Menepis Keangkuhan Award The Banker untuk Sri Mulyani

1
270
Majalah The Banker memberikan Menkeu Sri Mulyani penghargaan Finance Minister of The Year 2019 di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Nusantara.news, Jakarta – The Banker telah memilih Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati sebagai Finance Minister of The Year 2019. Penetapan ini dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan The Banker yaitu pertama, ketahanan ekonomi negara masih terjaga di tengah berbagai bencana dan tragedi sepanjang tahun 2018. Defisit Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 diperkirakan sekitar 1,86%, lebih rendah dari yang diperkirakan dalam APBN 2018 sebesar 2,19%.

Kedua, adanya modernisasi respon negara terhadap bencana alam melalui strategi pembiayaan risiko dan jaminan asuransi untuk mempercepat proses bantuan dan pemulihan pasca-bencana.

Ketiga, membuat serangkaian perubahan pada sistem perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, seperti penyederhanaan proses pembayaran pajak dan penambahan lokasi tempat pembayaran pajak. Hal ini dilakukan mengingat Global Competitiveness Report 2017 menempatkan Indonesia pada peringkat ke 41 dari 138 negara, turun empat peringkat dari tahun sebelumnya.

Keempat, tarif Pajak Penghasilan untuk perusahaan kecil dan menengah dipotong, sementara pajak e-commerce dikenakan pada perusahaan e-commerce yang beroperasi dari luar negeri.

Kelima, pengurangan pajak pada layanan ekspor milik Indonesia dengan menjadikan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) untuk menstimulasi sektor tersebut.

The Banker dikenal sebagai majalah keuangan internasional yang dimiliki Financial Times (The Nikkei), berbasis di London. Majalah ini juga merupakan sumber utama data dan analisis dalam industri keuangan dan perbankan. Sebelumnya, The Banker juga memberikan penghargaan yang sama kepada Menteri Keuangan India Arun Jaitley (2018) dan Menteri Keuangan Argentina Alfonso Prat-Gay (2017).

Jika variabel ekonomi bangsa ini berjalan seperti cetiris paribus, tidak ada variabel ekonomi lain yang berubah, maka award yang dipesembahkan The Banker kepada Sri Mulyani patut disyukuri. Masalahnya banyak sekali variabel ekonomi lain yang berhubungan langsung dengan rakyat justru mengalami penurunan kualitas. Dan variabel itu menjadi catatan buruk buat kinerja Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dan sayangnya The Banker buta, tuli bahkan bisu mengenai hal tersebut.

Beberapa catatan dalam masa Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan itu adalah, pertama, penerimaan pajak selalu di bawah target (shortfall), bahkan sejak 2006. Pada 2018 shortfall pajak diperkirakan mencapai Rp108,1 triliun, lebih tinggi dari target shortfall pemerintah yakni Rp73,1 triliun.

Artinya, setelah dua kali menjadi Menteri Keuangan—baik dimasa Presiden SBY maupun Presiden Jokowi–Sri Mulyani tak melakukan perbaikan apapun dalam mengatasi shortfall pajak.

Kedua, Sri Mulyani gagal memanfaatkan windfall profit kenaikan harga minyak dunia dalam rentang US$59 hingga US$80 per barel tahun ini, jauh di atas asumsi harga minyak di APBN 2018 sebesar US$48 per barel. Windfall profit kenaikan harga minyak dunia

Pendapatan bonus APBN bak durian runtuh dari windfall profit kenaikan harga minyak dunia tersebut belum mampu mendongkrak perekonomian lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnasi di level 5%.

Sebenarnya kontribusi harga minyak dunia tersebut, terlihat pada penerimaan PPh Migas sebesar Rp64,7 triliun atau mencapai 156% dari target APBN 2018 sebesar Rp38,13 triliun. Begitu pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP mencapai Rp407,1 triliun atau 147,8% dari target APBN 2018 sebesar Rp275,42 triliun. Dimana kontribusi PNBP SDA Migas per Nov 2918 mencapai Rp119,82 triliun atau sekitar 149,13% terhadap APBN 2018.

Ketiga, akselerasi penurunan angka kemiskinan begitu lambat walaupun ada progess. Angka kemiskinan per akhir Desember 2018 yang mencapai 9,82%, belum bisa menggambarkan kinerja pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan yang sesungguhnya.

Rata-rata penurunan angka kemiskinan justru semakin lambat. Dari tahun 2015 hingga 2018, penurunan angka kemiskinan rata-rata hanya mencapai 0,88% jauh dibandingkan dengan periode Presiden SBY yang mencapai angka 3,4%.

Keempat, demikian pula dengan angka pengangguran yang mencapai angka 5,34% pada akhir tahun 2018. Persentase penurunan angka pengangguran dalam empat tahun terakhir rata2 hanya mencapai 0,84%, jauh dari periode Presiden SBY yang mencapai 2.0%.

