Mengapa Etnis China Kian Berani di Indonesia?

1
527
Patung Dewa Perang Cina Kwan Sing Tee Koen setinggi 30,4 meter di Kelenteng Kwan Sing Bio, Tuban Jawa Timur

Nusantara.news, Jakarta –  Keberanian dan sepak terjang etnis China di Indonesia setelah Jokowi jadi Presiden RI sangat menonjol. Situasinya berbanding terbalik dengan zaman orde lama dan orde baru, di mana orang China bukan hanya dilarang merayakan imlek, tetapi juga dilarang menggunakan nama China. Mengapa etnis China kian berani setelah Jokowi jadi Presiden RI?

Dari Dewa Perang Sampai Meikarta

Sejak Jokowi, etnis China bukan hanya sekadar berani, tetapi malah terkesan sebagai penguasa negeri ini. Betapa tidak. Patung Dewa Perang Kongco Kwan Sing Tee Koen di Bantul, Jawa Timur, merupakan sebuah keberanian yang luar biasa. Pertama karena pembangunan patung itu belum memperoleh izin dari pemerintah setempat. Kedua, lokasi patung dibangun di tempat umum. Ketiga, patung itu tidak ada kaitannya dengan Indonesia.

Pertanyaannya, mengapa etnis China tidak membangun Patung Gajah Mada, atau Patung Maja Pahit, atau Patung pengrajin garam Madura, atau patung yang berkaitan dengan kebudayaan Indonesia, atau apa saja yang bisa mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sesuatu yang bernilai dalam sejarah kebudayaan dan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia.

Yang lebih perah adalah pendirian Patung Poh An Tui di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dari segi namanya saja sudah jelas bahwa TMII merupakan miniatur kebudayaan Indonesia. Jika kemudian di dalamnya dibangun Patung Poh An Tui yang juga dari China, jelas bertabrakan dengan pemikiran yang mendasari pendirian TMII.

Pendirian patung patung berbau etnis China juga banyak terdapat di dalam kompleks perumahan di Surabaya atau di daerah lain.

Betul bahwa yang mendirikan patung-patung itu adalah kelompok masyarakat etnis China. Tetapi, bukankah mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, dan oleh sebab itu seharusnya lebih mengutamakan kebudayaan di mana mereka dibesarkan dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari? Bukankah nama mereka pada umumnya juga sudah diganti menjadi nama Indonesia? Bukankah ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung?

Apa yang mendasari pemikiran etnis China sehingga rakyat Indonesia disuguhkan patung-patung yang tidak terkait dengan kebudayaan Indonesia, tidak terkait dengan begitu banyak tokoh-tokoh pemimpin atau pejuang Indonesia, baik sebelum maupun sesudah merdeka?

Itu dari segi patung.

Sejak Jokowi, etnis China juga memperlihatkan keberanian yang tidak lazim. Contoh yang masih hangat adalah soal rencana pembangunan Kota Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sudah meminta secara terbuka agar Meikarta dihentikan terlebih dahulu pembangunan dan juga pemasarannya, karena belum punya izin. Tetapi apa yang terjadi? Lippo Group sebagai pengembang Meikarta tidak menggubris. Sebaliknya malah memasarkan Meikarta melalui pemasangan Iklan secara besar-besaran di media massa.

Keberanian etnis China sekarang ini sangat kontras dibandingkan dengan zama orde lama maupun orde baru.

Pada masa orde lama, kebebasan etnis China dibatasi tidak hanya di bidang kebudayaan dan keagamaan, tetapi juga di bidang bisnis. Peraturan Pemerintah No.10/1959, misalnya, jelas-jelas membatasi kebebasan etnis China dalam berusaha dagang. Melalui PP No.10/1959 itu, Presiden Soekarno menetapkan, semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa tidak diberi izin lagi setelah 31 desember 1959.

Pada masa orde baru, kebebasan etnis China lebih dibatasi. KTP etnis China misalnya, diberi tanda khusus. Etnis China juga dilarang menjadi pegawai negeri serta tentara. Etnis China dilarang memiliki tanah di pedesaan.  Masih banyak lagi pembatasan-pembatasan yang dilakukan terhadap etnis China di Indonesia yang bersifat mendiskreditkan serta mendiskriminasi. Kebijakan-kebijakan ini secara otomatis merenggut hak asasi mereka sebagai warga negara Indonesia dan sebagai manusia.

Patriot PKC  dan Imbal Balik Jokowi

Mengapa sekarang bablas? Apakah ini sekadar euforia dari reformasi? Rasanya tidak. Kebebasan sekarang ini terindikasi bukan kebebasan biasa, melainkan kebebasan yang mencerminkan alam berpikir bawah sadar etnis China yang merasa baru menguasai Indonesia. Pembanguna patung itu seolah dijadikan sebagai tanda penguasaan dankehadiran Ketua MPR Zulkifly Hasan meresmikan patung di Bantul dan kehadiran Menteri Dalam negeri Tjahjo Kumolo meresmikan patung Poh An Tui di TMII, seperti “persetujuan penyerahan kekuasaan” kepada etnis China.

