Mengapa Operasi Moneter BI Gagal Menjaga Rupiah?

0
99
Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan bank sentral sudah berupaya keras menopang rupiah, bahkan sampai mengorbankan cadangan devisa US$10 miliar, namun ternyata penyebab pelemahan rupiah karena faktor di luar urusan moneter.

Nusantara.news, Jakarta – Sampai Juni tahun ini Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate sebanyak tiga kali. Namun rupiah tak berhenti melemah terhadap dolar AS, bahkan belakangan rupiah sempat menyentuh level Rp14.600 per dolar AS.

Sehingga memunculkan pertanyaan, mengapa operasi moneter bank sentral tidak efektif dalam menahan laju pelemahan rupiah? Padahal BI sudah menggelontorkan cadangan devisa untuk intervensi hingga US$10 miliar atau ekuivalen Rp140,4 triliun, sehingga posisi cadangan devisa tersisa US$122 miliar dari sebelumnya sempat menyentuh level tertinggi US$132 miliar.

Apa sebenarnya yang menyebabkan rupiah melemah, sehingga operasi moneter tidak efektif. Dengan kata lain dapat dikatakan, apakah penyebab melemahnya rupiah bukan karena kondisi moneter, melainkan ada sebab-sebab lain yang belum terdeteksi dengan presisis.

Sebelumnya para pejabat bank sentral dan Kementerian Keuangan mengidentifikasi ada enam penyebab rupiah melemah. Pertama, penyebab melemahnya rupiah akibat imbas penguatan tajam dolar AS dan meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) sebanyak empat kali dalam tahun ini.

Selain itu menguatnya dolar AS juga karena dipicu oleh meningkatnya imbal hasil (yield) surat berharga AS (treasury bill-T Bill).

Kedua, dampak perang dagang AS dengan China yang berimbas pada kekhawatiran pasar, sehingga pasar lebih merasa tenang dalam situasi seperti itu dengan menggenggam dolar AS. Itu sebabnya dolar AS menguat terhadap seluruh mata uang dunia, tanpa kecuali terhadap dolar AS.

Ketiga, komplikasi defisit perdagangan yang terus melebar, sampai Mei 2018 besaran defisit pedagangan sudah mencapai US$2,84 miliar atau ekuivalen Rp40,61 triliun.

Selain masalah defisit perdagangan, Indonesia juga sedang terjangkit berbagai jenis defisit. Berdasarkan data gabungan BI, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan (2018), terutangkap bahwa Indonesia tak hanya mengalami defisit transaksi berjalan, tapi juga mengalami defisit neraca pembayaran pada kuartal I/2018 tercatat US$3,9 miliar.

Pada periode yang sama kita juga mengalami defisit perdagangan migas sebesar US$2,4 miliar, defisit perdagangan jasa US$1,4 miliar, defisit neraca perdagangan primer US$5,5 miliar, defisit neraca pembayaran US$3,9 miliar, dan defisit neraca pendapatan primer sebesar US$7,9 miliar.

Hanya keseimbangan primer (primary balance) yang biasa mencatat defisit, pada kuartal I/2018 mencatat surplus sebesar US$1,7 miliar.

Keempat, melebarnya defisit sampai bulan Mei 2018 dipicu oleh derasnya arus impor komoditas pangan seperti beras dan gula sebagai penyumbang terbesar.

Nilai ekspor Indonesia Mei 2018 mencapai US$16,12 miliar atau meningkat 10,90% dibanding ekspor April 2018. Demikian juga dibanding Mei 2017 meningkat 12,47%.

Ekspor nonmigas Mei 2018 mencapai US$14,55 miliar, naik 9,25% dibanding April 2018. Demikian juga dibanding ekspor nonmigas Mei 2017, naik 11,58%.

Secara kumulatf, nilai ekspor Indonesia Januari–Mei 2018 mencapai US$74,93 miliar atau meningkat 9,65% dibanding periode yang sama tahun 2017, sedangkan ekspor nonmigas mencapai US$68,09 miliar atau meningkat 9,81 %.

Sementara nilai impor Indonesia Mei 2018 mencapai US$17,64 miliar atau naik 9,17% dibanding April 2018, demikian pula jika dibandingkan Mei 2017 meningkat 28,12%.

Impor nonmigas Mei 2018 mencapai US$14,83 miliar atau naik 7,19% dibanding April 2018, demikian pula jika dibanding Mei 2017 meningkat 23,77%.

Impor migas Mei 2018 mencapai US$2,82 miliar atau naik 20,95% dibanding April 2018 dan naik 57,17% dibanding Mei 2017.

Nilai impor semua golongan penggunaan barang baik barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal selama Januari–Mei 2018 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing 27,75%, 22,59%, dan 33,73%.

Ketidakseimbangan ekspor dan impor inilah salah satu pemicu pelemahan nilai tukar rupiah.

