Mengapa BPJS Kesehatan Semakin Tidak Sehat?

0
233
BPJS Kesehatan resmi mencabut tiga layanan kesehatan lantaran terus membengkaknya defisit badan tersebut.

Nusantara.news, Jakarta – Seperti halilintas di siang bolong. Pekan lal informasi di media sosial begitu massif dan tegas menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan tak akan mengkafer lagi delapan jenis penyakit katastropik.

Kedelapan jenis penyakit katastropik itu adalah: jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, talasemia, leukimia, dan hemofilia. Karuan saja isu ini menggegerkan 183,5 juta peserta BPJS Kesehatan, dan puluhan juta calon peserta lainnya.

Untung saja isu itu dinyatakan sebagai hoax. Menteri Kesehatan Nila Moeloek memang belum mengetahui ihwal tersebut, tapi setelah berkoordinasi dengan direksi BPJS Kesehatan, dinyatakanlah bahwa isu itu tidak benar.

“Ini mesti media yang salah kutip atau justru Dirut BPJS Kesehatan yang salah ngomong,” kata Menkes akhir pekan lalu.

Nina menegaskan, penghapusan pendanaan terhadap delapan penyakit tidak menular tersebut tidak mungkin terjadi atau dilaksanakan karena BPJS merupakan asuransi sosial.

“Tidak mungkin hal itu terjadi. Tidak menolong kalau seperti itu. Dan juga bukan asuransi kalau memang seperti itu jadinya,” pungkasnya.

Dipelintir media

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menegaskan pemberitaan tersebut hoax. “Kelihatannya berita yang terjadi itu agak terpelintir sedikit. Dikesankan bahwa BPJS Kesehatan menghentikan pembiayaan penyakit katastropik. Ingin saya tegaskan itu berita hoax,” kata Fahmi beberapa hari lalu.

Fahmi menegaskan bahwa penyakit tersebut tetap akan ditanggung BPJS Kesehatan 100% sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, kalau ada berita bahwa pembiayaan delapan penyakit itu tidak akan ditanggung BPJS, tidak benar.

Lantas, darimana berita menggemparkan itu muncul? Merebaknya isu delapan penyatit katastropik tak dikafer sebenarnya muncul saat direksi BPJS Kesehatan diundang Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi IX DPR RI. Salah satu agenda rapat itu adalah mengenai wacana pembiayaan katastropik.

Dalam RDP itu, setidaknya BPJS Kesehatan mendapat tiga hal dari anggota dewan. Pertama, jumlah biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk delapan penyakit tersebut ternyata mencapai 20% dati total pembiayaan rumah sakit atau rerata hampir Rp20 triliun.

Kedua, direksi PBJS Kesehatan mendapatkan pertanyaan terkait apa saja yang telah dilakukan BPJS Kesehatan selama ini. Fahmi menuturkan pihaknya menjalankan program pencegahan baik di tingkat primer maupun sekunder.

Di tingkat primer misalnya, BPJS Kesehatan melakukan screening kesehatan, mencegah jangan sampai orang kemudian jatuh menjadi penderita katastropik. Upaya sekunder di lakukan dengan program rujuk balik untuk mencegah tidak lebih jauh lagi dan upaya lain.

Ketiga, yang diterima pihak direksi adalah upaya lain yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam melakukan tugasnya. Yakni BPJS melihat upaya negara lain melakukan cost sharing.

“Jadi tidak ada keputusan apa-apa. Jadi pertama penyakit tersebut tetap ditanggung 100% sesuai dengan ketentuan yang ada. Masyarakat jangan gelisah, jangan gaduh. Soal cost sharing ini masih dibicarakan. Karena ada juga opsi lain. Misalnya di Taiwan penyakit katastropik ini ditanggung semua oleh APBN. Ini bagian opsi yang sampai hari ini masih kita bahas,” ujarnya.

Dalam paparan itu juga ditampilkan sebagai gambaran di Jepang, Korea, Jerman, dan negara-negara lainnya yang menerapkan cost sharing. Pada saat itu BPJS Kesehatan hanya memberikan referensi akademik. Bukan membuat keputusan.

Saat BPJS Kesehatan di era Askes dulu, pemerintah memberikan dana subsidi bagi penyakit-penyakit katastropik. Pemberian dana tersebut dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013.

Sejak PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 2014 lalu sampai sekarang, belum ada regulasi tentang subsidi pemerintah untuk penyakit katastropik. Padahal dulu ada subsidi. Saat ini hal tersebut tengah diusulkan untuk revisi Peraturan Presiden (Perpres).

Sebagai badan hukum publik yang berada di bawah naungan Presiden langsung, BPJS Kesehatan harus tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan nantinya oleh pemerintah.

Dalam mengambil kebijakan, pemerintah pasti memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Yang jelas prioritas BPJS Kesehatan saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional—Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Bisnis dan pelayanan

Tak bisa dipungkiri, muara dari persoalan di atas adalah karena realitasnya BPJS Kesehatan sebagai perusahaan asuransi sosial menghadapi dilema. Antara mengelola bisnis asuransi sosial dengan penugasan pemerintah, sehingga lembaga ini tak sepenuhnya bisa menjalankan roda bisnis dengan baik.

Sejak 2014 sampai dengan Agustus 2017, akumulasi defisit BPJS Kesehatan telah mencapai Rp27,22 triliun. Adapun rinciannya adalah, defisit 2014 sebesar Rp3,3 triliun, 2015 naik menjadi Rp5,7 triliun, pada 2016 melesat menjadi Rp9,7 triliun dan sampai Agustus 2017 defisit sudah menyentuh level Rp8,52 triliun.