Kedengarannya sumir. Tetapi jika ditelusuri ke negeri China sana, ada tanda-tanda keinginan China untuk menguasai Indonesia.

Mengutip buku Dennis Roy, berjudul  “Power, Wealth, and Status,” Ahmad Sofyan dalam satu tulisannya berjudul “Kedudukan Orang Tionghoa dalam Kebijakan Luar Negeri Tiongkok” mengatakan, ada  tiga tujuan utama dan tetap dari kebijakan luar negeri Tiongkok. Yakni, kekuatan atau pengaruh, kekayaan, dan status demi mempertahankan diri dalam perubahan-perubahan dunia.

Untuk memenuhinya, Beijing memanfaatkan sekitar 35 juta China perantauan. Pemanfaatan China perantauan ini semakin mengkristal setelah Partai Komunis China (PKC) menggelar konferensi internasional dengan China perantauan tahun 1977. Dalam konferensi tersebut  PKC menyerukan kebangkitan dan penguatan kembali urusan China perantauan. Seluruh aspek kebijakan mengenai urusan China perantauan dipadukan dalam sebuah slogan “All Patriots are One Family”, yang menunjukkan niat serius pemerintah Tiongkok memanfaatkan potensi China  perantauan untuk memajukan tanah air mereka.

Konferensi itu dilanjutkan dengan konferensi tahun 1978. Pada konferensi ini, perwakilan Komite Sentral PKC memetakan arti penting dan urgennya implementasi nyata kebijakan-kebijakan mengenai China perantauan dalam setiap tingkat  pemerintahan.

Pada konferensi diserukan kepada seluruh China perantauan, kerabat mereka yang masih tinggal di China Daratan, serta semua orang China di luar negeri untuk kembali bersama-sama berjuang mencapai modernisasi Tiongkok.

Konferensi tersebut menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan mengenai China perantauan. Setelah konferensi itu, Tiongkok mulai membuka hubungan dengan jaringan China perantauan di dunia untuk memajukan ekonomi negara Tiongkok.

Partai Komunis China pun memanfaatkan hal ini dengan kampanye-kampanye sosialismenya, termasuk mengklaim kemajuan dan pembangunan yang mulai tampak sebagai  bukti keberhasilan sosialisme yang dulu diperjuangkan lewat revolusi Mao

Awal kebijakan yang menjadi penanda keterlibatan kembali China  perantauan adalah sebuah rehabilitasi status kekerabatan China perantauan dengan memperkenalkan  perlakuan khusus bagi mereka, yang diartikulasi dalam bentuk perlindungan hak-hak mereka dalam Konstitusi 1982 dan dalam Hukum Perlindungan Khusus.

Bukan hanya itu. Untuk menghidupkan kembali hubungan antara kerabat China perantauan di daratan dan warga China yang kembali dari luar negeri, dengan komunitas China perantauan, dibentuk sejumlah lembaga administrasi pemerintah dan non-pemerintah yang  bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kepentingan China perantauan dan kerabat mereka.

Di seluruh Tiongkok, seluruh mekanisme pengelolaan urusan China perantauan ini  berada di bawah kendali Dewan Negara (State Council).

Pada tahun 1978, didirikan pula The Overseas Chinese Affairs Office atau OCAO, sebagai Kantor Urusan China Perantauan demi kepentingan China Perantauan.

Sebagai buah dari kerja kolektif lembaga-lembaga di atas, selama kurun periode 1979-2000, pembangunan kebijakan China perantauan mewujudkan hasil berupa adopsi lebih dari 360 regulasi maupun hukum-hukum Komite Pusat PKC yang berkaitan dengan China perantauan, dan tidak kurang dari 800 regulasi dihasilkan oleh Dewan Negara.

Pendirian sejumlah lembaga administratif tersebut mencerminkan usaha pemerintah untuk melembagakan berbagai bidang garapan program China perantauan baik di Tiongkok maupun di luar negeri.

Pelembagaan birokrasi yang sedemikian luas menunjukkan urgensi dan pentingnya elemen China perantauan dalam formulasi kebijakan Tiongkok yang kondusif untuk modernisasi

Dari penjelasan di atas, tampak jelas bahwa China perantauan, tentunya termasuk China perantauan yang ada di Indonesia, adalah para patriot PKC yang bekerja atau mendapat tugas kenegaraan dari PKC untuk memodernisasi Tiongkok.

Gayung bersambut, karena  Presiden Jokowi diasosiasikan adalah orang yang maju menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi Presiden RI berkat sokongan China perantauan. Maka tidaklah heran, kalau para China perantauan yang berada di Indonesia yang disebut sebagai patriot PKC, kian berani di Indonesia.

Mungkin itulah imbal balik dari Jokowi terhadap sokongan yang sebelumnya diberikan oleh China perantauan.

Jika tidak, maka Presiden Jokowi, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara seyogyanya memberikan perhatian terhadap keberanian etnis China perantauan yang bablas itu, dan mungkin perlu menegur atau mempertanyakan mengapa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkenan meresmikan patung Poh An Tui di TMII.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here