Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Jokowi Ditakdirkan Cuma 5%?

0
311
Presiden Jokowi dengan penuh semangat mengatakan pertumbuhan ekonomi pada September 2015 akan meroket. Nyatanya pertumbuhan ekonomi pada 2015 hanya 4,8%.

Nusantara.news, Jakarta – Jika masih ingat masa-masa kampanye Presiden Jokowi pada 2014, kita tersadar bahwa beliau gagal merealisasikan janji kampanyenya. Saat kampanye beliau menargetkan pertumbuhan ekonomi tiap tahun 7%, realisasinya hanya di kisaran 5%.

Ada banyak teori yang bisa menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi pada Pemerintahan Jokowi hanya stagnasi di level plus-minus 5%. Ada yang mengatakan terjadi perubahan pola konsumsi, ada juga yang mengatakan peralihan konsumsi ke leisure, tapi ada juga yang mengatakan akibat meningkatnya belanja online.

Salah satu yang paling akurat penjelasannya adalah, beliau salah dalam penetapan strategi pembangunan.

Kalau diperhatikan, pertumbuhan ekonomi pada dua tahun masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih sempat di atas 5%. Persisnya pada 2012 sebesar 6% dan 2013 turun menjadi 5,6%.

Pertumbuhan ekonomi makin anjlok pada 2014 di posisi 5%, terus merosot bahkan di level 4,8% pada 2015. Pada 2016 kembali naik ke level 5,2% dan 5,1% pada 2017. Pada 2018 pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih di kisaran 5%.

Praktis rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi—empat tahun terakhir–di kisaran 5,03%. Jauh dari janji-janji kampanyenya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dijaga di level 7% setiap tahun.

Bahkan dalam tiga triwulan terakhir (I-II 2017), pertumbuhan ekonomi Indonesia flat di posisi 5%. Sedangkan Brunei pada kuartal I minus 1,8%, pada kuartal II mulai positif 0,5% dan diperkirakan pada kuartal III naik ke posisi 1,5%.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Malaysia berturut-turut dari kuartal I-III 2017 naik dari 5,5% naik ke 5,8% dan 6,2%. Demikian pula Singapura dan Thailand. Namun yang mengesankan pertumbuhan ekonomi Vietnam dalam tiga kuartal naik dari 5%, 6,2% dan 7,5%.

Pertumbuhan ekononi Indonesia dalam tiga triwulan terakhir flat di kisaran 5%. Sementara negara-negara Asean terlihat keenderungan naik.

Banyak argumentasi

Ada banyak alasan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam empat tahun terakhir stagnasi di kisaran 5%.

Merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS), secara signifikan kebutuhan atas perumahan dan perlengkapan rumah tangga naik tipis dari 4,13% menjadi 4,14%, kesehatan dan pendidikan naik dari 5,33% menjadi 5,38%, tranportasi dan komunikasi dari 5,34% menjadi 5,86%.

Belanja masyarakat, seperti konsumsi makanan dan minuman, turun dari kuartal sebelumnya 5,24% menjadi 5,04%. Pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya turun dari 3,47% menjadi 2,00%. Restoran dan hotel turun menjadi 5,52% dari 5,86%.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan selama triwulan ketiga 2017 belanja masyarakat turun tipis dari kuartal sebelumnya dari 4,95% menjadi 4,93%.

Bambang mengatakan alasan pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat dikarenakan adanya kecenderungan masyarakat menahan pembelian barang konsumsi makanan maupun non-makanan yang tidak esensial. Menurut Bambang, masyarakat mengalihkannya untuk pendidikan, kesehatan dan leisure atau jasa.

Sementara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan rendahnya pertumbuhan ekonomi karena ada perubahan pola transaksi dalam masyarakat. Dari transaksi langsung, fisik, ke transaksi non tunai atau e-commerce.

Sedangkan pengamat manajemen Rheinald Kasali berpendapat bahwa tidak ada penurunan daya beli, yang ada adalah shifting (pergesertan) pola belanja masyarakat dari belanja di mall berubah menjadi belanja di internet. Walaupun realitasnya penurunan transaksi ritel, seperti Indomart, turun hingga 71%. Sementara kenaikan transaksi via internet hanya naik 1%.

Hal ini menjelaskan gambaran yang tidak pas dijadikan alasan melemahnya daya beli masyarakat karena karena adanya pergeseran pola transaksi. Bahkan dikatakan masyarakat menunda belanja dan meningkatkan tabungannya di perbankan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2012 hingga 2017 cenderung melemah (Sumber: Kementerian Keuangan).

