Mengapa Presiden Diposisikan Sebagai “Tukang Cuci Piring”?

0
246

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa persoalan yang berkembang di masyarakat masuk ke meja Presiden Jokowi seperti Pansus KPK, G 30 S PKI dan beberapa lainnya. Fenomena apa ini? Mengapa Presiden Jokowi diposisikan seperti “tukang cuci piring” dari sejumlah masalah?

Pansus, Densus Tipikor, G 30S PKI, Fee Top-up

Setidaknya ada empat isu yang saat ini berkembang menjadi kontoversi di masyarakat. Dua di antaranya sudah mendapat tanggapan presiden, sedang dua lainnya belum. Empat isu itu adalah, isu terkait rencana Pansus KPK bertemu Presiden Jokowi untuk mengonsultasikan rekomendasi Pansus KPK. isu kontroversi pemutaran G 30 s PKI, isu rencana Polri membentuk Densus Tipikor, dan satu yang terbaru adalah pemungutan fee dari setiap proses top-up e-money.

Tentang rencana pansus bertemu presiden tampaknya terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi yang dengan tegas mengatakan,  tidak akan membiarkan KPK diperlemah, sebalilknya justru harus diperkuat. Sikap ini bertentangan dengan opini yang berkembang bahwa Pansus KPK ingin memperlemah KPK, walaupun dibahasakan memperkuat.

Pansus DPR ingin bertemu dengan Presiden Jokowi diduga sebagai upaya mempengaruhi sikap tegas Presiden Jokowi itu.

Wakil Ketua Pansus, Masinton Pasaribu, mengatakan, pansus sudah bekerja baik melalui rapat-rapat dengan BPK, Kemenkumham, kepolisian hingga kejaksaan, termasuk mengunjungi beberapa lokasi dari Lapas hingga safe house.

“Kami (ingin) sampaikan ke Presiden sebagai kepala negara, agar presiden nanti bisa mengkaji dan mempelajari temuan-temuan pansus (tentang KPK),” ucapnya.

Pansus kemudian memamerkan 5 koper berkas berisi dokumen temuan hasil kerja mereka sejak Juni.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga angkat bicara. “Presiden harus menerima pansus, karena selaku kepala negara, Jokowi dinilai bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi, katanya.

Presiden Jokowi akhirnya memberikan jawaban tegas. Yakni menolak bertemu pansus. Presiden mengatakan, seluruh aktivitas pansus bukanlah wewenangnya sebagai eksekutif. “Kita tahu itu wilayahnya DPR. Pansus itu wilayah DPR. Semua harus tahu. Itu domainnya DPR. Ya sudah,” ujar Jokowi saat diwawancara di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2019). Sejak penolakan itu, pansus bungkam.

Isu kedua terkait langkah pihak tertentu menggelar diskusi meluruskan sejarah G 30 S PKI di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Isu kontroversial ini direspon oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dengan memerintahkan para prajurit TNI menonton bareng film G 30 S PKI.

Film ini bercerita tentang penumpasan pengkhianatan G 30 S PKI.  Film yang diproduksi tahun 1984 ini disutradarai oleh Arifin C. Noer, diproduseri oleh G. Dwipayana, dan dibintangi Amoroso Katamsi, Umar Kayam, dan Syubah Asa, diproduksi selama dua tahun dengan anggaran sebesar Rp800 juta. Film yang disponsori Pemerintah Orde Baru yang naskahnya ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh ini, kemudian berkembang menjadi kontroversi.

Seperti Pansus KPK, kontroversi itu akhirnya meredup setelah Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan. Dalam pernyataannya Jokowi mengatakan, tak keberatan TNI dan masyarakat menggelar acara nonton bareng (nonbar) film G30S/PKI. Namun Presiden berharap ada film anyar yang dibuat untuk menyesuaikan dengan karakter generasi milenial.
“Untuk anak-anak milenial tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka,” kata Jokowi saat ditemui di Desa Mangunsuko, Dukun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017).

