Meneropong Koalisi Pilpres 2019 Usai Pilkada

0
110

Nusantara.news, Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 telah digelar di 171 daerah, Rabu (27/6/2018). Secara keseluruhan, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara berbarengan.

Menurut data dari KPU pusat melalui infopemilu.kpu.go.id daftar pemilih tetap mencapai 152.058.452 orang, dengan jumlah TPS mencapai 387.566. KPU juga mendata, terdapat 520 calon pasangan yang bertarung, dengan rincian diikuti 55 pasangan pada pilkada provinsi, 344 pasangan pada pilkada bupati, dan 121 pasangan pada pilkada wali kota.

Dari ratusan pemilihan kepala daerah tersebut, perhatian publik lebih tersedot pada perebutan kursi gubernur di empat provinsi besar yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Empat provinsi dengan jumlah pemilih sangat besar ini dianggap sebagai representasi kemenangan bagi siapapun kandidat capres yang akan maju pada Pilpres 2019. Sebab, jumlah pemilih di empat wilayah tersebut jauh lebih banyak dibanding wilayah lain di Indonesia.

Sebenarnya, keunggulan dari tiap-tiap pasangan di keempat provinsi sudah terprediksikan lewat hasil-hasil suvei sebelumnya. Keunggulan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah di Sumatera Utara, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum di Jawa Barat, Ganjar Pranowo-Taj Yasin di Jawa Tengah, dan Khofifah-Emil di Jawa Timur. Namun, hasil pilkada kali ini memunculkan kejutan manakala mencermati lonjakan suara yang diperoleh pasangan Sudirman-Said-Ida Fauziyah (Jawa Tengah) dan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Jawa Barat).

Dalam sejumlah survei sebelum pilkada, misalnya, menempatkan Sudirman-Ida dalam posisi yang terkalahkan secara telak. Kedua pasangan terpaut 50 persen dengan pasangan Ganjar-Yasin, tapi saat pencoblosan, pasangan yang didukung oleh PKS, PKB, Gerindra, dan PAN ini mampu memperkecil kekalahan hingga terpaut hanya 16, 5 persen sekaligus bisa mengancam “kandang dominasi” banteng di pilpres mendatang.

Perlawaan mengejutkan juga terjadi di Jawa Barat. Hasil survei sebelum pilkada menempatkan pasangan Sudrajat-Syaikhu di posisi ketiga dengan raihan 4 – 11 persen dan di posisi buncit Tb haasanuddin-Anton Charliyan. Namun, saat hari pencoblosan Sudrajat-Syaikhu yang diusung PKS, Gerindra, dan PAN ini mampu menyaingi besaran penguasaan Ridwan Kamil-Uu. Hanya saja, keunggulan Ridwan-UU versi hasil hitung cepat terpaut 2-3 persen sehingga pihak Sudrajat-Syaikhu masih meyakini kemenangan sambil menunggu di real count KPU.

Jika diamati, baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah menunjukan perlawanan ideologis yang ditampilkan oleh pasangan yang selama ini terposisikan sebagai yang “terkalahkan”. Di saat hasil-hasil survei menempatkan mereka dengan capaian rendah (lepas dari tudingan sejumlah pihak terhadap lembaga survei telah dibayar), pada saat pencoblosan kejutan berhasil di tunjukkan.

Kondisi yang agak berbeda di Jawa Timur. Kejutan adanya perubahan besaran proporsi dukungan saat pencoblosan tidak terjadi. Konfigurasi dukungan masih berjalan sesuai denagn prediksi survei sebelum pilkada. Akan tetapi, munculnya Khofifah-Emil sebagai pemenang menjadi “kejutan” tersendiri. Bagi masyarakat Jawa Timur, kemenangan Khofifah menjadikan dirinya sebagai perempuan pertama yang menjabat di provinsi ini. Begitu pula kemenangannya menjadi lebih mengejutkan setelah tiga kali ia berkontestasi.

Hal yang sama di Sumatera Utara, kemenangan Edy Rahmayadi-Musa yang disokong PKS, Gerindra, Nasdem, PAN, Hanura, dan PKB, sesuai prediksi sebagian besar lembaga survei. Hanya saja, kemenangan Edy-Musa  atas Djarot-Edy yang diusung PDIP dan PPP ini menjadi modal politik yang baik bagi partai opsisi (Gerindra, PKS) untuk mengambil ceruk suara PDIP (yang notabene “menguasai” provinsi ini) di Pilpres 2019.

Kondisi semacam ini tentu akan mempengauhi peta koalisi dan figur capres di Pilpres 2019. Hasil pilkada bisa mengubah atau memperkuat konfigurasi politik nasional saat ini, yaitu kompetisi antara kelompok pengusung Presiden Jokowi dan partai-partai oposisi yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Sebab sejak awal, koalisi pilkada memang diarahkan untuk pembentukan koalisi di tingkat nasional menghadapi pilpres. Jadi secara umum, koalisi dalam pilkada ini memang merujuk pada konfigurasi politik nasional, meski pada beberapa daerah terdapat “penyimpangan koalisi”.