Salah strategi

Jika melihat alasannya, tampaknya yang lebih mendekati penjelasan mengapa pertumbuhan ekonomi di masa Pemerintahan Jokowi hanya di kisaran 5% adalah penjelasan ekonom Faisal Basri.

“Ada yang salah dengan strategi (pembangunan) Pak Jokowi. Negara dominan tapi Indonesia Timur sengsara,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Faisal Basri mengatakan trend perekonomian Indonesia melambat, baik jangka panjang maupun menengah. Perlambatan itu, apabila diikuti setiap tahunnya terlihat perlahan tapi pasti. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah menginjak 8% di masa Presiden SBY, sekarang menjadi sekitar 5% di masa Presiden Jokowi.

“Jadi jangan mimpi macam-macam dulu ya. Ekonomi Indonesia makin kontet,” kata dia.

Dia mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo. “Banyak yang aneh-aneh,” kata dia. Gagasan yang dikritik, misalnya, ide mendorong pertumbuhan ekonomi dari pinggiran, perbatasan dan kawasan timur Indonesia.

Alasannya, meski pemerintah mengusung ide itu, kenyataan yang terjadi di lapangan malah berkebalikan. Dia mengambil contoh pertumbuhan ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara Timur yang merosot dari sekitar 10% menjadi 5%, lalu kini hanya sekitar 2%. “Di Papua dan Sulawesi juga, semua turun.”

Ternyata, menurut Faisal, ada perbedaan antara persepsi yang dibawa dengan kenyataan yang sesungguhnya ada di lapangan. Peredaran duit, tidak jauh berbeda. Masih beredar di kawasan Jawa dan Sumatera.

Pertumbuhan ekonomi tahun depan, menurut perkiraan Faisal, bakal sama seperti sekarang. Bergeming di kisaran 5%.

Penyebab terus meorostnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, lantaran minimnya sumber pengungkit perekonomian. “Persoalannya energi yang kurang, darah yang kurang, dan kekuatan jantung yang melemah.”

Saat ini sumber pengungkit yang ada, hanya satu, yakni penerimaan devisa dari sektor pariwisata sebesar US$11 miliar. Namun, Faisal mengungkapkan penerimaan itu ludes dalam sekejap gegara defisit minyak sebesar US$11,2 miliar.

Kondisi itu juga diikuti oleh lesunya industri perbankan Indonesia. Penyaluran kredit perbankan relatif terbatas. Masyarakat juga lebih banyak menaruh uang di bank ketimbang belanja.

Ditambah lagi, kemampuan penerimaan pajak juga terbatas. “Jadi ini nggak sembarangan,” ujarnya.

Solusi mengatasi pertumbuhane ekonomi yang stagnan mesti dilakukan secara struktural dan mendasar. “Jangan pakai doping, karena doping kan merusak tubuh,” ujarnya.

Penyelesaian itu tidak bisa instan dan diperkirakan membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun. Setelah dilakukan konsolidasi, barulah pada 2020 bisa dipastikan perekonomian Indonesia bisa lepas landas. Faisal meminta pemerintah tidak memaksakan pertumbuhan yang lebih tinggi tahun depan lantaran hasilnya diprediksi bakal tiada beda dengan sekarang.

“Dikonsolidasikan lah semua. Jalan tertib jangan ugal-ugalan. kalau ugal-ugalan hasilnya juga menyakitkan,” kata Faisal.

Cara lain yang juga bisa ditempuh, dalam situasi ekonomi yang sedang kontraksi, sebaiknya ada relaksasi di sektor fiskal. Seperti menurunkan tarif pajak dan suku bunga pinjaman agar ekonomi tetap berputar sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi.

Aparat Presiden Jokowi sepertinya menempuh cara sebaliknya, yakni memperketat kebijakan fiskal sambil menegakkan law enforcement terhadap wajib pajak. Wajar jika kemudian perputaran roda perekonomian dalam empat tahun terakhir terus melambat.

Di tengah melambatnya roda perekonomian, tampaknya Presiden Jokowi akan dijebak pada pembukaan utang baru ke Bank Dunia. Proposal utang baru sudah disetujui Bank Dunia sebesar US$300 juta, ke depan akan semakin rutin hingga akhirnya mencapai ratusan triliun rupiah.

Jika sudah demikian, maka siap-siap anak cucu kita ke depan akan menanggung beban pokok dan bunga utang Bank Dunia. Apakah utang Bank Dunia dapat memacu pertumbuhan ekonomi? Wallahu a’lam.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here