Isu ketiga yang juga menjadi perhatian publik adalah terkait rencana Polri membentuk Densus Tipikor. Rencana ini memang belum seheboh rencana KPK bertemu Jokowi. Tetapi, isu ini cukup menjadi perhatian dan diperkirakan juga akan heboh, karena Polri sudah bergerak cukup jauh dengan mengajukan anggaran untuk Densus Tipikor sebesar Rp975 miliar. Anggaran itu dimasukkan dalam pengajuan anggaran Polri untuk tahun 2018 yang totalnya sebesar Rp35,646 triliun.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo langsung mengamini anggaran itu. “Penambahan anggaran untuk kepolisian termasuk juga apa yang kita dorong kepolisian dengan terbentuknya Densus Tipikor. Kita berharap di Tahun Anggaran 2018 Densus Tipikor ini sudah bisa berjalan,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/9/2017).

Bambang berharap keberadaan Densus Tipikor dapat membantu kerja-kerja pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  “Seperti misalnya korupsi dana desa yang masif, KPK tidak punya infrastruktur sampai kesana sementara polisi punya infrastruktur jaringan dari polres sampai ke polsek,” ujar Bambang.

Bambang mengungkapkan, struktur Densus Tipikor juga sudah mulai dibentuk oleh Polri. Berdasarkan pemaparan terakhir Polri, Densus Tipikor nantinya akan dipimpin jajaran perwira tinggi bintang dua dengan kurang lebih 500 personel.

Rencana pembentukan Densus Tipikor diprediksi juga akan menjadi sorotan publik karena berpotensi melemahkan KPK. Dikatakan melemahkan KPK, karena bisa tumpang tindih dengan tugas KPK. KPK memang belum memiliki jaringan luas. Tetapi, jika Densus  Tipikor dibentuk maka berpotensi berbenturan dengan KPK.

Selain itu, Densus Tipikor yang pembentuknanya didorong oleh Komisi II DPR, juga berpotensi dipolitisasi dan selanjutnya merevisi UU KPK dengan membuang tugas penyelidikan dan penyidikan KPK.

Lain halnya kalau Densus Tipikor digagas bersama KPK dan berada di bawah KPK, kecil kemungkinan potensi merevisi UU KPK.

Isu yang masih baru adalah pemungutan fee dari setiap proses top-up tau isi ulang e-money. Pemungutan fee untuk top-up itu sebelumnya sudah berkembang menjadi kontroversi di masyarakat.

Sebab selain pengguna harus membeli kartu senilai Rp20.000, juga harus membayar fee setiap isi ulang. Fee ini dinilai sebagai “pemerasan” terhadap masayarakat pemegang e-money, karena di dalam e-money itu juga ada deposit sejumlah uang yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh perbankan untuk memperoleh keuntungan.

Kontroversi itu ternyata tidak mendapat perhatian dari Bank Indonesia. Pada tanggal 20 September 2017, Bank Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (PADG GPN).

PADG GPN merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No 19/8/PBI/2017 tentang GPN.

Salah satu poin yang diatur adalah mengenai biaya isi ulang uang elektronik. Top-Up On Us, yaitu pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu, untuk nilai sampai dengan Rp200 ribu, tidak dikenakan biaya. Sementara untuk nilai di atas Rp 200 ribu, dapat dikenakan biaya maksimal Rp750. Top Up Off Us, yaitu pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda/mitra, dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp1.500.

“Tukang Cuci Piring”

Masuknya sejumlah persoalan ke meja presiden menimbulkan pertanyaan, mengapa persoalan persoalan seperti itu mesti masuk ke meja dan  diselesaikan oleh presiden? Terkait keinginan Pansus KPK yang ingin berkonsultasi dengan presiden tentang hasil  penyelidikan mereka misalnya, sesungguhnya sudah sangat jelas, bahwa hasil penyelidikan pansus adalah ranah DPR.

