Mengapa Polri Edarkan Film yang Memfitnah Islam?

0
433
Karopenmas Polri Brigjen Pol Rikwanto bersama Ketua Panitia Police Movie Festival IV 2017, AKP  Ardilla Amry dan Dewan Juri memberi penjelasan jelang penganugerahan Police Movie Festival.

Nusantara.news, Jakarta –  Sepekan terakhir ini, masyarakat kembali dibuat gaduh dengan tayangan film pendek berdurasi 8 menit berjudul “Kau Adalah Aku Yang Lain”. Pasalnya, dinilai berpotensi memicul konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) karena dianggap memfitnah Umat Islam.

Ironisnya, film ini beredar di tengah upaya Pemerintah mencairkan ketegangan dengan kelompok kritis Islam. Film tersebut juara Police Movie Festival ke-4 2017 yang digelar oleh Polri dan disebarluaskan oleh Humas Polri melalui Youtube lalu link-nya dibagikan melalui akun Facebook dan Twitter, hari Kamis, (23/6/2017) lalu.

Film ini disutradarai Anto Galon, dan produser eksekutifnya adalah AKP Egidio Fernando, seorang perwira muda kepolisian. AKP Egidio Fernando Alfamantar, S.H., S.IK., pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Banggai.

Dalam film ini disuguhkan adegan sebuah ambulans yang membawa pasien dalam kondisi kritis beragama non-muslim menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, ambulans tidak bisa melewati jalan utama karena jembatan yang hendak dilalui rusak.

Demi menyelamatkan pasien, ambulans terpaksa memilih jalur alternatif. Namun, ambulans kembali mendapat hambatan. Jalur alternatif yang dipilih ternyata sedang ditutup karena ada pengajian yang digelar umat Islam.

Seorang lelaki tua dipanggil “Mbah” melarang ambulans melintas di jalan yang ditutup tersebut. Alasannya,  akan mengganggu kekhusyukan jamaah pengajian.

Seorang polisi lantas berusaha membujuk si Mbah agar mau membuka jalan untuk ambulans demi menyelematkan nyawa si pasien. “Kemanusiaan itu, kalau keyakinan kita sama, ya dipertimbangkan. Lha dia, beda,” kata kakek kepada polisi itu. Dialog antara Si Mbah dan polisi inilah yang kemudian dinilai telah menyudutkan umat Islam.

Salah satu adegan film “Aku Adalah Kau yang Lain”.

Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan menyayangkan beredarnya film tersebut Amirsyah meminta pihak kepolisian memberi klarifikasi terkait dengan film tersebut.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyayangkan Polri menyebarkan   film pendek berbau sara itu.  Menurut Din, video berdurasi tujuh menit itu jelas menyakiti hati umat Islam, karena menggambarkan umat islam adalah agama yang intoleran. Din meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan film itu untuk meminta maaf. “Video itu  adalah bukti nyata dari intoleransi dan anti kebinekaan, dan menyakiti hati pihak lain saat mereka merayakan hari suci,” kata Din dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/6).

Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah juga menyatakan keberatan atas beredarnya film tersebut. “Yang digambarkan umat Islam itu sangat bodoh karena bisa menghalangi ambulans yang lewat. Apalagi alasan tidak boleh lewat karena beda agama. Saya rasa stigma ini tidak pernah ada di Indonesia,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar dalam video yang diunggah akun resmi PP Pemuda Muhammadiyah, Rabu (28/6/2017).

Dahnil menyatakan, ada upaya stigmanisasi umat Islam yang disisipkan pembuat video. Dan, upaya stigmanisasi tersebut justru mendapat legalisasi dari aparat Kepolisian dengan pemberian label juara Police Movie Festival IV 2017 dan turut menjadi penyebar video tersebut.

Kritik lain disuarakan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani. Pihaknya mengecam beredarnya film itu karena tidak menggambarkan sikap Islam bahkan terkesan sangat menyudutkan.

Menurut Arsul sikap Polri sangat tidak bijak karena mengangkat fenomena yang mustahil dilakukan sekolompok Muslim atau masyarakat Indonesia. Asrul khawatir, film yang sempat viral itu bisa membangkitkan sentimen negatif di tengah masyarakat.

Apalagi, saat ini masih hangat isu kriminalisasi yang dilakukan kepolisian terhadap sejumlah aktivis dan ulama, yang dianggap memotori Aksi Bela Islam. Dan, video itu beredar di tengah upaya mencairkan ketegangan antara Presiden Jokowi dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI).

Polri Belum Minta Maaf

Tapi, alih-alih meminta maaf atas penyebarluasan film SARA tersebut, otoritas kepolisian tidak memberikan penjelasan yang memadai. Kapolri Tito Karnavian, yang biasanya rajin berkomentar, bahkan terhadap masalah kecil sekalipun, kali ini belum memberikan keterangan apa-apa.

