Mengapa Jokowi Tak Percaya Diri Hadapi Pilpres 2019?

0
249

Nusantara.news, Jakarta – Di atas kertas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu digdaya. Ia memiliki modal power full melenggang ke istana untuk kali kedua. Mulai dari dukungan politik koalisi jumbo, jaringan relawan dan “pasukan” sosial media yang masih aktif, elektabilitas tertinggi versi beberapa survei, hingga statusnya sebagai petahana yang membuat dirinya bahkan leluasa menggerakan infrastrutur politik dengan mudah. Termasuk barangkali kampanye terselubung dalam berbagai acara dan kebijakan.

Pun begitu, tampaknya itu belum cukup. Jokowi masih merasa belum aman. Buktinya, ia masih agresif mencari rekan koalisi sebanyak-banyaknya di luar partai yang sudah ada. Kini Jokowi mengantongi enam dukungan partai politik. Mereka adalah PDIP (109 kursi atau 19,4% kursi DPR), Golkar (91 kursi atau 16,2% kursi DPR), PPP (39 kursi atau 7% kursi DPR), NasDem (36 kursi atau 6,4% kursi DPR), Hanura (16 kursi atau 2,9% kursi DPR), dan terakhir yang baru bergabung PKB  (47 kursi atau 9,04% kursi DPR). Itu berarti total dukungan yang sudah dikantongi Jokowi saat ini sebesar 65,2 %, melebihi presiden threshold 20%.

Tak cukup sampai di situ. Sejumlah tokoh masyarakat disambangi, puluhan pesantren dikunjungi, para ulama kerap diundang ke istana, mahasiswa “dijamborekan”, dan para ketua partai pendukung digandeng dalam acara santai maupun kenegeraan seraya menebar harapan “berpeluang menjadi cawapres” bagi dirinya. Partai di luar koalisi coba ditarik-tarik, termasuk mereka yang terang-terangan beroposisi. Bahkan kabarnya ada pula utusan istana yang meminta Prabowo jadi cawapres Jokowi, sekaligus memantapkan skenario capres tunggal.

Sudah cukup? Belum. Jokowi pun kerap menyasar anak muda milenial melalui aksi-aksi gimmick politik guna kepentingan elektoral. Hampir tiap pekan ada saja kehebohan Jokowi yang diperbincangkan netizen dan media mainstream. Dari aksi bergaya tokoh dalam film Dilan 1990 dengan motor chopperland miliknya, nonton konser, eksis di sosial media seperti ngevlog dan selfie bareng selebritis yang digandurungi anak zaman now, sampai penampilan gaul ala anak muda: sepatu kets, jaket bomber merek Zara, kaos oblong, celana jeans, serta lainnya. Semua viral dan menjadi trending topic.

Pendek kata, Jokowi punya segalanya: panggung pencitraan, elektabilitas, popularitas, modal politik, relawan, media, juga penguasa. Namun, mengapa Jokowi seperti belum puas dan tak percaya diri menatap Pilpres 2019?

Sebenarnya pada riset tahun lalu, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan peluang Jokowi memenangi Pilpres kedua kali lebih baik dibandingkan ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencalonkan diri kembali pada 2009. SMRC membandingkan hasil survei terbaru dengan data survei ketika SBY menjabat pada 2007 atau dua tahun menjelang Pemilu 2009.

Berdasarkan simulasi survey top of mind pada September 2017, tingkat elektabilitas Jokowi sebesar 38,9%. Angka tersebut lebih tinggi 11,3% jika dibandingkan elektabilitas SBY yang sebesar 27,6% ketika September 2007.

Namun yang menjadi masalah (kecemasan) Jokowi, elektabilitasnya di beberapa hasil survei hingga mendekati Pilpres 2019 belum juga menyentuh 50%. Bandingkan dengab SBY, yang elektabilitasnya stabil di kisaran 60% sebelum memasuki Pilpres. Jelas ini lampu kuning bagi Presiden Jokowi.

Lain Jokowi Lain SBY

Dalam pilpres langsung pertama tahun 2004, sekalipun hanya dengan suara 7,45 persen di parlemen, Partai Demokrat besutan SBY dan koalisi “kerempengnya” bisa mencalonkan SBY dan Jusuf Kalla (JK) untuk menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Maklum ketika itu belum ada aturan ambang batas presiden 20%. Pasangan SBY-JK yang hanya diusung koalisi tiga partai kecil: Partai Demokrat, PBB, dan PKPI, kemudian menjadi pemenang.

Mereka melewati dua tahapan pemilihan, sebelum akhirnya bisa mengalahkan lawan-lawannya yang ditopang partai besar. Ada lima pasangan yang maju kala itu. Mereka adalah: Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Di putaran pertama, SBY-JK unggul dengan 33,58 persen suara atau meraup 36.070.622. Tempat kedua adalah Megawati-Hasyim dengan perolehan suara 28.186.780 atau 26,24 persen. Karena tidak ada pasangan yang meraih suara lebih dari 50 persen pada putaran pertama, dua pasangan teratas kemudian bertarung di putaran kedua. Hasilnya SBY-JK menang telak dengan selisih cukup jauh yakni: 69.266.350 (60,62%) melawan 44.990.704 (39,38%).