Kelima, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) selama 2015 hingga 2018 cukup mencekik leher rakyat, berbarengan dengan pencabutan subsidi TDL secara bertahap. Bahkan subsidi tarif listrik 900 dan 450 VA pun ikut dicabut, sehingga TDL tersebut benar-benar menyusahkan rakyat, karena TDL sudah naik ratusan persen sejak 2015 hingga 2018.

Celakanya pada saat yang sama, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di PT PLN semakin ganas. Bahkan terakhir ada korupsi kondensat hingga Rp35 triliun lenyak begitu saja bak ditelan bumi. Padahal, tidak efisiennya PLN, ditambah penggerogotan lewat KKN inilah yang harus dibebankan pada keuangan perusahaan. Untuk kemudian perusahaan membebaninya berupa kenaikan TDL.

Kelima, sejak 2015 hingga 2018 sudah terjadi 11 kali kenaikan harga BBM, hanya setahun terakhir saja BBM—dan tentu saja TDL—tidak boleh dinaikkan karena menjelang Pilpres 2019. Kalau BBM dan TDL dinaikkan selama 2018 sampai April 2019, maka citra Presiden Jokowi akan jatuh. Itu sebabnya APBN harus dikelola dengan keinginan dan selera sang Presiden. Akibatnya daya beli masyarakat tertekan akibat kenaikan BBM dan TDL tersebut.

Keenam, utang luar negeri yang terus menggunung. Berdasarkan data Bank Indonesia hingga Oktober 2018, total utang luar negeri Indonesia telah mencapai US$360,3 miliar, atau ekuivalen dengan Rp5.227,23 triliun. Jumlah itu naik hanya 0,45% dibandingkan utang luar negeri pada Desember 2017. Apakah utang itu dijamin akan lunas hingga April 2019? Atau katakanlah hingga 2024?

Ketujuh, produktivitas pengelolaan utang yang dinilai rendah menjadi catatan yang cukup serius. Dalam catatan ekonom Faisal Basri, utang baru lebih banyak digunakan untuk membayar utang lama. Padahal gembar-gembor pemerintah utang untuk membangun infrastruktur.

Menurut Faisal, utang Indonesia paling banyak digunakan untuk membayar bunga dari utang yang lalu. Data kenaikan untuk utang yang digunakan membayar bunga hutang pun naik 6% yakni dari 11,1% menjadi 17,1%. Sementara dari data yang ada, prosentase utang yang digunakan untuk belanja infrastruktur justru hanya mengalami kenaikan sebesar 1%, naik dari 12,2% menjadi 13,2%.

Kedelapan, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga gagal berkontribusi mencegah rupiah melemah. Padahal Bank Indonesia sudah menguras lebih dari US$17 miliar untuk intervensi rupiah dan berkali-kali menaikan suku bunga 7 Days Reverse Repo Rate. Sementara dari sisi fiskal, justru impor pangan berlebihan menjadi pemicu melemahnya rupiah.

Harusnya Sri Mulyani bisa mencegah Menteri Perdagangan untuk getol mengimpor beras, jagung, gula dan produk pangan lainnya, guna mengurangi defisit.

Kesembilan, Ali Wardana sebagai senior sempat mengkritik Sri Mulyani. Menurutnya, “Namun di sisi sektor riil masih ada yang belum terpecahkan yaitu pengangguran dan poverty (kemiskinan) ini belum bisa dipecahkan oleh Bu Ani.” Kalaupun hari ini angka kemiskinan dan pengangguran menurun lebih karena ada intervensi kebijakan sinterclas, yakni membagi aneka subsidi dan dana APBN lainnya karena pemerintah menyadari kebijakannya telah memperlemah daya beli masyarakat.

Kesepuluh, penerbitan obligasi negara yang makin getol, ternyata 40% sudah dikuasai asing, termasuk saham-saham di pasar modal lebih dari 50% dikuasai asing. Bandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang hanya 12% dikuasai asing.

Komposisi ini tidak baik untuk ketahanan nilai tukar rupiah, ini pula yang menjelaskan mengapa setiap kali ada goncangan di dunia, rupiah selalu bereaksi. Kalau goncangannya semiggu saja, mungkin BI masih bisa bertahan. Namun kalau goncangannya berbulan-bulan, agar repot bagi pemerintah mengendalikan bila investasi portfolio banyak dikuasai asing.

Jadi, buat The Banker, award Finance Minister of The Year 2019 yang disandingkan kepada Sri Mulyani bagus-bagus saja, bahkan terlalu pantas. Tapi bagi kebanyakan rakyat Indonesia, award itu terlalu angkuh di tengah kesulitan yang diderita rakyat.

Umumnya rakyat tidak peduli dengan award yang diberikan The Banker terhadap Sri Mulyani. Rakyat lebih peduli mendengarkan pantun berikut ini:

“Impor beras, impor sarden. 2019 ganti presiden”[]

1 KOMENTAR

  1. Analis hebat..kritis dan berwawasan luas tapi bgmn kalau kondisi Indonesia SEKARANG INI dihadapkan kpd anda dan diminta untuk memutuskan solusi yg tepat..saya sbg awam belum pernah melihat si kritikus memasuki kancah perangnya.. maaf

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here