Mengapa Ma’ruf Amin Tak Mundur dari MUI dan PBNU?

0
267
Calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin didesak mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU).

Nusantara.news, Jakarta – Sejak terpilih menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo (Jokowi), posisi Kiai Ma’ruf Amin sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) diyakini akan mempengaruhi netralitas dalam ajang Pilpres 2019.

Karena itu, banyak pihak yang mendesak agar Kiai Ma’ruf Amin mundur atau nonaktif sebagai pimpinan MUI dan Rais Aam NU. Hal ini sesuai AD/ART MUI diatur dalam Bab I Umum Pasal 1 tentang Pengurusan disebutkan pengurus MUI baik pusat maupun daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan berdasarkan Keputusan DP MUI.

Sementara menurut AD/ART NU diatur dalam Bab II tentang tatacara penerimaan dan pemberhentian keanggotaan. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan seseorang  dinyatakan  berhenti  dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena permintaan sendiri, dipecat, atau tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan Nahdlatul Ulama.

Mundurnya Kiai Ma’ruf untuk menjaga marwah lembaga keagamaan terbesar di Indonesia. Apalagi diketahui kedua lembaga (MUI dan NU) tersebut khittahnya adalah dakwah bukan politik. Di negeri ini jumlah warga Nahdliyin sangat banyak. Mayoritas umat Islam juga merujuk pada fatwa-fatwa MUI. Hal ini menjadikan posisi ketum MUI dan Rais Aam PBNU sangatlah strategis untuk menarik suara di ajang pesta rakyat lima tahunan.

Tidak bisa dipungkiri usia Kiai Ma’ruf sudah sepuh dan kerap dipandang sebelah mata. Dia bahkan hanya disebut sebatas pelapis Jokowi untuk menghindari serangan isu SARA. Namun di balik itu semua, publik jarang menghitung basis kekuatan yang dimiliki Kiai Ma’ruf.

Setidaknya jabatan ketum MUI merupakan peneguhan bahwa dia memiliki basis dukungan ulama di seluruh Indonesia. Basis ini tersebar di segala penjuru organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tanah air. Dukungan itu misalnya tampak saat dia mengeluarkan fatwa penistaan agama terhadap ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu, 27 September 2016 lalu. Fatwa tersebut dikawal oleh umat Islam dengan berunjuk rasa di kawasan ring satu DKI Jakarta. Aksi itu konon dihadiri 7 juta umat Islam dan merupakan aksi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Belakangan aksi itu disebut 212.

Di NU, Kiai Maruf menyandang Rais Aam. Secara kasat mata dia sudah memiliki basis dukungan NU mencapai 70 juta orang. Warga Nahdliyin dikenal solid dan manut pada kiai, sehingga bukan tidak mungkin mereka juga akan manut memberi dukungan ke pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf juga tercatat menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Majelis Dzikir Hubbul Wathan (MDHW). Organisasi yang diketuai adik kandung Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Mustofa Aqil Siradj memang terbilang baru. Tapi, organisasi ini telah dua kali menggelar dzikir akbar di Istana Negara. Kedua dzikir akbar itu digelar di awal bulan kemerdekaan dan selalu dihadiri oleh ribuan kiai. Dukungan kiai pada dasarnya memilik efek domino kepada para santri yang dibesut.

Bila Kiai Ma’ruf tidak segera meletakkan jabatannya, maka semua kekuatan itu akan dikonversi menjadi dukungan dan bukan tidak mungkin hal itu menjadi faktor kemenangan Jokowi-Ma’ruf. Sementara di saat yang sama, partai pendukung Jokowi yang berjumlah 9 partai dipercaya hanya akan fokus pada penyelamatan diri masing-masing.

Sehingga benar apa yang dikatakan Kiai Mustafa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus bahwa Kiai Ma’ruf harus segera mundur dari jabatannya selaku Rais Aam PBNU dan ketum MUI. Menurut Gus Mus, posisi Rais Aam akan berada di bawah Presiden. Secara etika, hal itu tidak baik bagi demokrasi. “Dia itu Rais Aam, sekarang etikanya ya, saya tidak tahu aturannya seperti apa, dia kalau sudah menjabat sebagai wakil presiden, masak dia mau ngerangkep tiga, ketua MUI, Rais Aam PBNU, dan wakil presiden. Ya itu gak pantes,” tukas Gus Mus.

Tidak ada yang melarang bagi ulama berpolitik. Tapi untuk berpolitik sudah ada wadahnya sendiri yakni Parpol, bisa PKB, PPP, PKS atau PBB. Hal yang sama pernah dilakukan Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat menjabat sebagai presiden ke-4. Gus Dur sangat paham bahwa ulama NU tidak bisa berpolitik, sehingga dia mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai kendaraannya. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, namun Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang.

Belajar dari Sandiaga Uno

Jika Kiai Ma’ruf peduli dengan umat, maka seyogyanya mundur dari jabatan ketum MU dan Rais Aam PBNU. Mundurnya Kiai Ma’ruf tidak akan merugikan dirinya dalam pencalonan cawapres Jokowi.

Pertama, publik akan semakin takjub dengan ketokohan Kiai Ma’ruf yang dapat menjaga marwah lembaga keagamaan sesuai rule-nya. Sehingga tidak terkontaminasi dengan urusan politik praktis. Netralitas MUI dan NU akan tetap terjaga.

Kedua, nama Kiai Ma’ruf akan semakin baik di mata rakyat. Sebab Kiai Ma’ruf tidak akan dipandang sebagai tokoh Islam yang haus kekuasaan ingin memegang jabatan dengan menggunakan kekuatan MUI dan NU demi kepentingan kampanyenya.

Sebaliknya, jika Kiai Ma’ruf tidak segera mundur dari rangkap jabatan, bukan tidak mungkin demokrasi negeri ini akan terancam. Beberapa fakta ini membuktikan bahwa MUI disebut terkontaminasi urusan politik.

 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan, sebagai institusi keagamaan, sudah sepatutnya MUI tetap menjaga netralitasnya. Karena itu pihaknya mendesak pengurus pusat MUI untuk mempertimbangkan langkah mencari sosok pengganti Kiai Ma’ruf yang kini sudah menjadi cawapres Jokowi.

“Saya serahkan sepenuhnya kepada pengurus MUI. Tapi sebagai institusi netral sebaiknya memang dipertimbangkan tentang itu (mencari pengganti Kiai Ma’ruf),” katanya.

Sebagian pihak khawatir jika Kiai Ma’ruf tetap menjadi ketum, MUI bakal mengeluarkan seruan-seruan yang mengarahkan umat Islam demi tujuan politis. Seperti seruan MUI yang menanggapi gerakan #2019GantiPresiden inkonstitusional.

Bukankah di kubu Prabowo sikap etis ditunjukkan cawapres Sandiaga Uno dengan memilih mundur dari Wagub DKI Jakarta ketimbang cuti, juga melepas status kader Partai Gerindra? Sosok muda Sandi telah memberikan ketaladanan berpolitik, mengapa Kiai Ma’ruf yang lebih senior tak melakukan hal yang sama? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here