Ke depan sudah dapat dipastikan jika tidak ada pembenahan yang menyeluruh dan mendasar, defisit itu akan semakin membengkak. Hal ini sejalan dengan terus bertambahnya peserta BPJS Kesehatan yang telah mencapai 183,5 juta peserta. Sungguh sangat tidak sehat.

Sebenarnya persoalan defisit BPJS Kesehatan sudah sering dibahas, namun sepertinya pandangan-pandangan yang muncul atau masukan itu hanya untuk dibahas lebih lanjut. Persoalan utamaya adalah soal perencanaan dan prediksi bisnis yang tidak sinkron, sehingga realisasi anggaran selalu jauh lebih besar dibandingkan rencana.

Hal ini berdampak pada minusnya arus kas, dampaknya jelas terjadi penundaan pembayaran rumah sakit, distributor obat hingga ke alat kesehatan. Bahkan seperti lingkaran setan seperti spiral yang membebani keuangan BPJS Kesehatan.

Persoalan lain yang menonjol adalah adanya inefisiensi dalam pengelolaan cost. Rakyat digesa-gesa supaya ikut BPJS Kesehatan dan dapat menggunakan fasilitas asuransi sosial ini. Pada saat yang sama kabarnya cukup kuat bahwa karyawan BPJS Kesehatan selain menjadi peserta BPJS Kesehatan juga menggunakan asuransi tambahan InHealth.

Ini jelas pemborosan, pada saat yang sama ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya proteksi BPJS Kesehatan tidak memadai sehingga harus ada kafer asuransi tambahan. Memang tidak ada aturan dan perundang-undangan yang dilanggar, namun secara moral ini tidak etis dan pemborosan.

Bahkan belakangan isu gaji direksi BPJS yang disebut-sebut mencapai Rp500 juta mulai disanding-sandingkan dengan gaji Presiden Jokowi yang hanya Rp62 juta. Memang tidak sepadan dan tidak aple to aple membandingkan, tapi dalam kondisi defisit yang terus membengkak isu ini menjadi sangat sensitif.

Isu lain yang cukup strategis adalah, baru 1,2 juta pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan keluarga, dari 2,3 juta yang ditargetkan, yang telah menjadi peserta BPJS. Artinya baru 52% pegawai BUMN yang menjadi peserta BPJS Kesehatan, padahal pemerintah bisa sedikit memaksa agar 100% pegawai BUMN dan keluarganya ikut program BPJS Kesehatan.

Secara bisnis, prinsip dasar BPJS Kesehatan sebenarnya cukup mulia. Yakni berusaha yang sehat memberikan subsidi kepada yang sakit, dan yang kaya memberikan subsidi ke yang miskin. Prinsip dasar ini pasti semua setuju. Karena bagaimanapun yang kondisinya lebih beruntung harus membantu mereka yang kurang beruntung.

Namun melihat realitasnya arus kas yang terjadi ternyata lebih besar pasak dari pada tiang. Pengeluaran uang yang begitu deras, besar, dan dahsyat ternyata tidak mampu diimbangi oleh pemasukannya. Situasi seperti ini pasti tidak bisa didiamkan.

Di sinilah terlihat jelas ada struktur bisnis yang salah, disatu sisi BPJS Kesehatan di-challenge menjadi lembaga bisnis yang besar meraksasa, namun pada saat yang sama mendapat penugasan yang sangat besar. Sehingga hasilnya akumulasi defisit mencapai Rp27,22 triliun.

Ubah tata kelola

Walaupun institusi ini bekerja untuk melayani masyarakat luas dalam jaminan kesehatan, pada dasarnya BPJS Kesehatan juga suatu institusi bisnis. Sebagai institusi bisnis, maka BPJS Kesehatan harus tetap eksis sesuai dengan visi dan misinya. Selain itu, BPJS Kesehatan harus berkembang untuk mememberikan pembiayaan layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat yang merupakan anggautanya. Untuk itu BPJS Kesehatan harus juga sehat.

Melihat persoalan intinya adalah aspek keuangan, maka pengaturan keuangan yang harus ditata ulang sesuai dengan kaidah tata kelola perusahaan yang baik. Lebih dalam lagi, tentu yang dimaksud adalah bahwa manajemen keuangannya harus diatur dengan bagus. Bahkan, nampaknya strategi finansialnya yang harus ditelaah lebih jauh, boleh jadi ada kesalahan strategi finansial dalam mendesain, menjalankan, dan mengembangkan BPJS Kesehatan dari aspek finansial. 

Karena yang bermasalah adalah manajemen pengelolaan dilihat dari aspek finansial, maka pada akhirnya akan tiba pada sumber daya manusianya khususnya pada manajemen pengelolanya atau mereka yang menduduki manajemen puncak. Pertanyaan utama di sini adalah sejauh mana kompetensi dan pengalaman mereka dalam bidang keuangan?

Harus diakui, kapal besar BPJS Kesehatan kini berhadapan dengan ombak besar yang makin mengancam dan bahkan bisa meneggelamkannya. Itu sebabnya, sebelum terlambat, perlu atur ulang tata kelola bisnis BPJS Kesehatan agar lebih sehat, tidak defisit, tapi juga bisa melayani secara optimal.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here