Dalam UU MD3 sudah sangat jelas digariskan bahwa hasil penyelidikan pansus akan dilaporkan ke Paripurna DPR untuk selanjutnya disampaikan kepada presiden sebagai rekomendasi. Dalam UUD MD3 sama sekali tidak ada digariskan, misalnya, sebelum melaporkan hasil penyelidikannya ke Paripurna DPR, maka DPR bisa berkonsultasi dengan presiden.

Dalam UU MD3 juga digariskan, jika  presiden tidak mengindahkan rekomendasi DPR maka DPR bisa melanjutkan dengan menggunakan hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat ini  bisa berujung pemakzulan.  Ini menjadi kekuatan bagi DPR untuk “memaksa” presiden mengindahkan rekomendasi yang akan disampaian.

Oleh sebab itu, seharusnya presiden yang berkepentingan mengetahui terlebih dahulu kemungkinan rekomendasi yang akan dikeluarkan pansus. Presiden pula  seharusnya yang lebih berkepentingan melobi pansus sebelum menyampaikan lapora ke paripurna DPR.

Tetapi terkait Pansus KPK justru pansus yang lebih berkepentingan “melapor” ke Presiden Jokowi. Ada apa? Mengapa?

Demikian juga dengan kontroversi G 30 S PKI. Pertanyaannya, mengapa ada pihak yang tiba-tiba menggelar diskusi meluruskan sejarah? Bukanlah masalah PKI sudah jelas dan sudah tegas ditetapkan dalam  Ketetapan MPR bahwa PKI adalah organsasi terlarang?

Selain itu, faktanya tidak ada isu yang menginginkan komunis muncul kembali di Indonesia. Mengapa ada gagasan meluruskan sejarah?

Demikian juga rencana pembentukan Densus Tipikor yang digagas oleh Polri bersama Komisi III DPR. Pertanyaannya, bukankah rencana pembentukan Densus Tipikor berpotensi  melemahkan KPK yang dengan sendirinya tidak sejalan dengan sikap Presiden Jokowi yang sudah tegas menolak pelemahan KPK?  Mengapa masih ada gagasan selain memperkuat KPK?

Tentang fee untuk top-up e-money, keputusan Bank Indonesia merestui fee untuk proses top-up yang merugikan rakyat diperkriakan akan mendulang kontroversi. Angka fee memang kecil hanya Rp750, tetapi jika diakumulasi angkanya cukup signifikan. Anehnya, angka yang signifikan itu tidak masuk ke rekening pemerintah tetapi ke rekening perbankan. Ini sama saja Bank Indonesia mengizinkan atau merestui pemungutan uang dari rakyat untuk keuntungan perbankan. Oleh sebab itu, restu Bank Indonesia itu diperkirakan akan berkembang menjadi kontroversi, bahkan tidak tertutup kemungkinan muncul gugatan class action atau sejenisnya. Ujung-ujungnya masalah fee untuik e-money ini juga akan masuk ke meja presiden. Pertanyaannya, mengapa masih ada gagasan yang merugikan rakyat? Bukankah Bank Indonesia seharusnya menolak fee untuk proses top-up itu karena merugikan rakyat?

Itu pertanyaan dari satu kasus ke kasus lain. Pertanyannya makronya adalah, apakah tidak ada komunikasi atau koordinasi antara lembaga kepresidenan dengan lembaga-lembaga lain yang berupaya membuat sinkronisasi sebelum dikeluarkan menjadi sebuah rencana atau keputusan?

Mengapa  masalah-masalah itu harus masuk ke meja dan diselesaikan presiden? Mengapa presiden seperti diposisikan sebagai “tukang cuci piring” dari sejumlah permasalahan? Di mana letak masalahnya? Apakah di lembaga kepresidenan atau di lembaga lain? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here