Koalisi SBY-JK bertambah menjadi delapan partai ketika menjalankan pemerintahan 2004 – 2009, yakni Partai Demokrat, PPP, PBB, PAN, PKB, PKS, PKPI, kemudian Golkar. Namun, jelang Pilpres 2009, ternyata delapan parpol ini memiliki sikap politik yang berbeda. Sejumlah parpol tidak mendukung keberlanjutan SBY yang ingin maju sebagai capres 2009. Pada Pilpres 2009, terbentuk 3 poros koalisi yakni Poros Megawati-Prabowo (PDI P, Partai Gerindra, dan beberapa partai kecil), Poros SBY-Budiono (PD, PKB, PAN, PPP, PKS), dan Poros JK-Wiranto (Partai Golkar dan Partai Hanura).

Meski diikuti oleh tiga pasangan calon, Pilpres 2009 hanya berjalan satu putaran. Sebab, SBY-Boediono meraih suara signifikan dibandingkan dua pasangan lawannya. Kala itu, SBY-Boediono meraup suara 73.874.562 (60,80%), jauh meninggalkan lawannya Megawati-Prabowo yang meraih suara 32.548.105 (26,79%) dan JK-Wiranto 15.081.814 (12,41%).

Setelah itu, di pemerintahan SBY dan parlemen terbentuk koalisi besar pendukung pemerintah mencapai 75,5 % kursi di parlemen yang terdiri dari Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, dan Partai Golkar. Sementara tiga partai lainnya, yaitu PDI P, Partai Gerindra, dan Partai Hanura, mengambil peran sebagai oposisi.

Yang menjadi catatan, saat Pilpres keduanya itu, SBY tampak lebih santai dibanding Jokowi meskipun ditinggal beberapa partai koalisinya. Bahkan ia menggandeng cawapres Budiono, mantan Menkeu dan Gubernur BI, di luar nama-nama bakal cawapres dari partai koalisi pendukungnya yang masih bertahan.

SBY pun tak seagresif Jokowi menggandeng koalisi sebesar-besarnya, jika perlu tak ada lagi partai yang tak mendukungnya. SBY tak banyak melakukan gimmick-gimmick politik yang kadang membosankan seperti Jokowi. Ia tampil elegan dan lebih percaya diri, bahkan mengendalikan penuh partai koalisinya, termasuk dalam memilih cawapres.

“Alhamdulillah, waktu saya memilih dan menentukan baik Pak JK dan Pak Boediono, Allah mengizinkan pasangan kami berhasil. Yang penting saat saya mengambil keputusan, sepenuhnya itu pilihan saya. Tidak ada yang mendikte, tidak ada yang memaksa, juga bukan permintaan Pak JK atau Pak Boediono sendiri. Sepenuhnya saya mengambil keputusan, sehingga saya bertanggung jawab atas pilihan itu,” ujar SBY, Maret lalu.

Jokowi dan SBY

Berbeda dengan SBY, Jokowi terlihat kurang percaya diri. Hal ini barangkali di satu sisi amat wajar. Sebab, dirinya bukanlah orang yang paling berdaulat menentukan arah koalisi, juga bukan ketua apalagi pendiri partai serupa SBY. Di belakang Jokowi, ada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan mungkin sejumlah orang kuat lainnya sebagai memegang remote control sekaligus “pemilik saham” pemerintahan Jokowi. Publik melihat mantan Walikota Solo itu hanyalah “petugas partai” yang harus siap menerima segala keputusan, termasuk menerima cawapres dengan elektabilitas rendah sekalipun: misalnya Puan Maharani dan Budi Gunawan.

Dan, di saat penentuan cawapres itulah koalisi Jokowi terancam pecah kongsi. Sewaktu-waktu partai koalisi bisa menciut atau bahkan bubar jika cawapres yang dipilih tidak merepresentasikan anggota koalisi. Terlebih, nyaris semua petinggi partai dalam koalisi Jokowi baik secara terbuka ataupun malu-malu, berhasrat menjadi cawapres di Pilpres 2019.

Perihal ini, bahkan pernah diungkapkan sendiri oleh politisi PDIP yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dia menyebut tidak ada jaminan parpol anggota koalisi pemerintahan Jokowi-JK saat ini akan tetap satu suara pada Pilpres 2019. Hal ini menurutnya menyangkut pada penetapan satu orang cawapres Jokowi.

Di sisi lainnya, Jokowi juga merasa kurang percaa diri atau mungkin panik karena menguatnya “perlawanan” dari pihak oposisi. Baik yang menyerang kondisi ekonomi yang makin memburuk selama pemerintahannya, maupun manuver lawan yang begitu massif seperti gerakan #2019GantiPresiden dan kebangkitan Islam politik yang salah satunya tergambar dalam kelompok 212. Belum lagi beberapa stigma miring yang menerpa Jokowi, mulai dituding tak berpihak pada umat Islam, kriminalisasi ulama, hingga isu komunis.

Sebab itu, tak heran jelang 2019 meski dengan modal politik yang digdaya, ia sejatinya memendam rasa tak percaya diri: tak terlalu yakin dengan kekuatan pasukannya, selalu terancam dengan kekuatan lawan. Bisa jadi, Jokowi melihat koalisinya memang gemuk tetapi keropos.

Sebaliknya, di pihak lawan, koalisi mereka mungkin kecil tetapi “daging” semua. Boleh jadi, dengan koalisi partai yang lebih sedikit justru secara ruang gerak dan militansi lebih unggul, serupa ‘pasukan komando’ yang bergerak efektif dalam jumlah yang terbatas. Seorang sniper (penembak runduk) dalam pasukan komando selalu berupaya agar tiap peluru yang ditembakkannya tepat mengenai sasaran. Ia tidak akan membuang-buang peluru karena memang amunisinya terbatas.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here