Mengapa Jokowi Dianggap Otoriter?

0
127

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa waktu lalu, jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga menyatakan visi-misi Prabowo-Sandi pada bidang ekonomi mirip dengan ekonomi pada masa Orde Baru. Sebelumnya, Arya juga pernah menjawab kritik Prabowo terhadap Jokowi dengan mengatakan “Pak Prabowo ingin kembali ke Orde Baru?”

Sekilas, isu “Prabowo kroni Orba” mengingatkan masyarakat pada Pilpres 2014. Saat itu, Prabowo dihantam dengan tuduhan otoriter, antek Orba, hingga kasus pelanggaran HAM di seputaran 1998. Manuver politik semacam itu ternyata berhasil. Konten-konten negatif yang menghantam Prabowo melumpuhkan ambisi sang jenderal untuk menjadi presiden di 2014.

Sebaliknya, kemenangan Pilpres 2014 pun pada akhirnya jatuh ke tangan Jokowi, sebagai figur politik yang tidak punya hubungan dengan Orba. Jokowi disebut-sebut sebagai pemimpin yang memberikan harapan akan perubahan. Jokowi pun dianggap sebagai tokoh politik yang bersih dari pelanggaran HAM di masa lalu. Dia dilabeli pemimpin yang merakyat, sederhana, demokratis, dan jauh dari sikap otoriter– demikian banyak orang berpendapat kala itu.

Setelah empat tahun menjabat sebagai presiden, masyarakat kian sadar, Jokowi sudah tak lagi seperti dulu. Banyak yang menilai Jokowi yang sekarang berbeda dengan Jokowi pada Pilpres 2014. Jokowi tak lagi dianggap sebagai pembawa harapan dan perubahan. Jika dulu otoritarianisme selalu dikaitkan dengan Prabowo, kini tuduhan itu malah melekat dalam diri Jokowi. Jika sebelumnya telunjuk berwatak orde baru ditujukan ke Prabowo, saat ini sebagian orang menilai pemerintahan Jokowi serupa neo-orde baru.

Mengapa Jokowi seperti menggiring bandul politiknya ke arah otoritarianisme dan kini tampak lebih ofensif? “Sekarang para kritikus dan para pendukung Jokowi sama-sama bertanya, seberapa aman sebenarnya (demokrasi) Indonesia dari kemunduran menjadi negara otoriter,” tulis Matthew Busch dalam artikelnya berjudul Jokowi’s Panicky Politics yang ditulis di laman Majalah Public Affairs, seperti dikutip dari Hersubeno Arief dalam tulisan Pengamat Asing: Jokowi Berubah Menjadi Otoriter.

Pengamat asing lainnya menilai: “Jokowi terbukti menjadi pemimpin yang tidak sabar dan reaktif. Dia dengan mudah tersentak oleh ancaman politik, dan seperti banyak politisi Indonesia, tampaknya nyaman menggunakan alat-alat tidak liberal untuk mempertahankan posisi politiknya,” tulis Eve Warburton dan Edward Aspinall dalam artikel berjudul “Indonesian democracy: from stagnation to regression?” di laman The Strategist yang diterbitkan Australian Startegic Policy Institut.

Senada, Tom Power dari Australian National University (ANU) dalam sebuah tulisan berjudul Jokowi Authoritarian Turn menyatakan bahwa Jokowi terindikasi mengembalikan watak pemerintahan otoriter dengan manuver politik sang presiden selama ini. Terdapat tiga alasan utama mengapa Jokowi disebut oleh Tom Power sebagai pemimpin otoriter: menggunakan hukum untuk menekan lawan politik, menyandera lawan dengan kasus hukum agar berbalik arah menjadi rekan koalisi, serta kecenderungan menghidupkan kembali militer (TNI/Polri) ke politik.

Mengapa para pengamat asing sangat khawatir kecenderungan perubahan pemerintahan Jokowi meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi, dan mengambil jalan otoriter? Tom Power juga mengungkap secara rinci. Berdasarkan hasil diskusinya dengan sejumlah pengamat, termasuk dari Indonesia, Power berkesimpulan ”Jokowi bertindak dengan cara yang tidak liberal atau anti-demokrasi. Ini adalah hasil dari kepekaan politik yang sempit, pemikiran jangka pendek dan pengambilan keputusan secara ad hoc,” tulisnya.

Di tataran praktis, sikap pemerintah yang dipandang berwatak otriter antara lain: pembubaran ormas HTI melalui peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu), pembubaran berbagai aksi gerakan #2019GantiPresiden, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, cenderung mengkriminalisasi para pengeritik, lahirnya aturan ujaran kebencian yang rawan membungkam kebebasan berpendapat, serta pelibatan kembali militer atau polisi aktif dalam urusan politik.

Menanggapi tudingan otoriter yang dialamatkan pada dirinya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya bukanlah pemimpin otoriter karena murah senyum dan dan tidak sangar. Karuan saja, pernyataan Jokowi ini menuai kritik publik, utamanya dari pihak oposisi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mengatakan sangat naïf jika ukuran otoriter diukur dari raut wajah.

“Wau! Kacau sekali kalau otoriter tidaknya seorang pemimpin dilihat dari tampang, atau seringnya dia senyum. Kita tidak tahu apakah senyum itu palsu atau tidak. Seharusnya, kebijakanlah yang menjadi ukuran,” tegasya beberapa waktu lalu.

Isu Prabowo Otoriter-Orde Baru Tak Akan Laku di 2019

Lantas, apakah narasi timses Jokowi dengan mengaitkan Prabowo dan Orde Baru akan memberikan keuntungan kepada Jokowi? Jika merujuk pada analisis Tom Power, belum tentu. Menarik perhatian orang dengan membawa-bawa isu Orde Baru tidak semudah pada Pilpres 2014. Seperti disebutkan di awal, Jokowi pada tahun 2014 sudah tak lagi sama dengan Jokowi pada saat ini. Maka bukan tak mungkin isu mengenai kebangkitan Orba dalam diri Prabowo sudah tak lagi laku pada Pilpres 2019.

Bukan tak mungkin, serangan terhadap Prabowo justru bisa berbalik ke arah Jokowi. Tom Power berpendapat ketika Prabowo dituduh otoriter, pendukung Prabowo akan menanggapi tuduhan itu dengan menunjuk regresi demokrasi yang terjadi di era Jokowi. Apalagi, tokoh-tokoh oposisi seperti Fahri Hamzah, Fadli Zon hingga Amien Rais berulang-ulang menuding bahwa pemerintahan Jokowi itu otoriter.

Analisis Tom Power di The New Mandala setidaknya memberikan gambaran bahwa indikasi Jokowi anti-demokrasi itu benar-benar terukur. Artinya, bukan tak mungkin masyarakat akan menilai bahwa tuduhan otoriter dalam diri Prabowo kini lebih tepat ditujukan ke arah Jokowi.

Pada titik inilah, masyarakat akan sadar bahwa Jokowi tak berbeda dari politisi pada umumnya. Alih-alih membawa harapan akan perubahan, Jokowi justru terindikasi mengadopsi otoritarianisme Orba untuk tujuan-tujuan politiknya.

Maka, bisa disimpulkan bahwa serangan timses Jokowi terhadap Prabowo dengan mengaitkan mantan Danjen Kopassus itu pada Orde Baru boleh jadi tak akan lagi efektif seperti Pilpres 2014. Keuntungan elektoral tidak akan didapat oleh Jokowi sebesar Pilpres 2014, sebaliknya justru tuduhan itu akan menjadi semacam bunuh diri politik yang akan merugikan Jokowi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here