Kelima, kenaikan harga minyak dunia yang mencapai US$76 per barel sedikit banyak menjadi pemicu pelemahan rupiah. Karena harga minyak acuan dalam APBN 2018 ditetapkan sebesar US$48 per barel, artinya terjadi defisit US$28 per barel antara target dengan realisasi.

Sementara Indonesia dalam posisi net importir minyak mentah sebesar 1,4 juta barel per hari, sementara kebutuhannya 2,2 juta barel per hari, mengingat produksi kita per hari hanya 800.000 barel per hari. Ini yang menjelaskan mengapa pertamax dan pertamina dex belakangan naik karena memang mengikuti pergerakan pasar.

Artinya, dengan rupiah yang melemah, ditambah harga minyak yang melambung, maka terjadi pukulan ganda atas fiskal kita. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimpor minyak makin membengkak.

Keenam, ada kebutuhan dolar AS yang besar untuk kebutuhan untuk melunasi utang pokok dan bunga atas utang valas baik dari pemerintah, BUMN dan swasta.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah yg jatuh tempo di 2018 mencapai US$9,1 miliar yang terbagi menjadi US$5,2 miliar utang pokok sementara US$3,8 miliar sisanya adalah bunga. Belum lagi cicilan pokok dan bunga utang BUMN dan swasta yang diperkirakan mencapai US$15 miliar.

Kebutuhan dolar yang besar inilah yang ikut menyumbang pelemahan nilai tukar rupiah.

Penyebab utama

Jika melihat keenam sebab di atas, nampaknya pelemahan rupiah kali ini bukan dipicu oleh persoalan moneter. Maka wajar setelah BI menghabiskan cadangan devisa sebesar US$10 miliar dan tiga kali menaikkan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate, tidak membawa hasil yang maksimal. Malah rupiah terus melemah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri sudah mulai mengusulkan untuk menyetop impor aneka bahan pangan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan. Ketidaksinkronan kebijakan Menkeu dan Mendag ini nampaknya menjadi obstacle dalam kabinet dalam mengatasi pelemahan nilai tukar.

Sementara menunda pembayaran pokok dan bunga utang nampaknya berisiko pada hilangnya predikat good boy (anak baik) buat Indonesia sebagai pembayar utang. Itu sebabnya nyaris tidak mungkin.

Sedangkan melepas harga BBM bersubsidi ke pasar menyesuaikan harga keekonomiannya pasti tidak bisa. Sebab hal ini berisiko pada turunnya pamor Jokowi dan hilangnya efek pencitraan yang dilakukan selama setahun ini hingga tahun depan.

Adapun menggenjot ekspor guna mengurangi defisit perdagangan memang sudah dilakukan, namun efeknya justru defisit perdagangan makin melebar. Mengingat jumlah impor semakin melonjak, lebih cepat dibandingkan laju ekspor.

Pilihan-pilihan yang sulit inilah yang menjebak Kebinet Kerja untuk bisa keluar dari persoalan melemahnya nilai tukar. Tapi setidaknya dari paparan di atas jelas, bahwa penyebab pelemahan rupiah bukan berasal dari persoalan moneter, melainkan dari persoalan ketidakkompakan kebijakan internal para menteri di kabinet.

Satu-satunya jalan yang masih mungkin dilakukan adalah dengan pendekatan terobosan out of the box, keluar dari cara-cara konvensional dan menemukan cara baru yang lebih maju dan mandiri. Semisal ide mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menjadikan alur laut internasional Indonesia bisa mendatangkan devisa.

Caranya, kapal-kapal yang berlayar melintasi laut internasional Indonesia yang selama ini gratis bisa dikenakan charge seperti jalan tol. Namun Pemerintah Indonesia harus menjamin keamanan mereka.

Selain itu, mereka yang lewat alur laut internasional Indonesia bisa digratiskan namun mereka diwajibkan membeli bahan bakar dari Indonesia. Itu artinya Indonesia harus menyediakan tangki-tangki terapung di sekitar lintasan alur laut internasional.

Dengan cara ini, diperkirakan akan ada tambahan devisa masuk dalam denominasi dolar AS sedikitnya mencapai US$250 miliar.

Cara lain yang cukup kreatif adalah membangun pusat perdagangan sawit internasional di Papua atau pulau lain yang luas dan memastikan suplai sawit sangat cukup. Itu sebabnya perlu ditanam sawit sebanyak mungkin di Papua dan sekitarnya. Hal ini tentu saja akan mendatangkan devisa cukup besar yang diperkirakan mencapai US$500 miliar.

Cara yang tak kalah keren adalah mendirikan Jakarta Interbank Offer Rate (JIBOR) pasar uang dan pasar obligasi global. Tentu diperlukan seorang yang punya konektivitas dengan market dan trader internasional yang mumpuni. Ini juga akan mendatangkan devisa sedikitnya US$500 miliar.

Itulah bagian dari new ship economy yang bisa mengeluarkan Indonesia dari lingkaran setan krisis yang secara terus menerus memperlemah rupiah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here