Mengaku NU, Para Kandidat Berebut Simpati di Pilkada Lumajang

0
189

Nusantara.news, Lumajang – Rekomendasi partai politik sebagai salah satu syarat mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018, memang masih dalam penggodokan. Setiap partai tentu punya keinginan calon yang diusung bisa memenangkan pertarungan di tengah regulasi yang relatif memberatkan jika maju melalui jalur independen.

Keinginan itu bertambah besar jika calonnya punya basis massa besar. Tak heran, figur publik kendati minim kemampuan manajemen publik tetap mendapat tempat jika secara historis punya kedekatan dengan kultur daerah itu. Termasuk fenomena di Kabupaten Lumajang yang dikenal sebagai salah satu kantong NU di Jawa Timur. Karena itu, suara Nahdliyyin tidak bisa dikesampingkan begitu saja

Menarik perhatian kalangan Nahdliyyin ini yang nampaknya jadi strategi pembuka setiap figur sebelum masa pendaftaran KPU dimulai. Hampir seluruh nama yang muncul di Kota Pisang ini, termasuk incumbent As’at Malik, ramai-ramai mengklaim punya latar belakang ke-NU-an sebagai pembuka proposal.

Dengan populasi sekitar 1,06 juta jiwa, ada 830 ribu yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2013. Kala itu, As’at Malik yang maju diusung koalisi Partai Demokrat-Partai Golkar dan PAN, meraup suara terbanyak di banding tiga pasangan calon lainnya. Namun dengan perkembangan yang terjadi saat ini, terutama pasca meledaknya konflik pengelolaan tambang pasir yang sempat jadi sorotan dunia pada 2015, petahana harus mencari cara untuk bersihkan nama.

Salah satunya, merangkul lebih banyak suara Nahdliyyin. Menurut Syamsudin Nabilah, pengamat politik lokal, dilihat dari komposisi masyarakat sekitar 70 persen populasi di Lumajang merupakan massa NU. “Artinya dengan hitungan di atas kertas, jika bakal calon bupati bisa kumpulkan separuhnya saja, kemenangan sudah bisa didapat. Jadi wajar kalau siapa pun calon berusaha maksimal untuk merekatkan diri ke NU,” terangnya kepada media, Selasa (26/9/2017).

Persoalannya, hampir semua calon yang muncul ke permukaan saat ini mengaku punya kedekatan historis dengan NU. Bahkan As’at hingga kini masih menjadi MWCNU. Selain itu, masih ada H Rofik Abidin yang juga pernah menjabat sebagai Ketua PCNU Lumajang, Thoriqul Haq (anggota DPRD Jawa Timur dari PKB) serta Indah Amperawati yang disebut-sebut masih cicit dari tokoh besar NU Idham Chalid.

Kondisi ini yang justru memancing kekhawatiran Nahdliyyin akan terpecah gara-gara perbedaan politik. Apalagi jalinan komunikasi yang dilakukan, baru intens dilakukan jelang musim pemilihan seperti saat ini. “Ini yang harus jadi perhatian karena Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, ada keputusan NU kembali ke khittah 1926 untuk tidak masuk ke politik praktis. Jadi jangan sampai NU hanya jadi kendaraan setelah itu ditinggalkan,” sebut alumnus Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-guluk Sumenep tersebut.

Artinya, NU secara organisasi memang harus netral namun jangan sampai melepaskan tanggung jawab sebagai payung organisasi massa dengan memberi pemahaman kepada setiap kandidat. Terutama dengan mengedepankan kepentingan lebih besar, seperti kesejahteraan bagi seluruh rakyat Lumajang. Caranya, bisa saja dengan mengikat setiap kandidat agar menandatangani kontrak politik untuk menjalankan amanah jika terpilih dengan tidak mementingkan kelompok atau golongannya saja.

Butuh Pemimpin Visioner

Dengan seluruh potensi sumber daya alam (SDA) yang ada, Lumajang butuh karakter pemimpin yang visioner untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di Jawa Timur. “Ibarat lomba lari, Lumajang sudah kalah start. Untuk mengejar ketertinggalan, butuh terobosan-terobosan baru termasuk kejelian dan kreativitas manfaatkan potensi daerah,” kata salah satu aktivis Lumajang Syahrir Hamzah terkait kriteria pemimpin yang dibutuhkan lima tahun ke depan.

Menurut dia, sejak era pemilihan langsung belum muncul sosok yang tepat dalam membangun kesejahteraan warganya. Padahal jika soal potensi SDA, Lumajang dianugerahi kekayaan beragam. Dari sektor pertanian, perkebunan, hutan, laut sampai tambang dan pariwisata yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain, semisal Banyuwangi yang menjadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo mempercepat pengerjaan proyek jalan bebas hambatan.

“Hanya butuh keseriusan stake holder untuk mengembangkannya agar bisa memberi manfaat optimal untuk rakyat. Karena itu, pilkada jadi momentum untuk mencari sosok yang tepat itu,” beber Syahrir.

Destinasi wisata di Lumajang banyak yang belum digarap optimal karena akses jalan yang belum tertata

Setidaknya dari beberapa parameter, Syahrir merujuk pada kebutuhan akan pemimpin yang berkarakter, berkredibiltas, inspiratif dan visioner. Empat kemampuan itu dibutuhkan untuk memanajeri pemerintah kabupaten (pemkab). “Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan faktor kharisma atau ketokohan saja. Kan sia-sia kalau bupatinya bagus namun gagal mengelola pembangunan yang berkeadilan dengan rakyatnya,” pungkasnya.

Namun paparan Syahrir akan gugur dengan sendirinya jika Pilkada 2018 hanya mengutamakan kepentingan partai politik. Sinyalemen itu bisa dirunut dari dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. As’at sebagai incumbent kemungkinan beasr bakal berganti kendaraan. Namanya justru lebih dikaitkan dengan PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri (punya 10 kursi di DPRD Lumajang).

Sedangkan koalisi pemenang di 2013 (Demokrat-6, Golkar-5, PAN-3), diprediksi mengakhiri kebersamaan. Setidaknya dari 10 partai yang memiliki keterwakilan di legislatif, hanya tersisa Gerindra, PKS dan PAN yang belum terkait dengan sosok nama siapa pun hingga kini. Sangat disayangkan jika kepentingan politik nantinya mengabaikan kebutuhan rakyat Lumajang untuk mendapatkan “haknya” dipimpin oleh seorang bupati yang bisa membawa kesejahteraan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here