Mengapa Partai-Partai Islam Sulit Bersatu?

0
125

Nusantara.news, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Din Syamsuddin menilai partai Islam di Indonesia hingga kini tidak bisa bersatu dalam sikap politik. Padahal, mereka yang menamakan partai Islam memiliki tujuan yang sama atas nama agama. Din bahkan berkomentar keras dengan menyebut partai Islam saat ini lebih mementingkan urusan duniawi saja dan cenderung bersikap pragmatis.

“Ini yang dari sudut kami ormas-ormas Islam ini sangat disayangkan,” ucap mantan Ketua PP Muhammadiyah ini.

Kecemasan Din memang ada benarnya. Terlebih jika merujuk kejayaan ‘wadah tunggal’ politik Islam pada era demokrasi parlementer (sebelum Pemilu pertama tahun 1955). Pada masa itu, muncul kekuatan politik umat Islam bernama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang didirikan pada 7 November 1945 dalam rangkaian Kongres atau Muktamar Umat Islam di Yogyakarta. Peserta kongres yang dihadiri sekitar lima ratus utusan ormas keagamaan itu akhirnya menyepakati Masyumi sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam.

Dalam waktu kurang dari setahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Bahkan, selama kurun waktu 1950-1956, Masyumi memimpin tiga kabinet: Kabinet Natsir 1950-1951; Kabinet Sukiman 1951-1952; dan Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956, serta menjadi pimpinan bersama dalam Kabinet Wilopo. Meski memang di antara kurun waktu tersebut, Masyumi juga dilanda kegoncangan: NU dan Sarekat Islam keluar dari keanggotaan. Kelak Muhammadiyah pun menjauh.

Saat pemilu 1955 digelar, empat partai terbesar meraih suara terbanyak, diantaranya PNI 22,3 % (57 kursi), Masyumi 20,9% (57 Kursi), Nahdlatul Ulama (NU)18,4% (45 kursi), dan PKI 15,4% (39 kursi). Dalam pemilihan ini, Masyumi mengumpulkan suara terbanyak yakni 10 dari 14 daerah pemilihan.

Jika dilacak lebih purba lagi, pemimpin Sarekat Islam sekaligus pelopor gerakan kebangsaan paling awal yaitu Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, pun menggunakan Islam sebagai ideologi pemersatu dalam mengusung gerakan kebangsaannya. Hal itu disamping agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut bangsa Indonesia, di sisi yang bersmaan Islam juga menjadi satu identitas pembeda terhadap identitas Barat yang disebut kaum pergerakan kala itu sebagai kafir-penjajah.

Kita juga tentu ingat pada Pemilu 1999, terbentuk ‘Koalisi Poros Tengah’ yang mewakili partai-partai Islam. Koalisi ini berkontribusi memenangkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden. Sayangnya, persatuan partai-partai politik Islam tersebut sifatnya situasional sehingga tidak berjalan langgeng.

Seiring berjalannya waktu, justru Amien Rais dari PAN yang salah satunya menjatuhkan Gus Dur. Hingga kini, masih banyak pengikut Gus Dur di PKB yang menyimpan catatan pahit tersebut dan menganggap koalisi partai Islam sebagai ide yang buruk. Artinya, sulit untuk melihat koalisi ini terwujud kembali, kecuali benar-benar ada hal besar yang mendesak.

Kini pada Pilpres 2019, partai-partai Islam pun terbelah arah dukungannya. Di kubu capres petahana (Joko Widodo), ada PKB, PPP dan PBB. Sedangkan di kubu capres oposisi (Prabowo Subianto), ada PKS, dan PAN. Lepas dari pertimbangan jangka pendek seperti mengejar ‘efek ekor jas’, kalkulasi rente, atau apa pun itu, yang jelas momentum untuk mencalonkan capres-cawapres sendiri dari gabungan partai Islam tampak diabaikan.

Hambatan untuk Bersatu

Memang, memimpikan persatuan kekuatan partai-partai Islam saat ini sesuatu yang sulit diwujudkan. Pasalnya, pertama: ada perbedaan aliran di antara partai-partai Islam lainnya yang pada kadar tertentu amat primordal. Setelah kelompok Islam “dikandangkan” di PPP di masa Orde Baru, pada era reformasi muncul parpol Islam yang merupakan bagian dari investasi politik sebuah paham aliran.

