Mengapa Debat Capres tak Bahas Narkoba?

0
50

DEBAT antara pasangan capres-cawapres pada 17 Januari depan akan membahas tema terkait hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. KPU sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mengundang sekitar 300 orang tamu. Masing-masing kandidat juga sudah bersiaga, dengan meminta masukan dari orang-orang yang dianggap ahli di bidang tersebut.

Tetapi, ada satu tema yang luput dari rencana pembahasan nanti, yakni soal bagaimana mengatasi ancaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba terhadap bangsa Indonesia. Kita tidak tahu, mengapa tema ini tidak dimasukkan KPU dalam rancangan pembahasan.

Menurut kita, soal ini harus diperdebatkan oleh para capres dan cawapres. Sebab, bahaya narkoba adalah salah satu yang paling mengancam bangsa ini. Apalagi narkoba, seperti juga korupsi dan terorisme, sudah kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime). Korupsi dan terorisme memang ancaman potensial, tetapi jika diukur tingkat “prevalensi”-nya, niscaya ancaman narkoba berada di peringkat tertinggi yang bisa merusak bangsa ini.

Dari jumlah korban saja, menurut penelitian BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, tiap tahun sekitar 11 ribu orang mati gara-gara narkoba, atau 30-an orang setiap hari! Tanpa bermaksud mengecil jumlah korban nyawa akibat aksi terorisme, tapi 30 orang mati tiap hari jelas menunjukkan tingkat kedaruratan yang extra-ordinary. Apalagi sekitar 24 persen dari korban tewas itu adalah pelajar dan mahasiswa –generasi yang di tangan mereka terletak masa depan negara ini.

Sementara jumlah pengguna narkoba diperkirakan sebesar 1,77 persen dari total penduduk, atau sekitar 3,7 juta orang.

Jumlah kematian dan pengguna ini tidak akan ditekan, jika pemimpin nasional mendatang tak punya sudut pandang yang tepat, serta konsepsi dan strategi yang jitu untuk mengurangi peredaran gelap narkoba ke tengah masyarakat.

Coba lihat, sepanjang tahun 2018 lalu, BNN, Polri serta  Bea dan Cukai berhasil menyita sekitar 7,7 ton sabu. Belum lagi jenis narkotika dan psikotropika lainnya. Jumlah segitu saja sudah membuat bulu kuduk orang merinding. Belum lagi kalau memakai perhitungan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), bahwa rasio narkotika yang disita hanya 20 persen dari yang sudah beredar. Artinya, ada 30-an ton sabu yang luput dari tangkapan petugas.

Gambaran mengerikan itulah yang harus dijawab oleh calon kepala negara. Lembaga pemerintah yang bertanggungjawab, seperti BNN, Polri serta Bea dan Cukai memang sudah bekerja. Namun narkoba tetap membanjir dan perlahan tapi pasti akan menenggelamkan bangsa ini. Artinya, perlu penguatan agar masing-masing lembaga tersebut bisa lebih bertenaga memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Strategi penguatan itu, di luar tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga yang sudah diatur UU, tentu harus datang dari kebijakan pemimpin nasional. Presiden harus memberi aksentuasi pada program pemberantasan narkoba.

Inilah yang sebetulnya perlu didengar dari kedua pasangan calon tersebut. Bagaimana visi mereka melihat spektrum permasalahan yang sangat genting ini, apa kebijakan, strategi dan programnya. Apakah mereka hanya melihat pemberantasan narkoba sebagai rutinitas program, atau sudah menginjak pada perspektif ancaman yang berskala tinggi. Sebab sudut pandang akan menentukan cara berpikir dan cara bertindak.

Seperti pernah kita bahas sebelunya, kondisi negara kita saat ini sudah lebih dari sekadar “darurat narkoba”. Ini adalah perang.  Mengapa? Karena, sudut pandang kita yang sangat keliru. Serbuan narkoba, terutama dari Cina atau negara lain yang menggunakan mafia narkoba Cina, sudah sedemikian menghancurkan bangsa. Tetapi, kita masih memahaminya sebagai “crime”, meski dengan embel-embel “extra-ordinary”.

Dengan memandang sebagai crime, maka penanggulangannya adalah penegakan hukum melalui criminal justice system. Inilah yang salah kaprah! Serbuan asing yang hendak menghancurkan negara adalah tindakan perang. Pelurunya adalah narkoba dan prajuritnya adalah mafia. Bukankah serangan narkoba ini bagian dari proxy war, perang asimetris, yang gencar diarahkan ke Indonesia?

Karena ini perang, ngawur namanya jika dipandang sebagai crime. Memahami perang harus dengan logika perang dan hukum perang.

Hemat kita, dalam debat 17 Januari depan, para panelis atau moderator perlu menggiring perdebatan ke arah ini. Kita berharap KPU juga tidak terlalu kaku dengan tema yang sudah terjadwal, sebab perkara ini benar-benar mempertaruhkan masa depan bangsa dan negara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here