Lampu Kuning PDIP, Alarm Bagi Gerindra

Merujuk pada hasil hitung cepat atau quick count pilkada yang dilakukan sejumlah lembaga survei terlihat, PDIP sebagai penyokong utama presiden petahana pada Pilpres 2019, mengalami banyak kekalahan. Ini tergambar dari hasil pilkada di 17 provinsi kemarin.

Dari 17 provinsi yang memilih kepala daerahnya, hanya empat yang berhasil dimenangkan. Empat provinsi itu adalah Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Dengan demikian PDIP hanya berhasil mendulang suara 23,57% dalam Pilkada kali ini. Bahkan bila dikerucutkan lebih dalam, dari empat provinsi padat penduduk di Jawa dan Sumatera, PDIP hanya berjaya di Jawa Tengah.

Nasib serupa juga dialami Partai Gerindra, partai oposisi penantang Jokowi. Partai pendukung Prabowo sebagai capres ini “terkapar” di sejumlah Pilgub di wilayah strategis. Gerindra hanya mampu menang di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku. Sedangkan, untuk Pilkada di Pulau Jawa, Gerindra gagal total karena seluruh calon yang diusung kalah bersaing dengan lawannya.

Koalisi Prabowo

Mencermati quick count tersebut, hasil pilkada harus menjadi evaluasi bagi Partai Gerindra dalam menentukan strategi politik menuju Pilpres 2019. Evaluasi juga termasuk untuk mempertimbangkan apakah tetap mengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Terlebih, saat ini sudah muncul wacana dari elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ingin mengusung Anies Baswedan dan Ahmad Heryawan. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang belum mendeklarasikan sosok yang akan diusung dalam pilpres.

Hal yang sama juga harus menjadi perhatian PDIP dan koalisinya. Sebab, selain PDIP sebagai penyokong utama capres Jokowi gagal memenangkan calonnya di sejumlah pilkada sehingga posisi tawarnya melemah, koalisi ini juga rentan bubar pada saat penetapan cawapres pendamping Jokowi. Kerawanan ini amat kentara melihat prakondisi yang dimainkan oleh para ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Mereka telah bergerilya mendekati Jokowi dan “mengiklankan” diri untuk merebut RI-2 di pilpres tahun depan.

Penentuan posisi cawapres memang rawan. PKB boleh jadi hengkang jika aspirasi mereka tak terpenuhi, termasuk ambisi dari PKB untuk menempatkan kadernya sebagai cawapres-nya Jokowi. Apalagi, pada Pileg 2014 silam, ketika perolehan suaranya membumbung, PKB sempat menawarkan kandidatnya untuk perpasangan dengan Jokowi yang sayangnya ditolak.

Koalisi Jokowi

PAN juga berpotensi undur diri, lebih-lebih partai besutan Amien Rais ini kerap berseberangan dengan sikap pemerintah dan kini makin “pede” sebab hasil pilkada versi hitung cepat, PAN menjadi salah satu partai yang paling banyak memenangkan calon yang diusung. Hal serupa bukan tak mungkin diikuti Golkar, Hanura, dan PPP: kecewa karena tak dipilih jadi cawapres.

Kemungkinan lain, bisa jadi hasil pilkada ini akan menguatkan kembali poros ketiga yang sebelumnya tinggal wacana. Demokrat, PAN, PKB yang sempat menginisiasi poros tersebut tampaknya menemukan momentum kembali tatkala hasil pilkada 2018 kemarin menunjukkan raihan kemenangan calon ketiga partai tersebut cukup memuaskan.

Berikut Pemenang Pilkada 2018 Berdasarkan Quick Count:
1. Sumatera Utara: Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah meraih (Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, Hanura, PKB)
2. Jawa Barat: Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Nasdem, PPP, PKB, Hanura)
3. Jawa Tengah: Ganjar Pranowo-Taj Yasin (PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, Nasdem)
4. Jawa Timur: Khofifah-Emil (PPP, Golkar, Hanura, PAN, Nasdem, dan Partai Demokrat)
5. Sulawesi Selatan: Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (PDIP, PAN, dan PKS)
6. Maluku: Murad Ismail-Barnabas Orno (PDIP, PAN, PPP, PKPI, PKB, Hanura, Gerindra, dan Partai Nasional Demokrat)
7. Bali: I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (PDIP, PKPI, HANURA, PAN)
8. Nusa Tenggara Barat: Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah (PKS dan Demokrat)
9. Kalimantan Timur: Isran Noor-Hadi Mulyadi (Gerindra, PAN dan PKS)
10. Lampung: Arinal Djunaidi-Chusnunia (Golkar, PAN, PKB)
11. Kalimantan Barat: Sutarmidji-Ria Norsan (Golkar, PKB, Hanura, PKS, Nasdem)
12. Sumatera Selatan: Herman Deru-Mawardi Yahya (Nasdem, Hanura, PAN)
13. Nusa Tenggara Timur: Victor Laiskodat-Josef Nae Soi (Hanura, Golkar, dan Nasdem)

Pun begitu, kesimpulan hasil quick count itu bukan hasil final kemenangan karena hasil pilkada yang resmi adalah yang diumumkan oleh KPU pada awal Juli nanti. Hasil hitung cepat setidaknya dapat dijadikan indikator dalam memprediksi keunggulan setiap pasangan yang bertarung dalam pilkada kali ini, sekaligus bahan pertimbangan untuk Pilpres 2019.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here