Mengapa Dalam Debat Kedua Jokowi Terjebak Gunakan Data Salah?

0
402
Debat kedua calon presiden Jokowi vs Prabowo cukup hangat, namun disayangkan dalam perdebatan tersebut Jokowi menggunakan data-data yang tidak akurat sebanyak 12 kali.

Nusantara.news, Jakarta – Konten debat calon presiden kedua tadi malam cukup seru, namun karena aturan ketat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat jalannya debat menjadi hambar. Bahkan dihiasi pengungkapan data yang tidak akurat oleh Presiden Jokowi secara berulang.

Secara keseluruhan debat kedua ini sebenarnya lebih baik dibandingkan debat pertama. Namun karena adanya pembatasan waktu yang ketat, sehingga jalannya debat terasa kaku, ditambah pula soal panelis tidak disampaikan langsung dalam debat, melainkan diwakilkan oleh dua wartawan TV yang wawasannya sangat terbatas. Hal ini membuat jalannya debat semakin tidak produktif.

Dan yang lebih disayangkan, inti masalah yang diharapkan muncul dalam perdebatan justru tak muncul. Seperti soal pangan, capres Jokowi sibuk menjelaskan urusan produksi dan impor jagung. Harusnya Jokowi bisa menjelaskan struktur perberasan, gula, garam yang sangat mendasar dan ada persoalan. Publik ingin menunggu apa yang sudah dan akan dilakukan Jokowi terkait ketiga bahan pokok tersebut.

Begitu juga persoalan energi dasar yang harusnya dibahas, justru tidak muncul. Problem defisit migas, pembangunan kilang, isu Freeport justru lewat begitu saja tanpa pembahasan yang panas. Hanya saja perdebatan soal infrastruktur cukup memadai dibahas dan persoalan pokok soal infrastruktur juga menarik diperdebatkan.

Di tengah perdebatan yang hangat-hangat tahi ayam tersebut capres Jokowi sempat mengungkap data-data keliru dalam 12 isu. Sebenarnya pada 12 isu tersebut Jokowi sudah mengeksekusinya walaupun tidak sesuai harapan, tapi setidaknya sudah on track.

Calon Presiden Jokowi terperangkap dalam penggunaan data salah dalam 12 isu, hal ini menjadi blunder Jokowi dalam debat kedua calon presiden 2019-2024.

Persoalan data salah yang diungkap Jokowi itu seperti masalah impor jagung pada 2018 hanya 180.000 ton. Padahal menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) total impor jagung sepanjang 2018 mencapai 346.962 ton.

Demikian pula soal produksi sawit sepanjang 2018, menurut Jokowi mencapai 46 juta ton. Padahal menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) total produksi sawit sepanjang 2018 mencapai 43 juta ton.

Jokowi menyebutkan sepanjang 2018 total produksi beras tercatat 33 juta ton, sementara konsumsi beras sebanyak 29 juta ton. Anehnya pada tahun tersebut Jokowi justru mengimpor 2,25 juta ton beras, padahal mengalami surplus beras 2,85 juta ton. Jokowi berdalih diperlukan cadangan beras untuk mengkafer kebutuhan nasional.

Pada kesempatan lain Jokowi mengklaim telah membangun 191.000 kilometer jalan desa sepanjang 2018. Padahal menurut Kementerian Keuangan jalan desa yang sudah terbangun sepanjang 92.500 kilometer, dengan sebanyak 103.405 drainase dan irigasi.

Yang menarik, Jokowi mengklaim dalam tiga tahun terakhir sudah tidak ada lagi kebakaran hutan karena aneka kebijakan yang dilakukannya. Namun menurut data Greenpeace sejak 2015 hingga 2018 ada sekitar 30.000 kejadian kebakaran hutan.

Seharusnya Jokowi kalau tidak menguasai data tidak perlu masuk dalam perdebatan data dengan penuh percaya diri. Belakangan Jokowi pun mengakui salah dalam mengungkapkan data dan iapun meralatnya.

“Saya sampaikan kami bisa mengatasi kebakaran dalam tiga tahun ini, artinya bukan tidak ada, tapi turun drastis, turun 85% lebih,” katanya di Pandeglang, Banten, siang tadi.