Lahirnya PAN, misalnya, adalah investasi politik dari organisasi Muhammadiyah. Begitu pula munculnya PKB sebagai investasi politik organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Sementara PPP sendiri mencoba menyatukan para ulama dengan kembali ke rumah Ka’bah, dengan basis dukungan loyalis yang terpusat pada tokoh-tokoh dan kyai-kyai di daerah. Kemudian PKS, dibangun oleh kelompok-kelompok tarbiyah di perguruan tinggi dengan pengaruh gagasan pembaharuan Islam Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna di Mesir. Adapun PBB, mengklaim sebagai metamorfosis dari Masyumi.

Fragmentasi aliran ini melipatgandakan fragmentasi ekspresi politik masyarakat Islam, dan hal inilah yang menjelaskan partai politik Islam tak pernah menang dalam sejarah pemilu di Indonesia. Seolah, perbedaan aliran tersebut sebagai hambatan yang sulit dilewati untuk bersatu. Di samping memang terjadi pragmatisme politik akibat gejala deidelogisasi yang menimpa partai-partai di Indonesia, termasuk partai Islam.

Dalam berkoalisi, misalnya, kalkulasi dan transaksi kuasa lebih meninjol ketimbang pertimbangan ideologi dan kesamaan visi. Bahkan dalam kadar tertentu, partai Islam lebih rela berkoalisi dengan partai nasionalis non-Islam dan mengabaikan partai Islam lainnya lantaran ‘terhambat’ dengan aliran keagamaan yang berbeda.

Partai Islam terpolarisasi dukungan pada Pilpres 2019

Kedua, di level kultural, masyarakat Islam terfragmentasi sehingga ekspresi politik Islam menjadi lebih terfragmentasi. Pada masa lampau, ada kelompok Islam pondok dan Islam sekolahan (Muhammadiyah), kini fragmentasi menjadi lebih variatif dengan adanya santri perkotaan (PKS). Jika secara kultural, terdapat kaum nahdliyin, dalam ekspresi politik akan berlipat ganda menjadi “nahdliyin Muhaimin” dan “nahdliyin Gus Dur”.

Di luar basis massa NU (Islam tradisional) dan Muhammadiyah (Islam modern), kini muncul basis massa Islam floating mass (massa mengambang)Berbeda dengan jamaah NU dan Muhammadiyah yang umumnya lahir dari pesantren atau sekolah agama, mereka lahir di tengah trend semangat keagamaan yang sedang tumbuh dalam masyarakat Indonesia: misalnya fenomena hijrah, pergi haji dan umroh, maraknya fasilitas publik berlabel islami, gerakan religius (one day one juz, gerakan shubuh berjamaah, dan lain-lain), hingga menjamurnya majelis ta’lim.

Polarisasi basis kultural tersebut juga membuat persepsi politik dan dukungan masyarakat ikut terpolarisasi. Sebagian terfragmentasi ke partai-partai Islam, dan sebagian lagi mengekspresikan politiknya di luar partai Islam.

Ketiga, secara eksternal, banyaknya partai nasional (non-agama) yang hadir bukan dengan serta-merta memecah suara existing political party berbasis massa, tetapi juga mengambil ceruk suara dari massa partai Islam yang juga terpecah. Hal inilah yang menjelaskan partai Islam saat ini tidak pernah memperoleh angka elektabilitas dua digit atau di atas 10%, dan dalam sejarah kepartaian di Indonesia, partai Islam hanya mampu sampai di pemenang kedua (Masyumi pada pemilu 1955).

Pun begitu, sejauh ini ketidakpaduan umat Islam sementara ini baru tergambar dalam urusan politik. Suka atau tidak, politik itu adalah soal menguasai. Impian umat Islam soal persatuan politik adalah bersatu agar kuat, agar bisa menguasai. Rumitnya, kekuasaan politik sering melupakan batasan umat tadi. Yang sering terjadi adalah kekuasaan politik menjadi milik sekelompok kecil orang. Yang berkuasa menikmati, sedang yang tidak kebagian, cemburu. Itu menjadi pangkal perpecahan.

Dalam hal yang bukan politik sebenarnya tidak banyak yang perlu dikeluhkan. Meski punya banyak perbedaan mendasar dalam pemikiran agama, NU Muhammadiyah bersatu, bahu membahu melakukan pembangunan di berbagai bidang, khususnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, untuk kesejahteraan umat Islam. Demikian pula berbagai organisasi lain. Tidak sulit menyatukan umat Islam dalam satu wadah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here