“Coba dilihat (filmnya) secara utuh. Jangan sepenggal-sepenggal,” tukas Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. “Ini merupakan karya seni,” ujarnya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto menambahkan, film tentang toleransi antarumat beragama itu harus ditonton secara utuh.

Irjen Pol (Purn) Anton Tabah, salah satu intelektual Polri yang pernah bertugas di Div Humas Polri, menayangkan sikap Polri yang menayangkan film tersebut karena bertentangan dengan fakta. “Film itu fitnah terhadap Islam. Jangan berdalih kebebasan berekspresi,” kata Anton.

Atas banyaknya komplain itu, Anto Galon telah meminta maaf apabila pesan yang ingin disampaikan dalam filmnya tidak utuh diterima masyarakat. Karena niatnya ingin menyampaikan pesan Islam sebagai agama yang toleran.

“Film itu adalah sebuah renungan bahwa sebagai seorang Muslim agar tidak menjadi oknum seperti yang si mbah dalam film,” ujar Anto yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia, Rabu (28/6/2017).

Menurutnya, film tersebut memang tidak bisa ditonton secara parsial. Misalnya, tokoh si mbah merupakan gambaran watak sebagian manusia, bukan hanya Muslim, yang memiliki pemikiran kolot. Dijelaskannya, film itu juga menyuguhkan karakter Muslim lain yang mengingatkan apabila tindakan yang dilakukan oleh tokoh si mbah keliru.

Pembelaan Anto Galon dan Polri tersebut sah-sah saja. Pertanyaan mendasarnya, mengapa harus seperti itu meggambarkan toleransi umat beragama di Indonesia? Mengapa film itu muncul di saat Pemerintah dan kelompok Islam sedang berupaya membangun komunikasi konstruktif?

Mungkin ada baiknya Polri atau siapapun untuk lebih bijaksana menyiarkan film atau apapun bentuknya demi menjaga keutuhan dan kedamaian negeri yang sama-sama kita cintai ini.

Berkarya atau berkesenian sebagai wujud ekspresi kebebasan jiwa memang tidak salah, sepanjang bisa menghargai dan menjaga batas norma kewajaran dan kepatutan.

Toh, banyak karya seni terbaik bertema toleransi milik anak bangsa yang bisa mendapat tempat yang baik di hati masyarakat. Karena, film-film tersebut cukup cerdas melontarkan kritik tanpa harus melukai perasaan masyarakat yang dituju.

Sebut saja, film pendek berjudul “Ngulik Ramadhan Satu dalam Kita”. Film karya Rudi Soedjarwo ini hanya berdurasi lima menit, tapi ditonton jutaan orang di youtube.

Film bercerita tentang perjalanan sebuah band. Personilnya adalah anak-anak muda yang memiliki agama berbeda. Suatu ketika, mereka mendapat tawaran dari seorang produser untuk mengikuti audisi di Bali. Masalahnya, jadwal audisinya bertepatan hari pertama bulan suci Ramadan. Salah salah satu personelnya yang beragama Islam terbiasa menjalankan puasa di hari pertama bersama keluarga. Sebagai bentuk toleransi dan memberi kesan kepada temannya bahwa dirinya tidak sendiri di hari pertama puasa, akhirnya kedua temannya yang beragama Nasrani itupun rela ikut berpuasa.

Atau film bertajuk “Rumah Seribu Ombak”. Film ini bertema toleransi ini diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Film ini juga berkisah tentang dua sahabat berbeda agama yang dipertemukan di Pantai Lovina, Singaraja Bali. Yanik beragama Hindu, sementara Samihi beragama islam. Yang satu sangat menyukai laut, satu lagi sangat ketakutan terhadap laut.

Meski berbeda, namun mereka hidup saling melengkapi. Bahkan Yanik sudah seperti kakak bagi Samihi. Film ini sukses menggambarkan betapa manisnya perbedaan jika semua mampu mempraktekkan toleransi dan bukan hanya sebatas retorika.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ikut Protes

Tayangan video tersebut ternyata bukan hanya mengundang reaksi keras dari kalangan Umat Islam. Tapi juga organisasi profesi dokter memrotesnya. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar IDI (Sekjen PB IDI) Dr. Moh Adib Khumaidi, Sp. OT menilai sang sutradara, Anto Galon kurang observasi sebelum menggarap film tersebut.

Menurutnya, sesuai Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan kesehatan, pasien yang sedang kritis atau sakit berat, seharusnya mendaftar ke Unit Gawat Darurat (UGD) atau Emergency Unit yang tidak memerlukan nomer antrian. SOP pasti dipahami oleh pegawai rumah sakit bersangkutan, baik itu petugas resepsionis, satpam maupun petugas pendaftaran apalagi perawat.

Karena itu, pihaknya menyayangkan video itu beredar. Sebab, film itu dapat menyesatkan masyarakat yang mengharapkan informasi benar. Semestinya, melalui media film masyarakat mendapatkan edukasi  terkait permasalahan kesehatan atau kedokteran. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here