Menentang UU MD3 Pasal 201 Ayat 2, Pansus Hak Angket KPK Cacat Hukum

0
558
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) berjabat tangan dengan Anggota Fraksi Golkar Agun Gunandjar (kiri) dan Bambang Soesatyo (tengah) sebelum rapat pemilihan Ketua Pansus Angket KPK di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6). Rapat tersebut memutuskan politikus Golkar Agun Gunandjar terpilih menjadi Ketua Pansus Angket KPK. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc/17.

Nusantara.news, Jakarta –  Pantia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cacat hukum alias ilegal karena menentang UU MD3 Pasal 201 Ayat 2. Jika dilanjutkan akan melanggar hukum yang lain.  Konsekuensinya jelas, jika ada pengeluaran uang untuk biaya pansus yang ilegal, maka dengan sedirinya masuk kategori merugikan keuangan negara, sehingga KPK memiliki kewenangan untuk mengusut dan menangkap pelakunya

Cacat Hukum

Tentang panitia khusus diatur dalam Undang -undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau disingkat UU MD3

Mengenai panitia khusus disebutkan pada Bab III tentang DPR, mulai Pasal 199 sampai Pasal 209. Usul hak angket diatur dalam Pasal 199 (1) berbunyi, Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Sampai pada tahap ini, hak angket tidak ada masalah karena jumlah paling sedikit 25 orang dari lebih satu fraksi sudah terpenuhi. Bahkan ada 26 nama yang menjadi pengusul hak angket KPK.

Nama ke-26 anggota DPR itu adalah, Nama 26 pengusul adalah, Eddy Wijaya, Masinton Pasaribu (F-PDIP), Nawafie Saleh, Adies Kadir, Ahmad Zacky Siradj, Syaiful Bahri Ruray, Agun Gunandjar, Anthon Sihombing, Noor Achmad, Endang Srikarti, Ridwan Bae, M.N Purnamasidi, (F-Partai Golkar), Desmond Junaidi Mahesa (F-Partai Gerindra), Rohani Vanath (F PKB), Daeng Muhammad (F-PAN), Fahri Hamzah (F-PKS), Arsul Sani (F-PPP), Taufiqulhadi, Ahmad Sahroni (F-Nasdem), Dossy Iskandar Prasetyo, Dadang Rusdiana, Djoni Rolindrawan, Samsudin Siregar, H.M. Farid Al Fauzi, Ferry Kase, Frans Agung Mula Putra (F-Hanura).

Sebelum membentuk panitia khusus, hak angket terlebih dahulu diusulkan dan dibahas untuk mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (3).

Sampai pada tahap ini juga tidak ada masalah. Rapat paripurna DPR membahas usul hak angket KPK berlangsung tanggal 28 April 2017 dipimpin oleh ketua DPR Setya Novanto, walau diwarnai perdebatan sengit dan aksi walk-out, paripurna DPR akhirnya ketuk palu menyetujui usul hak angket untuk KPK.

Setelah paripurna DPR menyetujui hak angket dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus yang disebut dengan panitia angket, dalam hal ini Panita Angket KPK.

Tentang hal ini diatur dalam Pasal 201 Ayat  (2) berbunyi, Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Cacat hukumnya beralwal di sini, yakni terkait bunyi ayat (2) yang mengatakan keanggotaan panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi.

Kata “semua” ini berarti semua unsur fraksi harus ikut membentuk panitia khusus. Jumlah fraksi di DPR adalah 10 fraksi. Ini berarti yang diperintahkan oleh undang-undang untuk membentuk panitia khusus adalah unsur dari 10 fraksi.

Kalimat “semua” dalam ayat ini, sangat jelas, dalam pengertian tidak ada tawar menawar, tidak ada ruang untuk menafsirkan secara lain, tidak ada ruang untuk menafsirkan setengah plus satu.

Karena kalimatnya sangat jelas, maka dalam hal pembentukan pansus tidak dikenal istilah quorum. Kalau pun kalimat quorum dipaksakan, maka quorumnya adalah apabila pansus dibentuk oleh 10 fraksi. Tanpa unsur 10 fraksi maka pembentukan pansus tidak quorum.