Menurut Jokowi, dalam kurun waktu tersebut dampak dari kebakaran hutan dan lahan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Ia mencontohkan kejadian kebakaran ini tidak sampai mengganggu jadwal penerbangan dan protes asap dari negara-negara tetangga.

“Keluhan dari negara tetangga dalam tiga tahun ini, dari Singapura, Malaysia dapat dikatakan gak ada komplain sama sekali,” tuturnya.

Ia pun meminta pernyataannya semalam tidak ditanggapi berlebihan. “Jangan dilebih-lebihkan seperti itu,” ucap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Peneliti Ekonomi dari Institute for Development Economy dan Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengkritik berbagai kebohongan data Jokowi.

Yang paling disroti Bhima adalah klaim berlebihan mengenai kebakaran hutan. Menurutnya, kebakaran hutan masih terus terjadi.

“Jokowi terlalu over-claim pencapaian terutama terkait tidak adanya kebakaran hutan selama dia menjabat. Faktanya ada kebakaran hutan meskipun luas lahan nya berkurang signifikan,” ungkap Bhima.

Bhima juga menyebutkan bahwa tidak ada solusi jangka panjang yang disebutkan. Debat hanya berputar dengan klaim dan retorika.

Solusi solusi jangka panjang yang diharapkan keluar dari dua capres hampir nol besar. Jokowi claim keberhasilan dan akan lanjutkan program lama, sedangkan Prabowo berputar-putar pada retorika, demikian pendapat Bhima.

Bahkan, lebih parahnya lagi Bhima menilai banyak isu-isu penting yang justru terlewatkan dan tidak terbatas pada debat ini. Debat kedua capres masih belum fokus, banyak isu yang justru fundamental tapi tidak dibahas khususnya isu energi. Problem defisit migas, pembangunan kilang, isu Freeport justru lewat begitu saja.

Sementara ekonom senior Rizal Ramli mengkritisi Jokowi selama menjadi presiden dengan menyoroti impor pangan dan kedaulatan pangan. Menteri Perdagangan Jokowi sibuk mengimpor pangan yang justru mengalami suprlus, hal ini menunjukkan kebijakan pangan Jokowi tidak berdaulat. Masih tergantung pada impor.

Secara umum Rizal mengkritisi sikap Jokowi yang sibuk mempertahankan diri dalam debat, dan sibuk mengkampanyekan hal-hal yang telah dikerjakannya. Harusnya Jokowi memaparkan visi misi apa yang akan dikerjakan ke depan dan dikaitkan dengan persoalan selama 5 tahun kepemimpinannya dimasa lalu.

Rizal juga mengkritisi Prabowo yang dalam memaparkan tidak detil. Prabowo hanya bermain retorika sehingga perdebatannya tidak menukik ke pokok persoalan.

Pertanyaannya kemudian, mengapa Jokowi asik ma’syuk berulang-ulang sebanyak 12 kali mengungkapkan data-data keliru? Ada dua kemungkinan.

Pertama, jebakan data salah Jokowi disebabkan Jokowi kurang melakukan check recheck atas data yang sebenarnya yang ia ucapkan. Sehingga Jokowi asal jeplak soal data-data yang ia sampaikan, harusnya kalau tidak menguasai Jokowi tidak perlu melansir data salah tersebut.

Kedua, boleh jadi Jokowi ingin dianggap menguasai persoalan dengan melansir data-data yang dianggapnya benar, namun terbukti keliru. Aspek gensi, pencitraan, serta ingin dianggap hebat, telah menjerumuskan Jokowi dalam paparan angka yang salah.

Sikap ini berbahaya bagi seorang calon kepala negara, apa yang ia ucapkan sebenarnya menjadi acuan seluruh rakyat Indonesia. Ketika data salah yang ia ucapkan maka kesalahan itu menjadi kesalahan bangsa ini.

Karenanya pada debat-debat berikutnya, sebaiknya Jokowi tidak terjebak dalam selera mengungkap data salah. Sebab kalau kejadian itu berulang-ulang secara politis tidak lagi dianggap data salah, melainkan publik menangkapnya sebagai data bohong. Kalau sudah sampai di sini, tentu membahayakan posisi elektabilitas dan kredibilitas Jokowi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here