian Marliem bukan kejadian yang terakhir. Tapi, apa benar Negara bisa serius dalam masalah perlindungan saksi? Wong aparatnya sendiri saja, penyidik KPK Novel Baswedan, tidak bisa dilindungi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here