Berapa unsur fraksi yang ikut membentuk Pansus KPK pada Rabu (7/6/2017) lalu? Ternyata hanya 8 unsur fraksi. Dua fraksi yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS tidak ikut.  Fraksi Demokrat sudah menyatakan tidak akan ikut, tetapi masih sebatas pernyataan, sementara Fraksi PKS sudah mengirim surat resmi kepada pimpinan DPR menyatakan menolak membentuk Pansus KPK.

Dengan demikian, Pansus KPK kemarin yang dibentuk oleh 8 unsur fraksi, jelas tidak mengindahkan atau bertentangan dengan Pasal 201 UU MD 3 Ayat  (2) yang berbunyi, Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Karena tidak mengindahkan perintah UU MD3 maka Pansus KPK cacat hukum atau ilegal.

Sesungguhnya, bukan hanya Pansus KPK itu yang cacat hukum, tetapi proses pembentukannya juga otomatis cacat hukum.

Proses Pansus KPK tentunya dilandaskan pada tata tertib DPR. Betul, sesuai tata tertib, rapat 8 unsur fraksi itu, sudah quorum, karena dihadiri oleh lebih dari setengah unsur fraksi.

Bahwa proses pembentukan Pansus KPK itu dianggap juga cacat hukum, karena syarat untuk membentuk Pansus KPK terlebih dahulu harus memenuhi bunyi Pasal 201 UU MD 3 Ayat  (2) yang menyatakan, …membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Artinya, quorum dulu di tingkat UU, setelah itu baru quorum di tingkat tata tertib.

Sendainya perintah Pasal 201 UU MD 3 Ayat  (2) sudah dipenuhi di mana semua unsur fraksi menyatakan setuju membentuk Pansus KPK, maka bila dalam rapat pembentukannya hanya dihadiri 6 fraksi saja, tidak masalah, karena sudah cukup, sudah quorum, sudah lebih dari setengah.

Tetapi faktanya, quorum hanya terjadi di tingkat tata tertib, tetapi tidak di tingkat UU. Ini bisa dianalogkan dengan keinginan mendirikan suatu bangunan, bagaimana bisa tanpa membangun pondasinya telebih dahulu?  Jika pondasinya belum dibuat, tidak mungkin ada bangunan atasnya.

Maka dalam hal Pansus KPK yan dibentuk 8 unsur fraksi, bukan hanya Pansus KPK-nya cacat hukum alias ilegal, tetapi juga ketua dan 3 wakil ketua yang sudah terpilih.

Pembiayaan Pansus Merugikan Negara

Setelah pembentukan pansus, seharusnya dilanjutkan dengan proses penetapan pansus melalui keputusan DPR dan dilanjutkan pengumuman di lembaran negara sebagaimana diatur dalam Pasal 202 (1) berbunyi, Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara.

Seperti 8 fraksi yang ngotot membentuk Pansus KPK walau tidak quorum di tingkat UU, maka DPR pun mungkin saja melakukan hal sama ketika mengeluarkan surat keputusan.

Kalau DPR akhirnya menetapkan Pansus KPK yang cacat hukum dan ditetapkan dengan keputusan DPR, maka keputusan itu dengan sendirinya juga cacat hukum.

Sampai di sini masih belum ada masalah mendasar, dalam pengertian ruang lingkup kegiatannya masih di seputaran DPR.

Masalah lebih mendasar akan datang ketika badan musyawarah memroses pembiayaan Pansus KPK yang cacat hukum itu.

Seandainya ada pengeluaran uang negara untuk sebuah panitia yang cacat hukum sudah barang tentu masuk kategori merugikan keuangan negara, karena pemanfaatannya bukan untuk kepentingan negara, melainkan hanya untuk kepentingan  8 fraksi.

Jika sudah merugikan keuangan negara maka KPK memiliki kewenangan mengambil tindakan dengan melakukan penangkapan tehadap pihak yang menerima dan dengan pihak yang mengeluarkan uang. Dalam hal ini, KPK dapat melakukan penangkapan paksa.

Sedemikian rupa, seharusnya 8 fraksi terus berjuang untuk memperoleh dukungan dari dua fraksi lainnya.

Sebab, pemanggilan-pemanggilan pihak lain yang akan dilakukan Pansus KPK versi 8 fraksi itu untuk melakukan penyelidikan, belum tentu diindahkan oleh pihak yang lain itu.

Kondisi seperti ini hanya akan membuat gaduh situasi politik di tanah air. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here